Achmad Fauzi,
Aktivis Multikulturalisme

Palestina mendapat dukungan untuk menjadi negara berdaulat dari calon presiden (capres) Joko Widodo. Dukungan itu disampaikan ketika acara debat capres bertajuk "Pertahanan dan Politik Luar Negeri" yang digelar beberapa waktu lalu. Parlemen Negara-negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam dalam konferensi ke-7 PUIC di Palembang, dua tahun lalu, juga mengimbau agar negara dengan basis masyarakat Islam mendukung Palestina merdeka. Perjuangan itu harus didukung karena kemerdekaan yang diidamkan warga Palestina merupakan hak dasar yang harus diperoleh setiap manusia.

Meskipun demikian, prospek perjuangan sebagai negara berdaulat yang diupayakan sejak dulu menghadapi batu sandungan. Israel, misalnya, acap melancarkan agresi politik global dengan melibatkan banyak negara. Mereka memobilisasi organisasi politik serta media untuk menggalang opini publik.

Perang opini di media internasional pun bergulir panas. Amerika Serikat, sebagai tumpuan utama dalam menyokong arogansi Israel, berkemungkinan besar mempergunakan kekuatan politiknya di PBB. Karena itu, harapan dunia internasional adalah pandangan umum dan sikap politik DK PBB tidak boleh kalah posisi tawar dengan obsesi politik AS. DK PBB bertugas memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dengan demikian, dalam menjalankan tugasnya, mereka tidak boleh terikat oleh kepentingan blok mana pun, kecuali untuk terciptanya perdamaian dunia.

Jika ditilik akar historisnya, sejatinya konflik Israel dengan Palestina hanyalah pertengkaran antarkeluarga. Konflik yang pada akarnya merupakan perebutan teritori ini bisa dibilang sudah berumur tua, yaitu sejak keduanya masih menjadi persekutuan tribal yang nomaden. Konflik itu mulai meruncing tatkala kepentingan politik internasional Barat membonceng di belakangnya. Israel yang merasa punya "sertifikat tanah dari Tuhan" itu semakin mengukuhkan hak kepemilikannya secara Ilahi. Konflik berjalan ratusan tahun dan menang-kalah silih berganti. Tapi, dalam perkembangan kemudian, tidak dapat dimungkiri hal ini bereskalasi. Ketika kekuatan Barat secara menyeluruh mengambil posisi di belakang Israel, negara-negara berbasis Islam, baik dekat maupun jauh, bersimpati kepada Palestina. Bahkan, dampak dari sikap memihak itu secara politik terasa sampai ke Indonesia.

Kini penerapan opsi perjuangan bersenjata tidak akan mampu mendongkrak posisi tawar Palestina, sebagaimana diutarakan para penganjurnya. Justru, perjuangan bersenjata dinilai sebagai bentuk pengabadian konflik dan pembangkangan perdamaian. Dalam kalkulasi politik, tensi ketegangan yang dibentuk oleh faksi perjuangan bersenjata justru membuyarkan konsentrasi perundingan. Karena itu, faksi-faksi perjuangan yang terjadi di Palestina selayaknya menyatukan tekad untuk bersama-sama meraih kedaulatan dengan cara dialog. Dialog dan lobi politik internasional yang melibatkan semua pihak merupakan pilihan elegan dan manusiawi. Tidak ada yang dimenangkan ataupun dikalahkan dalam opsi perjuangan bersenjata. Semuanya akan diakhiri dengan kehancuran bersama.