Yanuar Nugroho
Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI

Kejadian luar biasa (KLB) campak dan masalah gizi buruk yang dialami sebagian warga Suku Asmat, Papua, memakan korban jiwa. Selama September 2017 hingga 28 Januari 2018, sebanyak 71 anak meninggal dunia, 646 anak terjangkit campak, dan 218 anak menderita gizi buruk. Pemerintah bertindak segera dengan membentuk satuan tugas (satgas) kesehatan.

Dari berbagai faktor penyebab KLB campak di Asmat, setidaknya dapat diidentifikasi tiga masalah: (1) cakupan imunisasi dasar yang kurang dengan rata-rata hanya sekitar 20 persen, (2) tenaga kesehatan yang tidak terdistribusi dengan baik, dan (3) gizi buruk. Dari 23 distrik di Kabupaten Asmat, ada 13 puskesmas utama dan tiga puskesmas pembantu yang dilayani tujuh dokter. Jarak antar-puskesmas bisa memakan waktu tempuh berjam-jam dan bahkan berpuluh-puluh jam dengan biaya yang tidak murah. Sedangkan gizi buruk di wilayah yang terkena dampak, sebanyak 30,3 persen mengalami masalah berat badan kurang (underweight) dan 25,9 persen pertumbuhan terhambat (stunting).

Jika dilihat lebih jauh, akar dari masalah ini adalah (1) akses dan ketersediaan pangan, (2) sanitasi dan fasilitas air bersih yang tidak memadai, (3) akses transportasi yang amat mahal atau bahkan tidak tersedia sama sekali, (4) akses dan infrastruktur informasi yang sangat minim, serta (5) pola hidup dan pola asuh yang kurang sehat.

KLB memang perlu penanganan secara cepat dan efisien. Pemerintah telah menetapkan delapan wilayah penanganan, seperti distrik Sawa Ema, Pulau Tiga, dan Pantai Kasuari. Untuk memperkuat tenaga medis, satgas telah menghimpun tambahan tenaga medis sebanyak 70 orang dari TNI, 15 orang dari Polri, 45 orang dari pemerintah pusat, dan 40 orang dari pemerintah daerah.

Mengingat cakupan persoalan yang relatif dalam dan kompleks, koordinasi di pemerintahan juga melibatkan kementerian/lembaga yang lebih luas. Misalnya, selain memaksimalkan sarana transportasi milik Pemerintah Daerah Asmat, TNI dan Kementerian Perhubungan membantu akses transportasi darat, laut, ataupun udara. Hambatan-hambatan birokrasi harus diterobos dan distribusi sumber daya, termasuk keuangan, harus efektif dan efisien sesuai dengan kondisi di lapangan. Jika tidak, operasi ini tidak akan bertahan lama.

Masalah kesehatan di Asmat ini bisa jadi hanya puncak gunung es. Hal yang sama amat mungkin terjadi di kabupaten-kabupaten lain di Papua. Stunting, misalnya, mengancam wilayah lain, seperti Tolikara, Nduga, Intan Jaya, Lanny Jaya, Jayawijaya, dan Dogiyai. Wilayah-wilayah lain dengan indeks pembangunan kesehatan masyarakatnya yang masih rendah berpotensi terancam penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, seperti Pegunungan Bintang, Yahukimo, Paniai, Waropen, Supiori, Yalimo, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, dan Puncak Jaya.

Data status kesehatan yang menjadi pijakan perkiraan ini sudah tersedia sejak sebelum 2015. Mengapa kasus di Asmat tidak dapat diantisipasi? Yang lebih mendasar: anggaran yang digelontorkan untuk Papua dan Papua Barat sekitar Rp 60-80 triliun per tahun. Mengapa pembangunan manusianya, yang hanya berjumlah 4 juta jiwa, tidak mencapai kualitas yang diharapkan?

Kondisi geografis yang sulit dijangkau, akses informasi yang amat terbatas, rendahnya infrastruktur dasar, serta minimnya tenaga lapangan yang mampu menjangkau hunian warga adalah satu sebab yang sudah lama diketahui dan memang tidak mudah ditangani. Pada periode ini, pemerintah telah berusaha keras mengatasinya dengan jalan membuka keterisolasian melalui pembangunan infrastruktur hingga menyalurkan berbagai jaminan sosial. Tapi tidak semua berjalan semulus yang diharapkan.

Untuk itu, kuncinya adalah meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan program pembangunan. Pemerintah daerah tidak boleh abai pada detail yang justru amat penting, seperti jumlah puskesmas, fasilitas umum, guru, dokter dan bidan. Semua tantangan ini-alam, manusia, dan tata kelola pemerintahan-perlu ditanggapi dalam jangka pendek ataupun dirumuskan kebijakannya dalam jangka menengah dan panjang.

Karena itu, selain pendekatan jangka pendek dalam penanganan krisis saat ini, dalam intervensi jangka menengah dan panjang tumpuannya adalah peningkatan kualitas, ketersediaan tenaga medis, dan penciptaan ketahanan pangan yang berbasis pada pola hidup masyarakat. Yang lebih penting lagi adalah pendampingan pemerintah daerah dalam pelayanan publik, termasuk pelayanan kesehatan. Kementerian/lembaga harus mendampingi mereka dalam jangka tertentu, misalnya 3-5 tahun, hingga mereka mampu mengelola pelayanan publik dengan standar yang baik.

Persoalan kesehatan di Papua telah menyentak kita. Tapi hal ini juga menjadi kesempatan bagi semua pihak, khususnya pemerintah pusat dan daerah, untuk berbenah. Presiden Jokowi secara terbuka telah menyatakan masalah ini tidak perlu ditutup-tutupi. Hal tersebut akan membuka ruang partisipasi dan koreksi dalam pelaksanaannya.