Kembalikan Kedaulatan Air

Penulis

Jumat, 20 April 2018 07:30 WIB

Dua warga berjalan di atas dasar Bendungan Theewaterskloof yang mengering dekat Cape Town, Afrika Selatan, 20 Januari 2018. Sejumlah ahli memprediksi bahwa kota kedua terpadat populasinya di Afrika Selatan ini akan kehabisan air bersih untuk konsumsi penduduknya. REUTERS/Mike Hutchings

Pemerintah harus merevisi Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat pekan lalu. Rancangan ini menyimpan banyak lubang dan berbahaya bagi kedaulatan air.

Rancangan itu tidak boleh mengabaikan semangat bahwa air harus dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Prinsip ini seharusnya menjadi semangat utama untuk semua hal yang diatur dalam rancangan itu.

Sayangnya, rancangan tersebut kelewat membuka peluang memperjualbelikan air ketimbang memberikan jaminan pemenuhan hak rakyat atas air. Rancangan itu, misalnya, menyebutkan pengelolaan air untuk kegiatan usaha diserahkan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Swasta dapat masuk melalui kerja sama dengan badan tersebut. Tidak ada mekanisme untuk mengawasinya dengan ketat sehingga terbuka peluang kolusi dan korupsi. Seharusnya ada mekanisme mencegah praktik bisnis yang mengabaikan kepentingan rakyat.

Rancangan itu bahkan juga membuka keran ekspor air sangat longgar. Pasal 49 ayat 1, contohnya, hanya menyebutkan penggunaan air untuk negara lain pada hakikatnya dilarang kecuali untuk tujuan kemanusiaan. Pasal ini tanpa penjelasan sehingga bisa dibelokkan untuk kepentingan bisnis berkedok kemanusiaan. Rancangan tersebut hanya menyatakan pengaturan lebih rinci diatur dalam peraturan pemerintah. Ayat yang mudah ditafsirkan macam-macam ini semestinya diperjelas dan dipertegas. Bila tidak, ia akan mudah dipakai untuk segala macam urusan.

Salah satu persoalan besar yang pengaturannya gagal dalam rancangan ini adalah soal air tanah. Eksploitasi air tanah besar-besaran sudah mendatangkan petaka. Jakarta terancam tenggelam karena abrasi air laut. Hampir separuh penduduk DKI punya ledeng dan menggali sumur secara tidak sah. Banyak gedung komersial di kota ini juga menyedot air tanah.

Advertising
Advertising

Pabrik-pabrik pun seperti berpesta-pora menyedot air tanah. Di Kabupaten Sukabumi, contohnya, 110 perusahaan memanfaatkan sumber air tanah. Sebanyak 20 perusahaan di antaranya justru produsen air minum dalam kemasan.

Praktik semacam itu jelas mengancam cadangan air tanah. Tapi perlindungan terhadap air tanah kurang tecermin dalam rancangan ini. Pemerintah seharusnya mengatur hal tersebut sebelum berpikir untuk memperjualbelikan air. Apalagi dalam rancangan tersebut dinyatakan bahwa air tanah pun dapat dikelola untuk kegiatan usaha. Pasal mengenai penswastaan air tanah ini harus dihapus karena mengancam ketersediaan air bagi rakyat.

Air tanah seharusnya hanya untuk kebutuhan air minum dan air bersih masyarakat. Pengelolaannya berada di tangan pemerintah. Mari berkaca pada India. Sejak 2011, pemerintah India menggariskan bahwa air tanah hanya untuk publik dan melarang eksploitasi oleh perusahaan melalui penswastaan air. Kebijakan India ini patut dicontoh.

Kita harus bijak memakai air. Jangan sampai kita nanti bernasib sama seperti Cape Town, kota besar di Afrika Selatan. Kota itu kini terancam kehabisan cadangan air, padahal pernah memenangi sejumlah penghargaan internasional untuk manajemen air. Sumber masalah utama Cape Town adalah pertambahan penduduk, penurunan air sungai, dan kekeringan yang tidak diantisipasi dengan baik.

Kota besar seperti Jakarta perlu waspada. Jumlah penduduknya terus naik dan sejumlah situnya mengering. Permukaan tanah yang turun rata-rata 5-15 sentimeter per tahun juga sinyal bagi "mengempisnya" cadangan air tanah. Ini adalah peringatan, dan Undang-Undang Sumber Daya Air harus mengantisipasi ancaman kelangkaan air.

Berita terkait

Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

8 hari lalu

Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.

Baca Selengkapnya

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

29 hari lalu

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.

Baca Selengkapnya

Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

37 hari lalu

Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.

Baca Selengkapnya

AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

41 hari lalu

AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

57 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.

Baca Selengkapnya

Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

57 hari lalu

Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.

Baca Selengkapnya

H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

15 Februari 2024

H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.

Baca Selengkapnya

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.

Baca Selengkapnya

Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.

Baca Selengkapnya