Endang Suryadinata,
penulis
Sudah sering publik mencela ulah para pelacur, bahkan lokalisasinya pun kerap terancam hendak ditutup, seperti yang terjadi di Gang Dolly, Surabaya. Maklum, mereka hanya mengandalkan tubuhnya demi mendapat uang. Memang definisi pelacuran atau prostitusi adalah penjualan jasa seksual demi uang.
Para pelacur yang menjual tubuhnya demi uang mungkin lebih mudah dideteksi. Yang sulit dilacak justru mereka yang mungkin melacurkan profesinya demi uang, seperti para konsultan politik di berbagai lembaga survei pemilu. Kita tahu bahwa demokrasi modern yang terlihat dalam pemilu membuka peluang bisnis guna merancang dan menentukan sebuah strategi politik, termasuk membuat hitung cepat (quick count).
Seharusnya, para konsultan politik, apalagi yang berlatar belakang akademis, bisa menjaga kehormatan profesi itu untuk tidak tergelincir menjadi "pelacur" intelektual dan mampu menjaga independensi dengan tidak melayani semua keinginan klien.
Tapi ternyata setelah pilpres 9 Juli 2014 ada pelacur intelektual sehingga mengacaukan demokrasi yang tengah kita bangun. Mereka jelas telah melakukan pembohongan publik dengan merilis hasil hitung cepat yang mengabaikan etika, profesionalisme, dan mengkhianati kebenaran.
Seperti kita ketahui, ada perbedaan hasil hitung cepat yang begitu mencolok. Sebagian besar lembaga survei memenangkan pasangan capres-cawapres nomor dua. Lembaga itu yakni Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Lingkaran Survei Indonesia (LSI), CSIS Cyrus, Populi Center, Litbang Kompas, Indikator Politik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan Poltracking.
Sedangkan empat lembaga survei yang memenangkan pasangan capres-cawapres nomor satu, yakni Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), Lembaga Survei Nasional (LSN), Jaringan Suara Indonesia (JSI), dan Indonesia Research Centre (IRC).
Akibat hasil itu, terjadi rebutan klaim kemenangan. Ucapan selamat di televisi atau spanduk ucapan selamat pun bertebaran. Publik pun terbelah, masing-masing pihak merasa yakin akan kemenangan jagoan mereka dengan merujuk hasil hitung cepat.
Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia konon hendak menindak tegas lembaga survei yang menjadi anggotanya dan telah melakukan kebohongan. Malah, bila perlu, kebohongan mereka yang sudah masuk kategori kejahatan ini, perlu mendapat hukuman setimpal.
Kebohongan mereka jelas mencoreng dan mengotori pelaksanaan pilpres yang relatif berlangsung baik dan aman. Padahal selama ini hitung cepat merupakan satu manifestasi dari demokrasi modern untuk mengontrol hasil resmi pemilu. Dalam pileg dan pilpres 2004 dan 2009, banyak lembaga survei melakukan hitung cepat dengan hasil relatif sama, baik dengan sesama lembaga survei maupun dengan hasil penghitungan suara oleh KPU.
Kini, akibat kebohongan mereka, kita harus menanti hasil hitung cepat resmi dari KPU. Hingga 22 Juli mendatang, segala kemungkinan bisa terjadi. Adalah bencana jika politik kotor ala Machiavelli atau Sangkuni mencoba mencari pembenaran. Kini kita berharap pergerakan kotak suara terus dikawal dan para komisioner KPU bisa tetap netral dan tak tergiur untuk menjadi pelacur intelektual, agar "vox populi" sungguh menjadi "vox Dei". Jangan mengkhianati suara rakyat, apalagi hendak memanipulasi.
Berita terkait
Survei Pilwalkot Bogor 2024: Elektabilitas Sekpri Iriana Jokowi Buntuti Petahana Dedie A Rachim
1 hari lalu
Ada sejumlah tokoh yang didagang mau dalam Pilwalkot Bogor 2024, termasuk Sekpri Iriana Jokowi dan eks Wakil Wali Kota Bogor.
Baca SelengkapnyaAlasan Golkar Terapkan Survei Tiga Lapis untuk Usung Calon di Pilkada 2024
2 hari lalu
Partai Golkar menerapkan aturan ketat bagi para kandidat yang akan diusung sebagai calon kepala daerah dalam kontestasi Pilkada 2024
Baca SelengkapnyaGoogle Form, Apa Saja Fungsinya?
10 hari lalu
Google Form platform online yang memungkinkan pengguna untuk membuat formulir, survei, kuis, dan polling
Baca SelengkapnyaFakta Tentara AS Hilang di Hutan Karawang dan Ditemukan Meninggal
10 hari lalu
Kapuspen TNI Mayjen Nugraha Gumilar mengatakan tentara Amerika tersebut ditemukan sudah dalam keadaan meninggal di hutan Karawang.
Baca SelengkapnyaKPK Tak Dipercayai Publik, IM57: Sudah Direncanakan untuk Pembubaran
12 hari lalu
IM57+ Insitute merespon temuan survei Indikator Politik Indonesia soal kepercayaan publik kepada KPK. KPK, lembaga paling tidak dipercaya publik.
Baca SelengkapnyaSurvei Indikator: 55,1 Persen Pendukung PDIP Tidak Setuju PSU Tanpa Prabowo-Gibran
12 hari lalu
Sebanyak 55,1 persen pendukung PDIP tidak setuju dengan PSU tanpa Prabowo-Gibran. Begini rinciannya.
Baca SelengkapnyaTerkini: Bandara Sam Ratulangi Masih Ditutup hingga Senin, Sri Mulyani Siapkan Strategi Jaga Rupiah
12 hari lalu
Penutupan Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara diperpanjang hingga Senin, 22 April 2024 akibat erupsi Gunung Ruang.
Baca SelengkapnyaSurvei LSI: Kepercayaan ke MK Naik Jadi 73 Persen Efek Sidang Sengketa Pilpres
14 hari lalu
Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, menyebut hasil survei menunjukkan MK mengalami tren peningkatan efek sidang sengketa hasil pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaTop 3 Dunia: Kecanggihan Rudal dan Drone Iran hingga Warga Israel Ogah Balas Iran
16 hari lalu
Berita Top 3 Dunia pada Rabu 17 April 2024 diawali oleh kabar kecanggihan drone dan rudal Iran yang mampu lewati dua negara sebelum tiba di Israel
Baca SelengkapnyaSurvei: 74% Warga Israel Tentang Serangan Balik terhadap Iran
16 hari lalu
Hampir tiga perempat responden survei Universitas Hebrew Israel melihat perlunya mempertimbangkan tuntutan politik dan militer dari sekutu soal konfli
Baca Selengkapnya