ADA satu kasus. Seorang kepala daerah mengeluh. "Saya sudah membangun jambanjamban untuk rakyat, tapi rakyat ternyata tak mempergunakannya," begitu ia berkata. Apa yang salah?, tanyanya kemudian, pelan-pelan. Yang salah jelas Bapak, jawab analisa A. Bapak membangun untuk rakyat, tapi berdasarkan konsepsi yang asing bagi rakyat. Bapak tidak menanyai terlebih dahulu benarkah rakyat memerlukan jamban itu. Bapak, dengan kesigapan seorang mertua yang mau menolong menantunya dari bahaya lontang-lantung, segera ambil keputusan untuk bangun ini dan bangun itu. Terang saja rakyat akhirnya bingung: buat siapa sih proyek ini? Buat kami atau buat ambisi pak kepala daerah? Atau malah buat pemborong? Ah, nanti dulu, jawab analisa B. Analisa anda kedengarannya populis, atau demokratis, tapi tunggu. Untuk terlebih dahulu menanyai rakyat tentang perkara jamban itu, kita harus ada cukup pegangan bahwa rakyat sendiri memang tahu betul yang mereka butuhkan. Coba. Apa gerangan jadinya bila setelah ditawari ternyata mereka minta gedung bioskop -- tempat nanti mereka menonton film-film tak bermutu? Rakyat tidak selamanya benar. Jangan terlalu romantis. Kita harus ikut mendidik. Di tahun 1921, Dr. W. Huender membuat satu survei tentang keadaan ekonomi rakyat Jawa dan Madura. Huender nampaknya tak cuma ingin berbicara tentang statistik. Ia menyalahkan anggapan -- yang berlaku selama 50 tahun sebelumnya -- bahwa pemerintah kolonial akan berhasil memperbaiki keadaan rakyat jajahan hanya lewat jalan perekonomian. Bagi Huender, dorongan utama orang Indonesia bukanlah motif ekonomi. Tugas pemerintah-lah "untuk mencoba mengubah mentalitas orang Timur itu." Salahkah Huender? Yang jelas, pendirian semacam itu biasanya tidak mengenakkan orang Timur. Ketika dalam Polemik Kebudaaan yang termashur di tahun 30-an S. Takdir Alisyahbana berseru agar kita menengok ke Barat (yang "materialistis" itu), reaksi pun menggeletar seperti geludug vulkanis. Tapi toh hampir separuh abad kemudian ada Dr. Kuntjaraningrat. Ia berbicara tentang rintangan mental dalam pembangunan. Ada Dr. Suparman. Ia tak putus-putusnya menyebarkan ajaran entrepeneurship -- dengan kisahkisah sukses mirip Horatio Alger di negeri sana. Tapi benarkah Huender? Ia memang tidak menganjurkan perubahan "mentalitas orang Timur" melalui paksa. Namun tidakkah ia sebenarnya sama saja dengan orang Barat lain -- yang punya semangat missioner yang mirip, dan tak jarang menimbulkan korban? Di Colombo, Sri Lanka, 15 Agustus 1979, Ivan Illich berbicara tentang The New Frontier for Arrogance Pastor ini mencatat, bahwa sejak berdirinya institusi Gereja sampai dengan kolonialisme, sejak kolonialisme sampai dengan masa modernisasi atau development, kini, Dunia Barat menganggap 'orang luar" sebagai "seseorang yang harus ditolong". Dengan kata lain, keunggulan Barat selalu dicoba dipertegas kembali. Di luar Gereja, orang bersifat "kafir". Di luar kekuasaan kolonial, orang adalah "inlander". Di luar negeri "maju", yang terhampar ialah masyarakat "terkebelakang". Tiap kali mereka harus diselamatkan. ***** Modernisasi memang menimbulkan banyak dilema, dan pengertian "rakyat" terkadang menyesatkan. Bahkan bagi partai semacam PKI. Partai ini memasang bendera populisnya antara lain dalam bentuk menulis "rakyat" dengan "R" tapi ia juga bicara soal modernisasi. "Kami adalah orang-orang yang memodernisasikan kehidupan di desa-desa," begitulah ucap Njoto di tahun 1965 kepada wartawan Trouw (Belanda) Huib Hendrikse. "Kamilah orang-orang yang memperkenalkan abad keduapuluh." Namun tak mudah untuk mewakili rakyat dan sekaligus untuk memodernisirnya. Kegagalan itukah agaknya yang menyebabkan akhirnya PKI tak bisa meniti buih di lautan dahsyat 1965?