Birokrasi Di Cina

Penulis

Sabtu, 20 September 1980 00:00 WIB

SEBUAH restoran berdiri di Shanghai, Juli 1980 --dan kapitalisme diperdebatkan. Restoran itu bernama "Rumah Makan Santapan Lezat". Pemiliknya seorang muda bekas penganggur, Chen Guigen. Di Republik Rakyat tempat ia dilahirkan, langkah bisnis itu termasuk luar biasa. Di zaman Deng Xiao-ping ini, ketika hong tak dipersoalkan -- dan komunisme Mao disimpan di lemari -- usaha Chen memang dibiarkan pemerintah. Tapi reaksi toh timbul juga. Menurut Harian Rakyat, koran resmi Partai yang terbit di Beijing, orang-orang Shanghai mempersoalkan perkara "Rumah Makan Santapan Lezat" ini. Sebagian orang bertanya-tanya: Kalau Chen nanti jadi kaya, lantas di mana "keunggulan sistem sosialis"? Sebenarnya, Chen belum boleh dibilang kaya benar. Keuntungannya masih kecil kurang 10% bila dibanding dengan keuntungan restoran yang dimiliki negara. Tapi tiap bulan Chen berhasil mengumpulkan uang sebesar 3000 yuan, atau 9000 dollar Hong Kong, atau Rp 1.125.000. Belum berupa laba netto, tentu. Tapi buat sebuah rumah makan yang terletak di serambi rumah, dengan 4 meja serta 6 kursi, hasil Chen cukup besar. Yang pasti, ia punya potensi untuk jadi pesaing bagi rumah makan milik negara di Shanghai. Harian Rakyat, yang memuji kewiraswastaan bekas penganggur itu, bahkan menyebut: "Servisnya lebih baik ketimbang di rumah makan milik negara, dan cara menerima tamu di sini lebih hangat." Itu berarti, koran resmi Partai Komunis Cina itu mengisyaratkan kapitalis Chen lebih mampu melayani pasar, ketimbang birokrat yang diangkat pemerintah untuk hal yang sama .... BIROKRASI, dalam sejarah Cina punya akar yang jauh. Juga pertentangannya dengan para pedagang -- juga kekuasaan serta korupsinya yang mengerikan. Ahli sejarah umumnya menunjukkan, bahwa baru di awal abad ke-20 ini suatu kelas bisnis Cina mulai tumbuh di negeri itu. Sebelumnya, tak ada suatu lapisan sosial yang kuat di kota di bidang perdagangan dan manufaktur. Birokrasi, yang bernaung di bawah bendera kekaisaran, dan merupakan hak istimewa bagi mereka yang lulus ujian khusus, tetap merupakan kelas atas yang diidam-idamkan. Bahkan beberapa gelintir saudagar yang berhasil ternyata kemudian mengirimkan anak mereka untuk ikut dalam ujian itu -- agar jadi birokrat. Sejumlah saudagar lain, saking inginnya berada dekat tahta kaisar, mau mengebiri diri sendiri agar jadi orang kasim. Para birokrat tradisional dengan sendirinya merasa terancam. Mereka tahu uang bisa membeli pelbagai hal, termasuk membeli tangga ke arah status sosial yang lebih tinggi. Maka mereka pun mencoba bertahan. Mereka memonopoli perdagangan komoditi tertentu, misalnya garam. Mereka memajaki perdagangan dengan hebat. Namun toh pada pertengahan kedua abad ke-19, birokrasi kekaisaran itu rontok wibawanya. Terutama di pesisir, di mana telah hadir para saudagar asing. Pada gilirannya orang-orang asing ini menemukan bantuan dari orang pribumi. Dan pribumi inilah yang setahap demi setahap jadi orang kaya baru, dan lapisan kuat yang baru pula .... KALAHKAH birokrasi? Sampai bertahun-tahun kemudian, birokrasi ternyata tak mati-mati. Kemenangan partai Komunis justru memulihkan ototnya yang liat. Tak berarti di zaman Deng Xiao-ping otot itu akan kendur dengan mudah. Kini, menurut Harian Beijing, hanya ada 320.000 usaha perorangan yang terdaftar di seluruh Cina. Tapi seorang pembaca sudah memperingatkan "awas". Uang adalah akar dari semua kejahatan, katanya, dan ekonomi perorangan harus dilarang atau dibatasi. Bila setiap orang bertekad ingin jadi kaya, yang jujur akan hancur dan orang yang licin akan bermewah-mewah. Yang dilupakan agaknya ialah, bahwa kontrol negara atas ekonomi secara luas juga bisa hanya menguntungkan mereka "yang licin" sejumlah birokrat yang menguasai sumber dana dan kekuasaan. Pers Beijing sendiri pernah bercerita tentang seorang pejabat komune di Provinsi Heilungkiang. Ia menghabiskan makanan dan minuman -- dengan uang yang bisa buat beli 10 traktor.

Berita terkait

Anies Baswedan di Ijtima Ulama Sebut Tak Kompromi dengan Komunisme

18 November 2023

Anies Baswedan di Ijtima Ulama Sebut Tak Kompromi dengan Komunisme

Anies Baswedan mengatakan, pihaknya memahami betul bahwa Indonesia adalah sebuah negeri yang berdasar Pancasila.

Baca Selengkapnya

Situasi Politik Jakarta Menjelang Peristiwa G30S 1965, PKI dan TNI Bersitegang Soal Angkatan Kelima

28 September 2023

Situasi Politik Jakarta Menjelang Peristiwa G30S 1965, PKI dan TNI Bersitegang Soal Angkatan Kelima

Menjelang meletusnya G30S 1965, situasi politik sangat tegang. PKI dan TNI bersitegang soal angkatan kelima.

Baca Selengkapnya

Hari Ini 205 Tahun Kelahiran Karl Marx, Jejak Filsuf yang Bolak-balik Dideportasi

5 Mei 2023

Hari Ini 205 Tahun Kelahiran Karl Marx, Jejak Filsuf yang Bolak-balik Dideportasi

Pemikiran Karl Marx dituangkan pada sejumlah buku, dua di antaranya adalah Das Kapital dan Communist Manifesto.

Baca Selengkapnya

Mengenang Tan Malaka, Bapak Republik Indonesia Pemikirannya Diserap Sukarno - Hatta

26 Februari 2023

Mengenang Tan Malaka, Bapak Republik Indonesia Pemikirannya Diserap Sukarno - Hatta

Tan Malaka salah satu pahlawan nasional, dengan banyak nama. Pemikirannya tentang konsep bangsa Indonesia diserap Sukarno - Hatta.

Baca Selengkapnya

Anwar Ibrahim Jamin Tak Akui LGBT, Sekularisme, Komunisme di Pemerintahannya

7 Januari 2023

Anwar Ibrahim Jamin Tak Akui LGBT, Sekularisme, Komunisme di Pemerintahannya

PM Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan tak akan menerima LGBT, sekularisme, dan komunisme di pemerintahannya. Ia mengatakan telah difitnah.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Sebut Pasal 188 RKUHP Tak Akan Cederai Kebebasan Berpendapat

29 November 2022

Pemerintah Sebut Pasal 188 RKUHP Tak Akan Cederai Kebebasan Berpendapat

Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP, Albert Aries mengatakan pasal 188 tidak akan mencederai kebebasan berpikir dan berpendapat.

Baca Selengkapnya

Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

29 November 2022

Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menilai perlu ada tafsir ketat terhadap pasal 188 RKUHP.

Baca Selengkapnya

5 Situasi Menjelang G30S, Pertentangan TNI dan PKI Makin Memanas

26 September 2022

5 Situasi Menjelang G30S, Pertentangan TNI dan PKI Makin Memanas

G30S menjadi salah satu peristiwa kelam perjalanan bangsa ini. Berikut situasi-situasi menjadi penyebab peristiwa itu, termasuk dampak setelah G30S.

Baca Selengkapnya

Draf RKUHP: Ingin Ganti atau Tiadakan Pancasila Diancam 5 Tahun Penjara

11 Juli 2022

Draf RKUHP: Ingin Ganti atau Tiadakan Pancasila Diancam 5 Tahun Penjara

RKUHP juga menyebut penyebaran ideologi komunisme atau marxisme-leninisme juga diancam penjara, kecuali belajar untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Baca Selengkapnya

Sejak Kapan Hari Lahir Pancasila Jadi Hari Libur Nasional?

1 Juni 2022

Sejak Kapan Hari Lahir Pancasila Jadi Hari Libur Nasional?

Pemerintah belakangan menetapkan Hari Lahir Pancasila sebagai hari libur nasional. Sejak kapan hal tersebut berlaku?

Baca Selengkapnya