Langkah pemerintah menghentikan sementara semua proyek konstruksi di atas tanah (elevated construction) setelah kecelakaan kerja di proyek pembangunan jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) pekan lalu adalah antisipasi yang terlambat.

Jatuhnya cetakan kepala pilar yang melukai tujuh pekerja itu tentu bisa dihindari jika audit menyeluruh dilakukan lebih awal. Satu kecelakaan nahas yang menimpa proyek konstruksi di Tanah Air seharusnya cukup untuk memicu penanganan sigap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Nyatanya, rangkaian kecelakaan yang dimulai dengan ambruknya beton jembatan di proyek jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) pada akhir September tahun lalu itu terkesan tak ditangani serius. Sebulan setelah insiden Bocimi, alat derek di proyek jalan tol Bogor Outer Ring Road jatuh ke jalan raya dan girder jalan tol Pasuruan-Probolinggo juga runtuh. Pada Januari lalu, berturut-turut enam girder di proyek jalan tol Depok-Antasari serta beton proyek kereta ringan (LRT) di Cawang dan Pulogadung, Jakarta Timur, roboh. Dalam enam bulan terakhir, tercatat terjadi 12 kecelakaan di pelbagai proyek infrastruktur.

Meski terlambat, evaluasi menyeluruh tetap dibutuhkan. Akar penyebab kecelakaan mesti dipetakan dan dicari solusinya dengan saksama. Pemerintah tak boleh puas dengan penjelasan yang mengkambinghitamkan kelalaian pekerja dan pelanggaran prosedur semata.

Harus diakui, pembangunan ratusan bandar udara, pelabuhan, jalan tol, jembatan, dan waduk di seluruh Indonesia adalah karya nyata Presiden Joko Widodo. Berbagai proyek infrastruktur yang bertahun-tahun macet, tertunda, dan tak jelas nasibnya kini bergulir kembali. Ini perlu diapresiasi.

Sayangnya, ada indikasi, perencanaan sebagian besar proyek infrastruktur itu kurang matang. Eksekusi proyek terkesan diburu untuk memenuhi target penyelesaian sebelum Pemilihan Umum 2019. Beberapa proyek diresmikan meski belum rampung benar. Pertimbangan politik semacam ini dikhawatirkan membuat aspek keselamatan dan kehati-hatian dikesampingkan.

Faktor pendanaan proyek juga menyimpan masalah. Seluruh pembangunan infrastruktur Indonesia pada 2015-2019 diperkirakan menelan biaya hingga Rp 4.197 triliun. Dari jumlah itu, hanya 42 persen yang dibiayai negara. Sisanya dibebankan pada swasta dengan berbagai skema pendanaan. Masalahnya, proses pembiayaan oleh swasta tak selamanya sinkron dengan tenggat penyelesaian yang diharapkan pemerintah. Walhasil, ada beberapa proyek-seperti pembangunan LRT Cibubur-Jakarta-Bekasi-yang dikebut pengerjaannya, meski pendanaannya belum jelas benar.

Situasi semacam itu bisa jadi membuat kontraktor bersiasat untuk mengurangi beban biaya. Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia mengakui sebagian besar pelaksana proyek infrastruktur mengabaikan audit daya tahan konstruksi dan hanya melakukan audit biaya serta waktu penyelesaian proyek. Ini berbahaya untuk kesinambungan infrastruktur itu dalam jangka panjang.

Karena itu, tak ada pilihan lain, pemerintah harus mengevaluasi semua proyek pembangunan infrastruktur. Audit harus segera dilakukan untuk memastikan penyebab musibah. Itu satu-satunya jalan untuk menyelamatkan proyek pembangunan infrastruktur nasional.