Kemenangan koalisi partai oposisi di Malaysia merupakan perubahan politik yang luar biasa. Mayoritas pemilih di negara tetangga ini telah menggunakan akal sehat untuk mengakhiri dominasi koalisi Barisan Nasional pimpinan Perdana Menteri Najib Razak.
Mayoritas pemilih tak termakan isu sentimen anti-etnis minoritas yang didengungkan Barisan Nasional-kekuatan politik yang berkuasa sejak Malaysia merdeka pada 1957. Mereka juga tak silau terhadap janji-janji manis Najib yang mau menggandakan bantuan uang tunai bagi penduduk miskin, menaikkan upah, mengurangi pajak, dan menggenjot investasi asing.
Publik Malaysia menginginkan perubahan. Mereka mengeluhkan biaya hidup sehari-hari yang mencekik akibat pemerintah menerapkan aturan baru pajak barang dan jasa. Kehidupan ekonomi makin sulit karena lapangan kerja pun berkurang dan harga bahan bakar minyak naik. Faktor lain yang menyumbang kekalahan Barisan Nasional adalah pengusutan kasus dugaan korupsi 1Malaysia Development Berhad-perusahaan investasi milik pemerintah. Nama Najib disebut-sebut dalam dugaan raibnya miliaran ringgit uang rakyat yang dikelola perusahaan itu.
Mahathir Mohamad, mantan perdana menteri yang berkuasa selama 22 tahun, menjadi tokoh sentral dalam mendorong perubahan itu. Mahathir berhasil merobohkan Barisan Nasional, kekuatan politik yang dia besarkan saat berkuasa. Sempat pensiun dari politik, ia masuk lagi ke gelanggang pertarungan dengan mendirikan Partai Pribumi Bersatu Malaysia, dua tahun lalu. Partai ini bergandengan tangan dengan partai oposisi lain, seperti Partai Keadilan Rakyat pimpinan Wan Azizah Wan Ismail, Partai Aksi Demokratis, dan Partai Amanah Nasional.
Kelompok oposisi di bawah bendera Pakatan Harapan itu secara mengejutkan mampu mengalahkan Barisan Nasional. Mereka merebut 113 dari 222 kursi parlemen, jauh melampaui Barisan Nasional, yang hanya merebut 79 kursi. Mahathir, 92 tahun, yang di masa lalu menjadi mentor politik Najib, kini kembali memimpin Malaysia. Ia menjadi perdana menteri tertua di dunia. Adapun kursi wakil perdana menteri diduduki Wan Azizah Wan Ismail, istri mantan wakil perdana menteri Anwar Ibrahim.
Masyarakat Malaysia kini menaruh harapan besar pada Mahathir karena ia dulu mampu menjadikan negara ini salah satu kekuatan ekonomi Asia. Mahathir sendiri berjanji tidak menerapkan politik balas dendam dan menyerahkan pengusutan skandal 1MDB ke penegak hukum.
Transisi politik yang berjalan damai itu patut kita apresiasi. Ini merupakan babak baru demokrasi di Malaysia. Saat berkuasa dulu, Mahathir dicap sebagai pemimpin otoriter. Ia menggunakan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri-yang lebih dikenal dengan ISA-untuk membungkam lawan-lawan politiknya, termasuk Wakil Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yang dia pecat pada 1998. Anwar kemudian dituduh melakukan korupsi dan sodomi setelah mencanangkan gerakan reformasi ekonomi dan politik. Belakangan, Mahathir justru bergandengan tangan dengan Anwar untuk melawan Najib.
Proses demokrasi yang unik tapi berjalan lancar itu diharapkan berpengaruh positif bagi Indonesia dan negara anggota ASEAN yang lain. Mekanisme demokrasi jelas lebih bisa menjamin munculnya pemerintahan yang lebih akuntabel. Demokrasi pula yang lebih melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi, hal yang selama ini terasa diabaikan di Malaysia.
Mahathir semestinya pula tidak (bisa) mengulang cara-cara otoriter karena zaman sudah jauh berbeda.
