Setelah hampir satu setengah tahun bergulir, penyidikan perkara pornografi pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Syihab, akhirnya disetop. Keputusan ini tepat, walau telat. Sejak awal, pengusutan kasus pornografi itu seharusnya tidak perlu dilakukan.

Polisi berdalih penghentian kasus Rizieq karena kurang bukti. Di sinilah terlihat cara kerja kepolisian yang tidak profesional. Polisi semestinya sejak dini menghitung soal pembuktian. Langkah penegak hukum yang gegabah dalam menjerat Rizieq dengan delik pornografi hanya mengundang spekulasi miring. Jerat untuk Rizieq terkesan sebagai upaya "mengimbangi" pengusutan kasus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan tuduhan penistaan agama.

Kepolisian semestinya berhati-hari menggunakan Undang-Undang Pornografi, yang memuat pasal-pasal karet. Hakikat aturan pornografi seharusnya bertujuan melindungi privasi seseorang dari kejahatan penyebaran gambar atau foto pribadi yang bukan untuk konsumsi publik. Undang-Undang Pornografi juga melindungi anak-anak dan remaja dari penyebaran gambar-gambar tak senonoh.

Dalam kasus Rizieq, polisi tak pernah menjelaskan asal-usul gambar porno itu. Penegak hukum juga tak mengusut pengunggah gambar dan percakapan mesum yang diduga dilakukan oleh Rizieq dengan Firza Husein. Gambar dan percakapan keduanya viral di media sosial setelah Firza, yang menjadi Ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana, diperiksa polisi dalam kasus demo Bela Islam.

Jika polisi ingin mengusut kasus pornografi yang melibatkan Rizieq, seharusnya si penyebar-lah yang lebih dulu diperiksa. Penyebaran pornografi merupakan tindak kejahatan. Orang yang gambarnya disebarkan semestinya justru dianggap sebagai korban. Lain halnya jika pembuat gambar porno itu beriktikad buruk, sengaja memproduksi lalu juga menyebarkannya demi kepentingan bisnis atau yang lain.

Langkah polisi yang serampangan juga terlihat ketika menjerat Rizieq dengan tuduhan menistakan Pancasila. Kepolisian Daerah Jawa Barat akhirnya menghentikan penyidikan kasus ini pada bulan lalu dengan alasan yang sama: buktinya lemah. Pengusutan perkara yang tidak dipertimbangkan secara matang seperti ini seharusnya tidak terjadi. Sudah ada aturan baku yang jelas bahwa, setiap kali memulai penyidikan, polisi harus memiliki bukti permulaan yang cukup.

Publik kini menanti sikap polisi terhadap kasus-kasus lain yang melibatkan Rizieq. Ada banyak dugaan pelanggaran pidana yang dituduhkan kepada pemimpin FPI itu. Misalnya, video Rizieq yang berisi ceramah bernada menghasut. Ada juga kasus pembakaran patung Arjuna di Purwakarta, Jawa Barat, Februari tahun lalu.

Kepolisian seharusnya berkonsentrasi pada kasus Rizieq yang benar-benar merupakan pelanggaran hukum yang serius. Mengusut kasus yang lemah bukti seperti soal pornografi hanya akan memperlihatkan cara kerja polisi yang gegabah dan tak profesional.