TEMPO.CO, Jakarta - JJ Rizal, Sejarawan,
Sungguh ironis, di Jakarta dalam periode yang panjang, para pejabatnya sering melupakan peran penting seniman. Bahkan dalam suasana ulang tahun Jakarta ke-487 lalu, ketika menguat penghormatan kepada keistimewaan seni budaya Betawi-Jakarta serta tokoh-tokoh yang mendedikasikan hidupnya untuk itu, justru hal yang memilukan terjadi. Benyamin S., sebagai seniman ikon nomor wahid dan manisfestasi tradisi budaya Betawi-Jakarta, mengalami penghinaan luar biasa dalam acara YKS produksi Trans TV. Anehnya, tidak terdengar suara protes dari pemerintah Jakarta.
Mungkin Pemerintah Kota Jakarta masih belum mengubah wajahnya dari masa kompeni yang, disebut sejarawan Leonard Blusse, berwajah konsumtif. Sebab, pejabatnya lebih memperhatikan pedagang daripada seniman yang telah membuat sajak, lagu, lukisan, dan cerita yang membuat Batavia sohor di dunia dengan sebutan Koningin het van Oosten atau Ratu di Timur.
Setelah kemerdekaan, Asrul Sani termasuk yang jengkel melihat wajah abai pemerintah terhadap seniman. Saking jengkelnya, ia menulis "Surat Terbuka bagi Wali Kota Baru" di majalah Siasat, 3 Januari 1954. Ia menyatakan pemerintah Jakarta mempunyai "wajah pejabat". Asrul protes karena banyak seniman bekerja keras menampilkan Jakarta sebagai sumber ilham dan tempat tinggal, tapi Pemerintah Kota saat itu kurang menghargai seniman serta mendorong kehidupan kebudayaan.
Asrul kecewa, ketika pada 28 April 1949 Chairil Anwar melepaskan nyawa dan diantar ke pekuburan di Karet, pemimpin Jakarta Sastromuljono tidak memberikan perhatian. Padahal rombongan pengantar jenazah penyair terkemuka yang banyak meninggalkan nyanyian tentang Kota Jakarta itu lewat di depan rumahnya. Kekecewaan yang sama sebelumnya disampaikan Rosihan Anwar. Ia menyesalkan ketidaktahuan pemimpin Jakarta tentang posisi penting Chairil.
Perlu satu dasawarsa lebih Jakarta memiliki pemimpin sesuai dengan harapan Asrul dan Rosihan itu. Pada 1966, Ali Sadikin diangkat. Meskipun ia mengaku tak tahu banyak kesenian serta kenal seniman, tetapi baginya seniman penting untuk membangun kota yang beradab. Karena itulah, sejak 1968, ia memfasilitasi seniman dengan mendirikan Taman Ismail Marzuki (TIM), Akademi Jakarta (AJ), Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Sinematek, dan Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB). Ia pun dikenang sebagai gubernur yang bergaul erat dengan seniman, juga mendengarkan saran-saran mereka dalam pembangunan Jakarta. Kisah itu dapat dibaca dalam biografinya, Bang Ali demi Jakarta dan Empu Ali Sadikin 80 Tahun.
Buku yang terakhir itu terbit sebagai bagian dari acara penganugerahan gelar "Empu Peradaban Kota" kepada Bang Ali oleh IKJ pada 25 Januari 2006. Ajip Rosidi menyatakan gelar itu diberikan agar pemimpin Jakarta ingat pentingnya kesenian dalam membantu menjauhkan Jakarta dari wajah kota yang tak beradab. Sebab, kesenian meningkatkan kepekaan, mendorong pemikiran kritis, berkontribusi merumuskan acuan-acuan kehidupan yang baik dan membaik.
Ada yang berlanjut ada yang berubah, Jakarta muncul dengan aneka wajah. Tetapi, soal perhatian terhadap seniman, Jakarta tampak masih enggan melepas wajah kota konsumtif yang dikatakan Blusse, wajah kota pejabat yang disebut Asrul, dan wajah kota tak beradab yang dinyatakan Ajip. *
Berita terkait
Pengadilan Bebaskan Berbicara di Berbagai Forum, Rocky Gerung Terima Kasih ke Hakim Sudah Pakai Akal Sehat
8 hari lalu
PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang meminta hakim menghukum Rocky Gerung untuk tidak berbicara di berbagai forum.
Baca SelengkapnyaSidang Penghinaan Jokowi, Gugatan David Tobing Diangggap Hanya untuk Mengganggu Rocky Gerung
28 Februari 2024
Kritik Rocky Gerung terhadap kebijakan UU Omnibus Law dianggap oleh David Tobing sebagai penghinaan terhadap Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaMantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Hadapi Dakwaan Penghinaan Kerajaan
20 Februari 2024
Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra hadapi kasus lese majeste atau penghinaan terhadap kerajaan terkait dengan komentarnya di Seoul pada Mei 2015.
Baca SelengkapnyaPenyelidikan Kasus Butet Kartaredjasa, Polda DIY: Deliknya Absolut
5 Februari 2024
Berdasarkan hasil gelar perkara penyelidik Ditreskrimum Polda DIY, laporan terhadap Butet Kartaredjasa tidak dilanjutkan.
Baca SelengkapnyaDiminta Jokowi Cabut Pengaduan Butet Kartaredjasa ke Polisi, Projo Yogya : Kami Masih Koordinasi
5 Februari 2024
Ketua Relawan Projo DIY Aris Widhartanto belum mengetahui langkah apa yang akan diambil setelah diminta cabut laporan soal Butet Kartaredjasa.
Baca SelengkapnyaCatat Rekor, Pria Thailand Dipenjara 50 Tahun karena Tuduhan Menghina Kerajaan
19 Januari 2024
Hukuman yang memecahkan rekor ini terjadi setelah Thailand meningkatkan penggunaan undang-undang kontroversial tersebut terhadap pengunjuk rasa
Baca SelengkapnyaSebut Goblok Saat Singgung Anies Baswedan, Prabowo Bisa Terancam Pidana Langgar Pasal 280 UU Pemilu, Begini Bunyinya
12 Januari 2024
Prabowo bisa terancam pidana karena langgar pasal 280 UU Pemilu, karena sebut giblok dan tolol saat singgung Anies Baswedan. Begini bunyi pasalnya.
Baca SelengkapnyaVonis Bebas Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, Bambang Widjojanto Bicara Soal Jaminan Kebebasan Berpendapat
9 Januari 2024
Bambang Widjojanto menanggapi keputusan hukum terhadap penggiat HAM Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang divonis bebas.
Baca SelengkapnyaBawaslu Lampung Kaji Dugaan Penghinaan Nabi oleh Komika
10 Desember 2023
Bawaslu Lampung mengkaji dugaan penghinaan Nabi Muhammad oleh komika Aulia Rahman di Lampung.
Baca SelengkapnyaTolak Pleidoi Haris Azhar dan Fatia, JPU Sebut Ada Pengaburan Isu Penghinaan Luhut
5 Desember 2023
JPU mengatakan ada 3 catatan dalam podcast Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang dimaksud penghinaan terhadap Luhut.
Baca Selengkapnya