M. Alfan Alfian,
Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta

Pada Selasa, 13 Mei 2014, calon presiden PDIP, Joko Widodo (Jokowi), bertemu dengan Ketua umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di Pasar Gembrong, Jakarta. Aburizal memberi sinyal positif bahwa partainya akan merapat ke poros pilpres PDIP. Tetapi, pada hari berikutnya, Aburizal bertemu dengan Presiden Yudhoyono sebagai king maker Partai Demokrat, di Istana. Aburizal juga menerima kedatangan Prabowo Subianto (Gerindra) dan juga Wiranto (Hanura). Berikutnya, Aburizal menemui Megawati. Pertemuan-pertemuan politik itu semakin membuat publik susah menerka ke mana arah koalisi Golkar.

Sementara itu, poros pilpres PDIP sudah semakin pasti. Koalisi PDIP, Partai NasDem, dan PKB telah diresmikan. Realitas inilah yang membuat Jokowi sebagai capres kian terpastikan, karena boarding pass pilpres sudah dipegang. Karena itu, apakah Golkar jadi masuk atau tidak ke poros Jokowi, tidak begitu berpengaruh. Tetapi, apakah PDIP sesungguhnya membutuhkan Golkar dan sebaliknya?

Saya berpendapat, kendatipun pihak-pihak tertentu PDIP menginginkan koalisi ramping, secara empiris PDIP tetap harus merangkul Golkar, kalau ingin membangun pemerintahan presidensial yang kuat. PDIP tidak cukup sekadar mengandalkan retorika pro-rakyat. Secara empiris, kekuatan presidensial akan optimal manakala dukungan parlemennya sangat kuat. Dalam konteks inilah, Golkar sebagai kekuatan politik yang cukup signifikan di parlemen tidak boleh serta merta diabaikan.

Jadi, bagaimanapun, PDIP tetap membutuhkan Golkar, justru untuk menjamin stabilitas pemerintahan presidensial. Adapun di tengah terombang-ambingnya Golkar dalam proses pencarian mitra koalisi, saya berpendapat seharusnya skala prioritasnya ke PDIP ketimbang yang lain. Mengapa demikian? PDIP punya capres yang paling potensial elektabilitasnya dari yang lain. Dengan kecepatan merapat ke PDIP, Golkar bisa memainkan peran dalam merancang dan menentukan langkah politik selanjutnya.

Tetapi, rupanya Golkar tidak bisa lincah, justru karena Aburizal diberati status resmi yang disandangnya sebagai capres Golkar. Status itu belum dicabut melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), ketika Aburizal berikhtiar menjalin komunikasi politik dengan yang lain. Komunikasi menjadi keharusan, mengingat persyaratan dukungan elektoral Golkar tidak cukup baginya untuk mengajukan capres-cawapres sendiri.

Realitas demikian menghempaskan Aburizal dari impiannya memegang boarding pass pilpres. Kartu politik Aburizal pun tidak leluasa dimainkan, karena lemahnya kemampuan dalam meyakinkan yang lain. Dengan kata lain, Aburizal tidak bisa menjadi magnet politik yang kuat dalam menginisiasi poros pilpres. Sebaliknya pihaknya lebih banyak ditentukan oleh yang lain.

Dari ranah internal, gagasan politik yang lebih realistis hadir dari Dewan Pertimbangan yang mengajukan tiga nama tokoh Golkar yang boleh diambil partai lain sebagai cawapres. Mereka adalah Akbar Tandjung, Jusuf Kalla, dan Luhut Panjaitan.

Dari sisi tersebut, Golkar perlu dihitung kekuatannya secara formal dan informal. Bagi PDIP yang sudah punya boarding pass pilpres, pertimbangan dukungan formal Golkar, mungkin bisa diabaikan. Tetapi kekuatan informalnya perlu dicermati, terutama dari sisi kekuatan tokoh dan daya magnet politiknya. Aburizal bisa menurunkan statusnya menjadi bakal cawapres, tapi kalaulah demikian ia segera masuk ke barisan tokoh Golkar yang akan dinilai pihak lain. Misalnya, apakah Aburizal lebih tepat mendampingi Jokowi dibandingkan dengan Akbar Tandjung, Jusuf Kalla, Luhut Pandjaitan atau yang lain?

Dalam konteks ini, saya berpendapat cawapres Jokowi hendaknya politikus yang andal dalam mengelola potensi konflik dan menggalang dukungan parlemen. Kalau tidak, potensi instabilitas politik demikian tinggi dalam konstelasi parlemen multipartai dewasa ini. Kuncinya tetap pada keandalan para elitenya menggalang konsensus dan mengelola konflik. Golkar punya stok ke arah ciri-ciri demikian. Lagi pula, fleksibilitas Golkar membuat koalisi lebih terjamin.

PDIP dan Golkar sesungguhnya punya pengalaman sejarah Koalisi Kebangsaan pada pilpres 2004. Di bawah Akbar Tandjung, Golkar tetap konsisten kendati koalisi berada di luar pemerintahan. Namun, fenomena yang mengemuka kemudian, Golkar formal, yang pro-koalisi kebangsaan, secara faktual segera tenggelam oleh kekuatan informal Jusuf Kalla yang merebut kendali Golkar pada Musyawarah Nasional (Munas) 2004. Meski demikian, pengalaman koalisi kebangsaan tetap menegaskan adanya persambungan frekuensi politik Golkar-PDIP.

Dari sisi ini, hendaknya pendukung Jokowi bisa memahami bahwa, dalam politik, sesuatu yang sangat ideal tidak serta-merta mudah diwujudkan. Rasionalitas politik tetap harus mengemuka. Kerja sama politik terbuka, bahkan dengan partai yang kurang disukai sekalipun, sesungguhnya merupakan hal yang lazim. Maka Golkar pun bukan sesuatu yang harus dipandang negatif bagi Jokowi.*