Menagih Tanggung Jawab Facebook

Penulis

Selasa, 27 Maret 2018 07:00 WIB

Facebook dan Facebook Messenger. fastweb.it

KEBOCORAN data pribadi lebih dari 50 juta pengguna Facebook adalah skandal besar yang seharusnya tak terjadi. Bersenjatakan data itu, lembaga konsultan politik Cambridge Analytica berhasil mempengaruhi hasil referendum Inggris dan pemilihan Presiden Amerika Serikat serta mengguncang stabilitas geopolitik global. Sudah saatnya keamanan data pribadi menjadi agenda prioritas pemerintah.

Asal-muasal kebocoran masif data Facebook ini diungkap oleh Christopher Wylie, mantan Kepala Riset Cambridge Analytica, kepada koran Inggris, The Guardian, pekan lalu. Menggunakan aplikasi survei kepribadian yang dikembangkan Global Science Research milik peneliti University of Cambridge, Aleksandr Kogan, data pribadi puluhan juta pengguna Facebook bisa dikumpulkan dengan kedok riset akademis.

Data itulah yang secara ilegal dijual kepada Cambridge Analytica dan kemudian digunakan untuk mendesain iklan politik yang mampu mempengaruhi emosi pemilih. Konsultan politik ini bahkan tak segan menyebarkan isu, kabar palsu, dan hoaks untuk mempengaruhi pilihan politik warga. Tak bisa dimungkiri, kasus ini membuat keseriusan Facebook melindungi data penggunanya patut dipertanyakan.

Apalagi belakangan terungkap bahwa mesin manipulator pikiran Cambridge Analytica itu tak cuma dipakai dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat dan referendum Inggris. Induk perusahaan Cambridge Analytica, Strategic Communication Laboratories Group, sudah malang-melintang mempengaruhi pemilihan di 40 negara di seluruh dunia, dari Brasil hingga Malaysia. Situs perusahaan ini bahkan menyebutkan pengalaman mereka membantu salah satu kandidat dalam pemilihan umum di Indonesia beberapa tahun lalu.

Karena itu, pemerintah Indonesia wajib memastikan Facebook menghormati privasi penggunanya di negeri ini. Salah satunya dengan tidak memperjualbelikan data pribadi mereka. Rencana Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara untuk secepatnya memanggil manajemen Facebook sudah tepat, tapi tak cukup. Dewan Perwakilan Rakyat perlu mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang sampai kini masih tersendat.

Advertising
Advertising

Teknologi data raksasa (big data) memang ibarat pedang bermata dua: manfaat dan mudaratnya sama-sama besar. Apalagi jika sinyalemen sejumlah pakar teknologi digital tentang algoritma Facebook akurat. Mesin media sosial itu ditengarai memang dirancang untuk merekam semua data penggunanya sedetail mungkin. Dengan 2,2 miliar pengguna aktif di seluruh dunia, Facebook memiliki harta karun data pribadi yang bisa dipakai untuk nyaris apa saja, tanpa kontrol berarti dari otoritas mana pun.

Berkah tak terduga dari kasus ini adalah menguatnya gerakan untuk menuntut akuntabilitas korporasi digital global seperti Facebook. Dimulai dari Eropa, pemerintah di banyak negara mulai merumuskan legislasi yang bisa memaksa perusahaan teknologi membuka pintu untuk audit algoritma. Hanya dengan cara itu kekuasaan Facebook bisa diawasi dan dikendalikan.

Selain itu, para pengguna Facebook semestinya mulai rasional. Jangan mengumbar semua aspek dari kehidupan pribadi Anda di media sosial. Pengguna yang bertanggung jawab harus memeriksa ketentuan privasi dan kerahasiaan data pribadi yang ditawarkan perusahaan media sosial yang Anda pakai. Hanya dengan literasi digital dan kesadaran tentang keamanan data, publik bisa bersama-sama menyelamatkan diri dari bahaya cuci otak massal ala Cambridge Analytica.

Berita terkait

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

1 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.

Baca Selengkapnya

Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

11 hari lalu

Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.

Baca Selengkapnya

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

31 hari lalu

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.

Baca Selengkapnya

Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

40 hari lalu

Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.

Baca Selengkapnya

AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

43 hari lalu

AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

59 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.

Baca Selengkapnya

Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

59 hari lalu

Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.

Baca Selengkapnya

H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

15 Februari 2024

H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.

Baca Selengkapnya

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.

Baca Selengkapnya