Mengaji Pancasila kepada Kiai Qusyai

Jumat, 2 Februari 2018 06:40 WIB

Ribuan warga Nahdatul Ulama (NU) memadati Stadion Gelora Bung Karno saat peringatan Hari Lahir PBNU ke-85, Jakarta, Minggu (17/7). Peringatan tersebut diramaikan dengan parade Budaya Islam, devile Banser, atraksi Pencak Silat Pagar Nusa, dan dihadiri oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono beserta sejumlah pejabat dan menteri KIB II. TEMPO/Seto Wardhana.

Ahmadul Faqih Mahfudz
Alumnus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di tengah peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama (NU) ke-91, yang jatuh pada 31 Januari lalu, kita patut menyimak pandangan Kiai Haji Imam Qusyairi Syam, kiai NU yang unik. Kiai Qusyai-demikian ia biasa dipanggil-memimpin Pondok Pesantren Minhajul Ihtida di Situbondo, Jawa Timur. Salah satu keunikannya adalah keteguhannya dalam ber-Pancasila.

Bagi Kiai Qusyai, Pancasila bukan sekadar slogan, melainkan jiwa dalam berbangsa, bernegara, dan bahkan beragama. Dengan jiwa itu pula ia berdakwah dari kampung ke kampung, dari satu provinsi ke provinsi, bahkan dari satu pulau ke pulau lain.

Saya mengenalnya sejak akhir 1990-an ketika hendak nyantri di Pondok Pesantren Sumber Bunga, Situbondo, yang didirikan oleh mertuanya, KH Achmad Sufyan Miftahul Arifin. Saat itu, Kiai Qusyai sering mengisi pengajian di tanah kelahiran saya di Buleleng, Bali. Tapi saya mengenalnya lebih dekat sejak 2005 dan sering diajak menemaninya ke pengajian, selawatan, dan berbagai acara lainnya.

Suatu ketika, saya diajaknya ke sebuah desa di lereng Pegunungan Ijen, Bondowoso, Jawa Timur. Di sana, Kiai Qusyai diminta membuka perkumpulan selawat nariyah, madah untuk Nabi Muhammad yang populer dalam tradisi NU. Konon selawat ini ditulis oleh sufi agung Andalusia, Muhyiddin ibn Arabi.

Advertising
Advertising

Dalam acara pembukaan selawatan, Kiai Qusyai tidak menyampaikan keutamaan selawat nariyah, melainkan justru menjelaskan soal Pancasila, lengkap dengan takwilnya tentang hubungan Pancasila dengan Nabi Muhammad dan Islam serta mengapa umat Islam tidak boleh menolak Pancasila. Menurut beliau, di balik sila Ketuhanan Yang Maha Esa tersimpan makna ketuhanan Allah SAW. Maka, di dalamnya terkandung kerasulan Nabi Muhammad.

Islam, dalam pandangannya, adalah kesatuan keyakinan tentang ketuhanan Allah sekaligus kerasulan Muhammad. Maka, seseorang yang hidup di bumi Indonesia, lalu mengaku sebagai muslim tapi ragu atau bahkan emoh kepada Pancasila, menurut Kiai Qusyai, pengetahuan orang tersebut wajib dilengkapi dengan ilmu tauhid dan tasawuf. Bila tidak, ia tidak hanya akan ditimpa kebodohan selama hayatnya, tapi juga menjadi duri dalam daging Tanah Air.

Dalam sebuah pengajian kitab tauhid, Kiai Qusyai mengupas pemikiran kaum Muktazilah, aliran teologi Islam yang menekankan rasionalitas. Ketika tiba pada bagian sang pengarang kitab menulis halakahumullah (semoga Allah membinasakan (kaum Muktazilah), saat itu pula beliau berhenti mendaras kitab. Ia kemudian berpesan kepada para santri bahwa kalimat tersebut tidak boleh diucapkan di Indonesia karena negara ini adalah negara Pancasila, yang dibangun oleh keragaman.

Mengapa hingga kini negeri ini belum sesuai dengan ajaran Pancasila? Sang Kiai menyatakan bahwa apabila sila pertama tidak diamalkan, maka empat sila selanjutnya tak akan pernah tercapai. Mustahil, kata Kiai Qusyai, misalnya, orang akan menerapkan kemanusiaan yang adil dan beradab tanpa menjiwai dan menjalankan ketuhanan yang maha-esa.

Ketuhanan Yang Maha Esa bukan hanya tentang sembahyang atau peribadatan pribadi, tapi juga, bahkan terutama, tentang relasi sosial yang memancar dari keluhuran budi hasil penjiwaan terhadap Tuhan. Korupsi menodai sila pertama karena Tuhan (melalui ajaran agama mana pun) tidak pernah menghalalkan tindakan bejat dan hina ini.

Pandangan Kiai Qusyai ini tidak terlalu mengejutkan. Beliau mengamalkan keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama NU pada 1983 di Situbondo yang menerima Pancasila. Yang istimewa dari Kiai Qusyai adalah karena ia menyampaikan nilai dan takwil Pancasila tidak dalam seminar atau sosialisasi empat pilar kebangsaan-Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia-yang mahal dan menjenuhkan itu, melainkan dalam selawatan, tahlilan, atau pengajian-pengajian kampung.

Apa pandangannya tentang negara Islam? Di hadapan tamu-tamunya, pada suatu malam di serambi rumahnya, Kiai Qusyai berujar bahwa impian untuk mendirikan negara Islam itu hanyalah igauan orang-orang yang kebingungan. Sambil berseloroh, ia bertanya: bagaimana mungkin akan menerapkan sistem pemerintahan negara sebagaimana di zaman Nabi tanpa sumber daya manusia yang tidak sama, bahkan berbeda jauh, dengan sumber daya manusia di zaman Nabi? Nabi mampu menerapkan negara model itu karena didukung oleh sumber daya manusia bonafide dan elegan, yang dimiliki para sahabat. Apakah orang-orang seperti kita hari ini sudah sekelas mereka? Bagaimana Islam akan ditegakkan menjadi sistem negara kalau penegaknya masih bermasalah dengan ibadah pribadi dan sosial? Apakah dengan nafsu korupsi dan kuasa yang tak padam-padam itu negara Islam akan didirikan?

Di masa ini, ketika agama hanya dijadikan dalih dan media untuk memuluskan kepentingan politik, ketika sekelompok orang yang mengaku agamawan kukuh ingin mendirikan negara Islam karena menganggap Pancasila tidak sah, kita butuh ulama seperti Kiai Qusyai: ulama yang konsisten menerjemahkan Islam dengan Pancasila, ulama yang konsekuen menafsir kemudian menerapkan Pancasila dengan ajaran-ajaran Islam.

Berita terkait

Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

3 hari lalu

Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.

Baca Selengkapnya

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

24 hari lalu

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.

Baca Selengkapnya

Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

32 hari lalu

Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.

Baca Selengkapnya

AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

36 hari lalu

AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

51 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.

Baca Selengkapnya

Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

52 hari lalu

Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.

Baca Selengkapnya

H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

15 Februari 2024

H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.

Baca Selengkapnya

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.

Baca Selengkapnya

Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.

Baca Selengkapnya