15 Oktober l826, pasukan Dipanegara terpukul hebat di Desa Gowoh, dekat Surakarta. Perang besar di sekitar Yogya itu memang masih empat tahun lagi bisa reda, tapi bagi Dipanegara sendiri kekalahan di Gowok oleh pasukan kompeni itu tak terlupakan sampai mati. Setidaknya, dalam autobiografi yang ia tulis di pengasingan, yang kemudian disebut Serat Babad Dipanegara, ia sebut kembali peristiwa itu. Yang menarik ialah keterangan Dipanegara sendiri kenapa ia sampai terpukul. Dalam beberapa kalimat yang disunting dalam tembang Sinom, sang Pangeran berkata bahwa malam sebelum pertempuran itu ia telah jatuh hati pada seorang wanita Cina yang dipekerjakan sebagai pemijat dan pelipur hati. Penjelasan yang sama juga ia berikan tentang kekalahan iparnya, Raden Tumenggung Sastradilaga. Bangsawan ini mencoba mempertahankan Lasem pada 1827-1828. Tapi ia pun kalah. Menurut Dipanegara, Sastradilaga kalah karena telah melupakan sebuah pantangan: bangsawan itu ternyata menjamah wanita Cina, "anjamahi Nyonyah Cina". Itulah yang menyebabkan perangnya jadi sial, "marganeki apes juritira". Tapi salahkah Sastradilaga? Mungkin tidak. Seorang sejarawan dari Trinity College, Oxford, baru-baru ini menulis untuk majalah Indonesia edisi April 1984 terbitan Universitas Cornell, sebuah makalah yang sangat menarik tentang hubungan orang keturunan Cina dan orang Jawa pada abad ke-19. Peter Carey, sejarawan itu, menyebut bahwa di Lasem, khususnya, sejumlah peranakan Cina memang ikut bahu-membahu dengan para pemberontak. Banyak juga yang beragama Islam, dan ikut dibasmi oleh kompeni setelah pemberontakan Dipanegara kalah. Sastradilaga tentu berhubungan dekat dengan mereka. Dipanegara sendiri mengakui, yang menyebabkan Sastradilaga terlupa akan pantangan yang dikeluarkannya kepada seluruh bawahan - agar tak menjamah tubuh wanita keturunan Cina - ialah karena dekatnya hubungan itu. "Cina ing Lasem sedaya," tulis Dipanegara, "mapan sampun sumeja manjing Agami." Semua peranakan Cina di Lasem sudah bersedia masuk agama Islam. Malang, Sastradilaga kalah dalam perang. Tentu saja bukan cuma perempuan Hoakiau itu yang jadi sebab. Tapi bahwa Pangeran Dipanegara menafsirkan pangkal sialnya secara demikian, menunjukkan satu hal: di Jawa, menjelang dan setelah pembcrontakan Dipanegara yang dahsyat itu, hubungan antara para keturunan Cina dan orang Jawa telah sangat buruk - yang akhirnya menimbulkan komplikasi sampai ke generasi-generasi kini. Namun, keadaan tak selamanya begitu. Sejarawan Peter Carey menunjukkan, lewat penelitian yang cukup kaya, bahwa hubungan buruk itu sebenarnya merupakan perkembangan baru. Apa yang disebut kini sebagai "pembauran" bahkan telah terjadi hampir seratus tahun sebelum Perang Dipanegara. Kalau tak percaya, bacalah kenang-kenangan Ong Tae-hae, misalnya. Ong Tae-hae adalah seorang pengelana Cina yang datang dari Fukien. Ia hidup di Indonesia tahun 1783-1791. Sebagian terlama tinggal di Pekalongan, bekerja sebagai guru. Pada tahun 1791 buku tentang pengalamannya di negeri ini diterbitkan di Provinsi Fukien. Tahun 1849 buku itu diterjemahkan ke bahasa Inggris. Dalam kisahnya itu, Ong Tae-hae menyebut - dengan sikap menyesali - bagaimana orang-orang Cina yang telah hidup di Jawa itu: "Sering kali memutuskan diri dari ajaran para bijaksana." Artinya: "Dalam hal bahasa, makanan dan pakaian, mereka meniru kaum pribumi, serta mempelajari buku asing." Bahkan, "mereka, tanpa risau, menjadi orang Jawa", "menolak makan babi" dan "memungut adat istiadat bumiputra" Ong benar. Beberapa tokoh dengan atau tanpa nama memang bisa disebut. Di Betawi, "Kapitan Peranakan" yang terakhir, yang meninggal 1827, bernama Muhammad Japar. Di Mataram, nama lama Tumenggung Mertaguna adalah Cik Go Ing. Ia diangkat Sultan Agung karena jasanya dalam penaklukan Surabaya pada tahun 1625. Di Kediri, waktu perlawanan Trunajaya pada tahun 1680, tercatat seorang panglima keturunan Cina ikut mempertahankan kota dari kepungan Admiral Anthonio Hurdt. Tapi kenapa perkembangan jadi begitu rupa, dan hubungan baik jadi buruk, sejarah mencatat perkembangan yang panjang, meskipun dengan data yang masih terbatas. Dalam karya Carey, suatu institusi dalam sejarah Jawa abad ke-19 yang paling dibenci rakyat ialah bandar: gerbang toll di jalan dan jembatan, yang memungut bayaran dari petani, bakul, buruh, dan siapa saja yang lewat. Adapun bandar itu dikelola oleh orang-orang Cina - yang nanti, pada gilirannya, harus menyerahkan sejumlah besar uang "sewa kekuasaan" itu kepada para sultan di keraton. Tak heran bila sebuah tim yang dibentuk Gubernur Jenderal pada tahun 1824 menganjurkan agar bandar-bandar itu dihapuskan. Laporan tim itu bahkan seakan menujum dengan seram: " . . . Bila bandar itu dibiarkan terus, tak akan lama tiba saatnya orang Jawa akan bangkit dengan cara yang dahsyat." Pada tahun 1825, pemberontakan Dipanegara yang didukung luas meletus. Gubernemen telah terlambat. Akibatnya tak habis sampai seratus tahun lebih kemudian. Kita pun kini hanya berharap bahwa sisa soal abad ke-19 itu akan terkikis - dan tentu saja tak mungkin dalam satu generasi. Goenawan Mohamad