Kasus Yonoli Untajana mencoreng lagi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Mahasiswa tingkat ketiga IPDN Manado ini belum lama meninggal ketika mengikuti kegiatan fisik di kampusnya. Pola pendidikan bagi calon aparatur pemerintah itu pun kembali dipertanyakan. Kementerian Dalam Negeri semestinya mengevaluasi institut ini.
Tragedi Yonoli seharusnya bisa dihindari andaikata instruktur IPDN Manado berhati-hati dalam menggelar latihan fisik. Menurut keluarga korban, rintangan air dan lumpur yang dilalui Yonoli dalam latihan resimen mahasiswa itu amat dalam. Korban dinyatakan meninggal karena sesak napas, tapi keluarganya belum puas atas penjelasan versi kampus ini.
IPDN semestinya bersikap terbuka soal kasus itu, baik kepada keluarga korban maupun kepolisian. Sikap ini penting karena ingatan publik masih segar terhadap tragedi Cliff Muntu, yang tewas karena dianiaya oleh para seniornya di IPDN Jatinangor, Jawa Barat, pada 2007. Sejak itu institut yang memiliki sederet cabang di daerah ini melakukan pembenahan. Pola pengasuhan dan pendidikan disiplin ala militer dihapus. Program institut ini juga ditingkatkan hingga strata satu.
Hanya, kebiasaan buruk di institut ini rupanya tak mudah dihapus. Cara pengajarannya masih mengutamakan kedisiplinan ketat dan kurikulumnya juga ketinggalan zaman. Kegiatan fisik yang sering dilakukan IPDN membuat mahasiswa sering terlibat kekerasan hingga menimbulkan korban jiwa. Bahkan, dalam kurun 2009-2012, setidaknya tujuh orang praja meninggal. Menurut IPDN, semua karena sakit. Tapi, orang tentu tak percaya begitu saja seperti halnya kasus Yonoli.
IPDN terkesan pula masih berambisi mendidik calon pemimpin atau minimal staf di kantor pemerintah pusat dan daerah. Padahal situasi sudah berubah karena adanya otonomi daerah. Hampir semua jabatan publik, termasuk kepala daerah, kini dipilih langsung sehingga tidak relevan lagi mencetak calon pemimpin model Orde Baru.
Itu sebabnya pemerintah perlu mengevaluasi lagi IPDN yang menghabiskan anggaran sekitar Rp 300 miliar setiap tahun. Mencetak calon staf pemerintahan sebanyak-sebanyaknya akan mubazir karena kurang sesuai dengan kebutuhan kantor pemerintah pusat dan daerah sekarang. Toh, pemerintah daerah selalu membagi layanan berdasarkan dinas-dinas yang bersifat teknis. Ini berarti insinyur pertanian atau sipil, sarjana ekonomi, bahkan dokter akan lebih banyak berperan.
Hingga sekarang rekrutmen mahasiswa IPDN juga masih kurang transparan. Banyak anak pejabat masuk dengan mudah. Seorang anak pejabat di Makassar beberapa bulan lalu bahkan berulah dengan membawa pistol saat mudik Lebaran, kasus yang juga semakin merusak citra institut ini. Jangan heran bila muncul kesan bahwa institut yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri ini lebih melayani kepentingan para pejabat. Praktek kolusi menjadi berantai karena, ketika masuk ke birokrasi, mereka mengandalkan koneksi.
Jelas, mengevaluasi lagi IPDN amat penting. Tidak hanya karena sudah terlalu sering "memakan anak didiknya", tapi institut ini juga tak mampu menjawab kebutuhan manajemen modern di pemerintahan.
