Suara rakyat adalah suara Tuhan. Dengan kata lain, tak gampang dimengerti.

"Rakyat", dalam semboyan di atas, adalah terjemahan kata populi, dari sebuah kalimat bahasa Latin: vox populi vox dei. Kalimat itu jadi terkenal sebagai petikan sebuah pesan yang diutarakan di abad ke-8-pesan yang justru bukan untuk memperkukuh posisi politik populi. Ia bagian dari nasihat Alcuin, seorang cendekiawan yang jadi sahabat Karl yang Agung, raja orang Frank. Alcuin agaknya mendengar semboyan itu beredar dan itu membuatnya risau. Ia mencemaskan masuknya "rakyat" dalam percakapan politik: "Jangan dengarkan mereka yang terus-menerus mengatakan 'suara rakyat adalah suara Tuhan', sebab keributan orang kebanyakan (tumultuositas vulgi) selamanya dekat dengan kegilaan."

Hampir 1.000 tahun kemudian, di Inggris, ada kecemasan lain. Pada bulan November 1719, seorang pemuda yang belum berumur 19 tahun dihukum gantung: John Matthews diketahui mencetak pamflet politik dengan judul panjang, Ex Ore tuo te Judico: Vox Populi vox Dei. Anak muda itu pendukung kaum Jacobites, yang memperjuangkan kembalinya dinasti Katolik di takhta Inggris yang sejak seabad sebelumnya diduduki raja-raja Protestan-sebuah konflik politik dan agama yang menimbulkan sengsara bertahun-tahun.

Dari latar belakang itu, pamflet Matthews-yang mengulang sebuah traktat lama dari tahun 1709-bukanlah penganjur "kedaulatan rakyat". Ia bahkan menegaskan perlunya kedudukan raja berdasarkan keturunan. Kata populi adalah pekik perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggapnya tak sah.

Dan itu bukan hal baru. Dalam sejarah Inggris abad ke-14, kepala gereja Inggris, Uskup Agung Reynold, sudah mengucapkan vox populi vox dei sebagai gugatan kepada Raja Edward II yang jadi musuhnya.

Mungkin dari bagian sejarah Eropa itu semboyan "kerakyatan" itu beredar ke seluruh dunia.

Saya tak tahu kapan ia masuk ke percaturan politik Indonesia. Yang saya tahu: "Rakyat", seperti "Tuhan", adalah sepatah kata yang tak bisa dipatok maknanya. "Rakyat" dan "Tuhan" muncul dalam avatar yang berbeda-beda. Suara yang dianggap datang dari keduanya selalu hasil tafsir, bisa berubah, bahkan kontradiktif.

Dalam percakapan politik kita, "rakyat" tak jarang bersinonim dengan kaum miskin; Partai Komunis Indonesia mengejanya dengan huruf kapital ("Rakyat"), untuk menyebut aliansi buruh dan petani yang terinjak keadaan "semi-feodal" dan "semi-kolonial". Tapi kata "rakyat" dalam "Bank Rakyat Indonesia" tak mencerminkan kemiskinan: BRI salah satu bank paling besar labanya di negeri ini, bahkan disebut sebagai bank pertama di dunia yang punya dan mengoperasikan satelit.

Dalam percakapan politik, "rakyat" sering berbaur dengan pengertian "bangsa". Dalam wacana yang berbeda, "rakyat" berarti "warga negara". Dalam perumpamaan puitis, ia malah bisa jadi semacam wujud mithologis-jika kita baca sajak Hartojo Andangdjaja dari tahun 1960-an yang terkenal:

Rakyat ialah kita

Jutaan tangan yang mengayun dalam kerja

di bumi di tanah tercinta

jutaan tangan mengayun bersama….

Dalam semua arti itu, "rakyat" digambarkan-bahkan diasumsikan-sebagai sesuatu yang utuh, ajek, dengan fondasi yang kekar. Tapi kita tahu keutuhan dan keajekan "rakyat", sebagaimana halnya persatuan "umat", hanyalah sebuah ilusi ideologis. Pemilihan umum memperlihatkan bagaimana "rakyat"-dalam avatar-nya sebagai pemilih-tak pasti-tak-tetap dan bahkan jadi bagian antagonisme, sebagaimana sering digambarkan para penggagas "demokrasi radikal", terutama Laclau. Yang pasti, "rakyat" tak dapat dikiaskan sebagai "tangan yang mengayun bersama". Kita tak bisa mengatakan, yakin, bahwa "rakyat adalah kita".

Kelompok yang berbeda-beda bermunculan; masing-masing dibentuk kekuasaan yang menegakkan perbatasan dan menyisihkan "mereka" (yang "bukan-kita"). Masing-masing mengandung kesatupaduan yang sebenarnya semu, karena ada unsurnya yang memegang hegemoni dalam mendiktekan batas. Para pemegang hegemoni ini akan berusaha terus melakukan konsolidasi. Para pemimpin PKI menyebutnya sebagai "konsolidasi ideologis". Para pemimpin PKS-seperti yang tampak akhir-akhir ini-mengibarkan "Islam" sebagai perekat.

Tapi wujud yang disebut dengan ringkas sebagai "rakyat" itu sebenarnya ibarat air yang mengalir. Tak ada batas yang kedap penuh; jika terbentuk kelompok, identitasnya selalu bisa mencair, menemukan bentuk dan isi lain. Saya tak seratus persen percaya bahwa mereka mirip yang digambarkan Deleuze sebagai rhizome-kehidupan tanpa hierarki, yang hanya dibentuk hubungan-hubungan horizontal. Tapi agaknya benar kita perlu meninjau kembali pengertian kita tentang "rakyat".

Rakyat, dengan maknanya yang berubah dari konteks ke konteks, tak bisa ditetapkan asal-usul dan akhirnya. "Rakyat Indonesia" tak kita ketahui persis kapan dan di mana bermula, dan tak kita ketahui wujud akhirnya. "Rakyat" selalu dalam keadaan "di tengah jalan".

Pada saat yang sama, jika keanekaragamannya tampak seakan-akan "satu", itu karena ia organisme yang "mutualistik"-sebuah istilah biologi tentang organisme yang berbeda spesies tapi hidup dalam interaksi. Dengan kata lain, tak semua anasirnya bersifat antagonistis, sebagaimana digambarkan para pemikir "demokrasi radikal". Interaksi itu terkadang memang mengandung bentrokan, tapi apa pun sebabnya, ia selalu bergerak.

Sebagaimana air: akhirnya sejarah rakyat adalah sejarah manusia yang bergerak mencari ruang baru, melintasi celah dan retakan, mengikis yang menghalangi, mencari ekuilibrium.

Dalam proses itu, tak ada suatu kelompok pun yang bisa jadi wakil tunggalnya. Tiap wakil akan terlambat membawakan suaranya, tiap suara si "wakil" hanya tafsir yang mencoba-coba. Dalam hal itu, suara rakyat memang mirip suara Tuhan.

Goenawan Mohamad