Tuduhan miring selalu muncul setiap kali Komisi Pemberantasan Korupsi menyasar politikus. Yang paling umum, komisi antirasuah dianggap tebang pilih. Tudingan lain, penetapan seorang tersangka dinilai sebagai usaha pengalihan isu. Kini teori konspirasi diuarkan begitu komisi itu menetapkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka suap impor daging sapi.

Pernyataan yang dipekikkan Anis Matta, dalam penahbisannya sebagai presiden baru partai itu, sangat berbahaya. Ia menyebutkan, penangkapan Luthfi merupakan "konspirasi besar untuk menghancurkan PKS". Ia seakan ingin menggiring persepsi bahwa partainya hanya korban dari kesewenang-wenangan KPK.

Boleh jadi teriakan itu lebih diarahkan ke lingkup internal partai sebagai usaha konsolidasi. Sebagian besar kadernya tentu terpukul setelah partai yang mengusung slogan "bersih dan peduli" tersebut diterpa skandal korupsi. Maka, dimunculkanlah musuh bersama berupa teori konspirasi buat mencegah kerusakaan lebih besar. Kebetulan Duta Besar Amerika Serikat Scot Marciel datang ke gedung KPK sehari sebelum penangkapan Ahmad Fathanah, orang dekat Luthfi.

Masalahnya, tak ada kaitan sama sekali antara kunjungan Marciel dan penangkapan Luthfi. Penyidik KPK sudah beberapa bulan mengintai kasus impor sapi. Mereka juga tak bisa dikendalikan oleh kepentingan pihak lain. Tuduhan adanya konspirasi baru sedikit masuk akal bila komisi antirasuah menjerat Luthfi tanpa bukti. Nyatanya, penyidik memegang bukti yang kuat, antara lain sadapan komunikasi antara Fathanah dan Luthfi.

Tuduhan konspirasi itu juga terkesan asal saja dilempar. Tidak dijelaskan, KPK ditunggangi oleh siapa dan untuk apa. Kenapa pula petinggi PKS justru mendukung, dan tidak meneriakkan tudingan serupa, ketika komisi antirasuah menangkap tokoh dari partai lain? Propaganda yang ngawur itu amat berbahaya karena membodohi kader PKS dan sebagian publik yang kurang kritis. Sikap petinggi PKS itu juga bisa dianggap mengganggu ikhtiar memerangi korupsi.

Pemimpin PKS semestinya memusatkan perhatian pada perkara yang membelit Luthfi. Dugaan patgulipat perizinan impor daging di Kementerian Pertanian telah tercium sejak dulu. Majalah Tempo bahkan telah dua kali menerbitkan laporan soal keterlibatan sejumlah petinggi partai itu dalam kisruh impor daging pada 2011. Dalam urusan ini, fulus diduga mengalir ke tokoh-tokoh penting partai. Sayang sekali, mereka tidak segera berbenah begitu dugaan ini muncul ke publik pertama kali.

Jika serius hendak memerangi korupsi sesuai dengan slogan PKS, petinggi partai ini semestinya justru membantu komisi antirasuah. Mereka bisa menyiapkan pelbagai data yang diperlukan guna membongkar praktek gelap dalam niaga sektor pangan ini. Apalagi Kementerian Pertanian, tempat kader PKS duduk menjadi menteri, juga menguasai aneka proyek lain yang rawan korupsi, antara lain pengadaan benih dan pupuk.

Tak perlu memekikkan tuduhan konspirasi, kecuali jika tokoh-tokoh partai itu menganggap publik dan kadernya sendiri bodoh. Sebab, teori konspirasi umumnya tumbuh subur pada orang-orang yang enggan memanfaatkan akal sehat.