Pertemuan diam-diam Presiden Joko Widodo dengan sejumlah ulama yang menggerakkan demonstrasi 212, di Istana Bogor, Ahad dua pekan lalu, adalah manuver politik yang tak elok. Menjelang pemilihan umum tahun depan, pertemuan itu bisa dianggap sebagai upaya Jokowi mengakomodasi politik identitas dan memberi panggung kepada kelompok yang jelas-jelas mempolitisasi agama.

Apalagi, dalam pertemuan itu, para ulama yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni 212 sempat meminta Presiden menghentikan proses hukum atas pemimpin Front Pembela Islam, Rizieq Syihab. Sampai hari ini, Rizieq mengasingkan diri di Arab Saudi untuk menghindari panggilan polisi dalam perkara pornografi. Jika permintaan Alumni 212 itu dikabulkan, Jokowi bisa dituduh mengintervensi kerja penegak hukum.

Untung saja juru bicara presiden, Johan Budi S.P., cepat-cepat membantah spekulasi itu dan memastikan Presiden tak akan memerintahkan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mencabut status tersangka Rizieq Syihab.

Presiden Jokowi boleh saja beralasan pertemuannya dengan ulama 212 dimaksudkan untuk mencairkan ketegangan politik dan mencegah pemilihan umum tahun depan menjadi arena hidup-mati alias zero-sum game. Namun, jika diniatkan seperti itu, pertemuan seyogianya diadakan terbuka untuk umum-tanpa rahasia.

Kita semua tahu, sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun lalu, atmosfer politik Indonesia penuh virus ujaran kebencian dan hasutan dengan menyalahgunakan identitas agama. Masyarakat dibuat terkotak-kotak dan saling curiga dengan penyebaran hoaks dan disinformasi yang mengeksploitasi sentimen agama. Politik identitas semacam ini tak boleh dibiarkan.

Sebagai presiden, Jokowi bisa saja berusaha mendinginkan situasi dengan merangkul semua golongan dan memastikan semua kelompok didengarkan. Namun langkah-langkah rekonsiliasi yang digagasnya tak boleh memberi kesan bahwa ia mengakomodasi kubu intoleran.

Jangan sampai Presiden seolah-olah tutup mata terhadap tindakan sekelompok orang yang jelas-jelas menggunakan kekuatan massa untuk menekan para penegak hukum. Vonis 2 tahun penjara untuk mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, misalnya, tak akan terjadi jika tidak ada dua kali demonstrasi besar di depan Istana Merdeka pada akhir 2016.

Dalam perkara ini, Presiden Jokowi memang harus pandai-pandai meniti buih agar badan selamat sampai ke seberang. Buang jauh-jauh gagasan untuk mengail efek elektoral dari pertemuan tertutup dengan pentolan aksi 212 itu. Jika tebersit niat semacam itu, Jokowi bisa dituding menghalalkan segala cara demi kemenangan politik semata.

Presiden harus menyadari bahwa pemilihan kepala daerah akhir Juni mendatang dan pemilihan umum tahun depan adalah ujian besar untuk masa depan Indonesia. Jika para politikus yang berjualan agama dan menafikan rasionalitas berhasil mendapatkan suara mayoritas, bangsa kita akan tetap terjebak dalam perangkap politik identitas. Publik akan terus terpolarisasi berdasarkan keyakinan agamanya, dan kemajuan kita akan terhambat oleh hilangnya akal sehat.