Haryo Kuncoro
Direktur Riset Socio-Economic & Educational Business Institute Jakarta
Sorotan terhadap utang negara sepertinya belum cukup kuat untuk mendorong pemerintah mereorientasi kebijakannya. Alih-alih meredam laju akumulasi utang, pemerintah malah menjajaki kemungkinan pinjaman dari sejumlah bank komersial di luar negeri untuk menutup defisit APBN.
Dalam pandangan pemerintah, pinjaman tunai lebih menguntungkan lantaran tidak bersyarat. Keadaan pasar keuangan domestik juga seolah-olah mengarahkan pemanfaatan pinjaman bank luar negeri. Tren kepemilikan asing atas Surat Berharga Negara (SBN) mulai berkurang akibat gejolak nilai tukar.
Penurunan porsi kepemilikan SBN, yang diikuti dengan penarikan pinjaman komersial, agaknya menjadi pangkal tolak masalah ini. Menurut definisinya, pinjaman bank adalah kredit, sementara SBN adalah obligasi. Jika tujuan awalnya memperoleh aliran masuk valuta asing, logika di atas bisa diterima.
Hanya, kredit dan obligasi memiliki pangsa pasar tersendiri. Obligasi menawarkan imbal hasil (kupon dan yield) yang lebih tinggi daripada suku bunga pinjaman. Kenaikan imbal hasil obligasi tidak secara otomatis membuat terjadinya migrasi dana dari kredit ke obligasi.
Namun imbal hasil yang tinggi mengandung risiko yang lebih tinggi pula. Saat risiko kredit bisa diasuransikan atau direasuransikan, risiko obligasi tidak mudah digeser. Mirip dengan itu, obligasi bisa dijual di pasar sekunder, sementara kredit susah dipindahtangankan kepada pihak ketiga.
Persoalan di atas potensial juga dihadapi debitor. Pemerintah mengalokasikan pinjaman bank yang bersifat jangka pendek untuk kebutuhan pembiayaan APBN dengan spektrum waktu yang pendek pula. Sedangkan ciri obligasi tipikal menyedot dana dalam jumlah yang material dan berjangka panjang.
Pembiayaan obligasi diproyeksikan mampu memberikan imbal hasil dalam jangka panjang. Sayangnya, pembiayaan pinjaman jangka pendek tidak bisa diharapkan memasok imbal hasil dengan cepat. Akibatnya, pemerintah harus menyisihkan anggaran ekstra untuk mengembalikan pinjaman saat jatuh tempo.
Kekhawatiran atas ketidaksesuaian maturitas (maturity mismatch) ini masuk akal. Pasalnya, pemerintah juga menerbitkan surat utang jangka menengah, seperti SBN berdenominasi valuta asing, Samurai Bond, dan Green Bond dalam portofolio utangnya. Isunya lagi-lagi kembali ke kompatibilitas antar-aset.
Relatif rendahnya suku bunga pinjaman tunai yang ditawarkan perbankan Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang juga bisa dipertanyakan. Rezim suku bunga rendah, bahkan dalam beberapa kasus minus, mendorong banyak dana menganggur yang tak termanfaatkan. Dana jenis inilah yang ada kemungkinan akan dipinjamkan ke pemerintah Indonesia. Artinya, suku bunga akan naik sejalan dengan normalisasi kebijakan moneter. Konsekuensinya, beban bunga pinjaman tunai akan konvergen dengan imbal hasil yang dipatok instrumen finansial alternatifnya.
Akibatnya, risiko perebutan dana antara pemerintah dan swasta Indonesia menjadi niscaya. Pinjaman tunai di luar negeri biasanya menyasar swasta nasional yang akan berekspansi. Munculnya permintaan pinjaman negara dengan risiko yang lebih rendah mendorong bank asing memprioritaskan pemerintah.
Dalam skala yang lebih luas, kondisi ini niscaya menambah utang luar negeri, yang berimbas pada defisit neraca pendapatan primer. Selama triwulan II 2018, neraca pendapatan primer mengalami defisit sebanyak US$ 8,15 miliar, naik dari triwulan sebelumnya yang sebesar US$ 7,9 miliar.
Efek bumerang pun berlaku. Bukannya meningkatkan pasokan valuta asing, Indonesia harus mengalirkan lebih banyak valuta asing ke luar negeri untuk membayar bunga utang.
Jadi, rencana pinjaman tunai menuntut kemampuan pemerintah memitigasi semua potensi risiko. Pembatasan hendaknya diterapkan pada perbankan asing yang memiliki rekam jejak dan peringkat bagus. Harapannya, kondisi bank-bank kreditor stabil dan imun terhadap fluktuasi pasar. Tanpa mitigasi risiko yang memadai, beban bunga utang negara akan tidak terkelola dan korporasi mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan.
