TEMPO.CO, Jakarta - Wawan Sobari, Dosen Prodi Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Mahasiswa S3 di Flinders University of South Australia dan sedang meneliti perilaku memilih terhadap inkumben dalam pilkada.

Koalisi dan kampanye merupakan dua faktor yang diyakini dominan mengubah peta persaingan pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) 2014. Koalisi melahirkan gabungan kekuatan mesin politik dan pemilih partai politik pendukung capres-cawapres. Sedangkan kampanye terkait dengan upaya-upaya meyakinkan calon pemilih, termasuk lewat kampanye negatif dan kampanye hitam terhadap para kandidat.

Secara sederhana perubahan itu bisa diketahui dari hasil-hasil riset opini (poling) antara sebelum dan setelah pendaftaran calon (20 Mei 2014). Poling yang dilakukan Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), LSI Lingkaran, Indikator Politik Indonesia (IPI), dan Pusat Data Bersatu (PDB) sebelum pendaftaran calon menunjukkan median (nilai tengah) perbedaan elektabilitas antara Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo sebesar 15,6 persen.

Nilai perbedaan itu menurun cukup tajam setelah keduanya menentukan pasangan cawapres dan melakukan pendaftaran capres-cawapres. Poling Populi Center yang dilakukan pada 24-29 Mei 2014 memperlihatkan jarak elektabilitas kedua pasangan calon tinggal 6,9 persen. Setali tiga uang dengan angka swing voters atau calon pemilih yang belum menentukan pilihannya (the undecided). Median swing voters sebelum pendaftaran calon sebesar 31,95 persen dan setelahnya merosot tinggal 21,6 persen.

Semakin mendekatnya jarak perbedaan elektabilitas antarkedua pasangan kandidat terkait pula dengan loyalitas pemilih. PDIP, yang tergolong memiliki pemilih loyal, mengeluarkan dana kampanye sangat efisien. Dalam pemilu legislatif (pileg) 2014, PDIP hanya mengeluarkan rasio biaya kampanye Rp 17.089/suara. Setelah berkongsi dengan empat parpol lain untuk mengusung Jokowi dan Jusuf Kalla (JK), rasionya meningkat hingga Rp 31.294/suara (efisiensi menurun).

Sebaliknya, nilai efisiensi kampanye Partai Gerindra meningkat dari Rp 29.469/suara menjadi Rp 26.624/suara seusai penetapan koalisi Prabowo-Hatta bersama lima parpol lainnya. Rasio efisiensi biaya kampanye ini berguna untuk mendiagnosis loyalitas pemilih parpol yang semestinya sejalan dengan pilihan terhadap figur yang dicalonkan parpol.

Berdasarkan penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara pileg 2014 bisa diketahui pula tingkat persebaran pemilih (voters distribution). Sistem proporsional terbuka dalam pileg 2014 memungkinkan parpol yang mempunyai kantong suara terdistribusi merata di setiap daerah pemilihan memperoleh kursi DPR lebih optimal. Rasio distribusi suara PDIP menurun dari 5,75 persen (jumlah kursi dibagi persentase perolehan suara) menjadi 4,80 persen setelah koalisi pilpres dengan tiga parpol yang lolos ambang batas elektoral. Sementara itu, rasio distribusi suara Gerindra turun tipis dari 6,18 persen menjadi 6,13 persen setelah koalisi.

Maka, berdasarkan penghitungan rasio tersebut, bisa dijelaskan bahwa pemilih parpol koalisi Prabowo-Hatta lebih menyebar dibanding pemilih parpol koalisi Jokowi-JK. Indikasinya, rasio suara per kursi DPR parpol koalisi Prabowo-Hatta sebesar 203.884,7 lebih optimal ketimbang parpol koalisi Jokowi-JK sebesar 277.240,9. Terkait dengan pilpres, pemilih yang terdistribusi dan loyal berperan lebih krusial karena penentuan capres-cawapres terpilih merujuk pada akumulasi dan persebaran suara.

Analisis data hasil pileg 2014 dan jajak pendapat sejumlah lembaga poling akan berguna selama 32 hari masa kampanye pilpres, terutama untuk menggaet sekitar 21,6 persen suara si peragu. Meyakinkan para peragu menjadi sangat krusial karena perbedaan elektabilitas antarkedua pasangan kandidat semakin kecil.

Juga, rentang waktu pencoblosan di bilik suara yang hanya berkisar dua hingga lima menit, memaksa pemilih memantapkan pilihannya sebelum hari pemungutan suara. Karena itu, tim pemenangan capres-cawapres mesti jeli menganalisis karakter pemilih peragu.

Pertama, tim pemenangan harus lebih detail memahami karakter swing voters. Mereka sebenarnya bukan saja para pemilih yang belum menetapkan pilihannya. Mereka bisa pula mengidentifikasikan dirinya sebagai kumpulan individu non-afiliasi/non-partisan (political independents) dan pemilih berpindah (party switchers) (Mayer, 2007). Menurut poling LSI Lingkaran pada awal Mei lalu, mayoritas mereka adalah perempuan, berpendidikan dasar saja, tinggal di pedesaan, dan berpenghasilan kurang dari Rp 1 juta.

Kedua, berdasarkan pemetaan swing voters, kampanye yang menonjolkan figur capres-cawapres, termasuk debat resmi, harus berhasil meyakinkan mereka yang masih ragu, non-partisan, dan berpindah. Tak ketinggalan, strategi dan organisasi kampanye capres-cawapres semestinya mampu pula mempertahankan para pemilih loyal parpol koalisi.

Menggarap swing voters secara serius akan lebih menentukan karena hasil pilpres tidak membobot tingkat partisipasi. Atau, tingginya pemilih absen dan suara tak sah tidak mengurangi kesempatan calon untuk meraih kursi presiden dan wakil presiden.