Meski ditentang banyak kalangan masyarakat, pemerintah berkeras menunjuk Komisaris Jenderal Mochamad Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat. Iriawan menggantikan Ahmad Heryawan, yang habis masa jabatannya pada 13 Juni lalu. Selain melanggar banyak peraturan, penunjukan polisi aktif menempati jabatan sipil merupakan pengkhianatan terhadap amanat Reformasi 1998.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo rupanya merancang pengangkatan Iriawan sejak Januari lalu. Kala itu, dia juga hendak menunjuk Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Martuani Sormin untuk menggantikan sementara Gubernur Sumatera Utara Erry Nuradi, yang selesai masa tugasnya pada 17 Juni lalu. Rencana tersebut tenggelam setelah muncul banyak protes dan penolakan.

Namun pemerintah tidak menyerah. Mengabaikan protes publik, Presiden Joko Widodo menandatangani keputusan presiden tentang pengangkatan Iriawan. Senin lalu, Iriawan pun dilantik.

Pengangkatan Iriawan menabrak banyak aturan, di antaranya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pasal 201 undang-undang ini menyatakan bahwa pejabat gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya, di mana pimpinan tinggi madya merupakan jabatan aparat sipil negara.

Sebenarnya, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pasal 20 ayat 3 membolehkan anggota TNI dan polisi mengisi jabatan ASN tertentu. Tapi ini pun ada syaratnya: hanya di instansi pusat serta sejalan dengan UU Kepolisian dan UU TNI. Masalahnya, gubernur bukanlah jabatan di instansi pusat.

Jika Iriawan dianggap sebagai satu-satunya calon yang pantas, pengangkatannya semestinya mengikuti prosedur yang benar. Pertama-tama, dia mesti mengundurkan diri dari kepolisian. Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian jelas menyatakan bahwa polisi yang hendak menduduki jabatan di luar kepolisian mesti mengundurkan diri atau pensiun.

Sejumlah kalangan curiga bahwa penempatan Iriawan sengaja untuk menjamin kepentingan politik penguasa pada pilkada nanti. Sangat disayangkan jika benar demikian. Aparat hukum yang seharusnya netral diseret masuk ke pusaran politik hanya demi kepentingan sesaat.

Pengangkatan Iriawan mengingatkan akan rezim Orde Baru dan dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Dengan alasan keamanan dan stabilitas pemerintah, Orde Baru menempatkan banyak pejabat kepolisian dan militer sebagai kepala daerah. Ternyata mereka cuma menjadi kaki tangan rezim untuk mengontrol dan mengintimidasi publik.

Setelah berhasil menggulingkan Orde Baru 20 tahun silam, masyarakat menuntut dwifungsi ABRI dihapus. Tentara kembali menjalankan fungsi pertahanan dan polisi bertugas menjaga keamanan. Kini, pengangkatan Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat seperti hendak mengembalikan dwifungsi. Tampaknya pemerintah telah menyeret mundur demokrasi di negeri ini.