Tak sepantasnya Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. membuat pernyataan yang membingungkan soal kasus Anas Urbaningrum. Ia mengungkapkan bahwa penetapan Anas sebagai tersangka kasus Hambalang merupakan peristiwa politik. Pernyataan ini jelas mendiskreditkan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang telah susah payah membongkar skandal itu.
Ucapan tersebut disampaikan Mahfud setelah berkunjung ke rumah Anas tak lama sesudah Ketua Umum Partai Demokrat ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Pandangan ini didasari adanya desakan yang mendorong Anas menjadi tersangka.
Benar bahwa para petinggi Partai Demokrat sering menyeru KPK agar segera memperjelas kasus Anas. Imbauan ini juga datang dari Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai Ketua Majelis Tinggi Demokrat. Mereka gerah karena Anas sering dituduh terlibat kasus Hambalang, tapi hampir selama dua tahun tak ada kejelasan dari KPK. Padahal tuduhan ini adalah salah satu penyebab hancurnya citra Demokrat.
Hanya, Mahfud terlalu menyederhanakan masalah bila melihat faktor imbauan itulah yang menjadi penentu Anas menjadi tersangka. Kalau betul SBY amat berpengaruh atau bisa menekan KPK, kenapa tidak dari dulu Anas dijerat? Bukankah sejak dulu pula Sang Ketua Umum berbeda kubu dengan SBY? Apalagi, sudah berkali-kali Nazaruddin-bekas Bendahara Umum Demokrat-menuduh Anas terlibat dalam kasus Hambalang.
Pernyataan Mahfud justru meremehkan kekuatan Anas Urbaningrum. Andaikata kubu SBY bisa menekan KPK, bukankah kubu Anas juga bisa melakukan hal yang sama? Sebagai bos Demokrat, Anas bahkan cukup berpengaruh di kalangan politikus DPR. Semua orang tahu, pimpinan KPK dipilih oleh DPR.
Sebagai pejabat penting, semestinya Mahfud lebih berhati-hati dalam berbicara. Ia boleh saja berkelit bahwa dirinya berbicara atas nama pribadi. Mahfud dan Anas memang sama-sama alumni anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Mantan dosen ini bahkan menjadi Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Tapi publik tetap saja akan melihat Mahfud sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.
Tidak ada larangan pula bagi Mahfud untuk bersimpati terhadap tersangka. Selain Mahfud, banyak tokoh politik lain yang datang ke rumah Anas, seperti mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung atau bos MNC Group, Hary Tanoesoedibjo. Hanya, rakyat akan bingung bila rasa simpati itu berubah menjadi pembelaan yang membabi-buta terhadap si tersangka korupsi.
KPK tentu tidak sembarangan menjerat Anas dengan delik suap. Komisi antikorupsi telah memeriksa lebih dari 50 saksi untuk kasus proyek Hambalang. Sejumlah saksi, seperti Nazaruddin, menyebutkan adanya pemberian mobil Toyota Harrier kepada Anas. Mobil ini diduga dari PT Adhi Karya, kontraktor Hambalang. KPK juga telah berulang kali melakukan gelar perkara untuk mematangkan kasus ini.
Pernyataan Mahfud, yang terkesan ragu akan independensi KPK, justru bisa dianggap sebagai "tekanan" bagi lembaga ini. Biarkanlah KPK bekerja tenang memerangi korupsi tanpa harus direcoki komentar yang bias atau bermuatan politik.
