TEMPO.CO, Jakarta - Kadir, bekerja di Badan Pusat Statistik

Sejatinya, keberadaan sejumlah lembaga survei (politik) memberi dampak positif terhadap perpolitikan nasional. Dengan hasil surveinya, lembaga survei dapat menyuguhkan gambaran konstelasi politik terkini, menyajikan cita rasa kuantitatif (statistik) dalam analisis politik, dan memprediksi hasil pemilihan legislatif serta pemilihan presiden (pilpres) secara obyektif dan akurat. Sayangnya, hasil survei politik yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei selama ini kerap menuai resistansi dan membuat publik bingung.

Resistansi muncul karena hasil survei acap kali tidak akurat, seperti pengalaman pada pemilu legislatif yang lalu, misalnya. Kala itu, nyaris semua lembaga survei kompak memprediksi bahwa suara partai-partai Islam bakal anjlok. Faktanya, total suara yang diraih partai-partai Islam justru mencapai 32 persen. Atas dasar ini, tidak mengherankan bila Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais menyebut hasil survei sejumlah lembaga abal-abal (Tempo.co, 27 Mei 2014).

Publik juga kerap dibikin bingung karena hasil survei sejumlah lembaga acap kali berbeda jauh, bahkan saling bertolak belakang. Padahal surveinya menyorot tema yang sama dan dihelat pada waktu yang nyaris bersamaan. Contoh terbaru adalah hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Vox Populi Survey (VPS) mengenai elektabilitas dua pasang calon presiden-calon wakil presiden yang dirilis belum lama ini.

Hasil survei LSI yang dirilis pada 15 Juni lalu menyebutkan, berdasarkan hasil wawancara terhadap 2.400 responden pada 1-9 Juni, elektabilitas pasangan Prabowo-Hatta mencapai 38,7 persen, atau terpaut sekitar 6 persen dari elektabilitas pasangan Jokowi-JK, yang mencapai 45,0 persen.

Sementara itu, hasil survei yang dirilis VPS pada 20 Juni justru menyajikan potret sebaliknya. Meski dihelat pada rentang waktu yang hampir bersamaan dengan survei LSI, hasil wawancara terhadap sekitar 5.000 responden pada 3-15 Juni menunjukkan bahwa elektabilitas pasangan Prabowo-Hatta mencapai 52,8 persen, jauh mengungguli elektabilitas pasangan Jokowi-JK yang hanya sebesar 37,7 persen.

Publik tentu bakal bertanya: mana di antara kedua hasil survei tersebut yang benar dalam menggambarkan preferensi 190 juta pemilih? Repotnya, kedua lembaga menjamin bahwa survei yang mereka lakukan didasarkan pada metode pemilihan sampel yang sahih dan bisa diandalkan menurut kaidah statistik. Alhasil, pertanyaan hasil survei mana yang benar menjadi sulit dijawab.

Memang, hasil survei VPS bisa dibilang lebih "akurat" dibanding hasil survei LSI. Hal ini tecermin dari batas ambang kesalahan (margin of error) yang lebih kecil dan jumlah sampel yang lebih banyak. Namun patut dicamkan, akurasi hasil survei juga ditentukan oleh sejumlah variabel lain.

Selain metodologi pemilihan sampel, kuesioner yang digunakan dan jaminan kualitas (quality control) selama proses pengumpulan data di lapangan juga mesti didalami. Sayangnya, hal yang terakhir ini masih gelap. Siapa yang bisa menjamin pelaksanaan survei benar-benar obyektif dan bersih dari moral hazard?

Karena itu, masyarakat dituntut jeli dalam menyikapi berbagai hasil survei yang dirilis di ruang publik. Reputasi dan rekam jejak setiap lembaga survei harus dijadikan acuan. *