Paulus Mujiran,
Penulis

Hasil hitung cepat lembaga-lembaga survei kredibel menempatkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sebagai pemenang Pemilihan Umum Presiden 2014. Meski sifatnya masih sementara, hitung cepat ini dapat dipergunakan untuk membaca arah koalisi.

Selama ini pasangan Jokowi-JK diusung oleh PDIP, NasDem, PKB, Hanura, dan PKPI dengan total suara di parlemen 27 persen. Sedangkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang diusung oleh Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP, PAN, PKS, PBB menguasai 63 persen suara di parlemen. Prabowo mengakui kuatnya Koalisi Merah Putih dengan kemenangan dalam rapat paripurna pengesahan Undang-Undang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Namun Pilpres 2014, baik versi hitung cepat maupun pengumuman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli, berpotensi mengubah peta koalisi.

Pertama, dari internal koalisi pendukung Jokowi-JK, tambahan anggota koalisi sangat diperlukan untuk lima tahun ke depan. Meski Jokowi-JK sudah menyatakan koalisi yang dibangun bukanlah koalisi bagi-bagi kekuasaan, pragmatisme politik tidak terhindarkan. Jokowi-JK tentu tidak ingin dikerjai oleh parlemen, seperti halnya pengesahan RUU MD3 yang menutup peluang PDIP menjadi pemimpin DPR. Jokowi-JK harus realistis, keputusan strategis, seperti pengesahan anggaran, membutuhkan persetujuan DPR.

Kedua, beberapa partai pendukung Prabowo selama ini tidak berpengalaman menjadi oposisi, kecuali Gerindra yang pernah bersama-sama PDIP di luar pemerintahan. Tapi Golkar, PPP, PAN, PKS, Demokrat, dan PBB adalah partai pendukung pemerintah. Apakah partai sebanyak itu tidak terbuai oleh daya tarik manisnya kursi kekuasaan? Apalagi sebagian kader Golkar sudah menyuarakan agar menerima hasil hitung cepat dan membicarakan arah koalisi.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menko Kesra, Agung Laksono, sudah menyatakan Golkar dibentuk untuk mendukung pemerintah. Dan jika Jokowi-JK yang ternyata mendapatkan mandat rakyat, Golkar harus mendukung. Beberapa sinyal bergabungnya sebagian partai pendukung Prabowo-Hatta ke kubu Jokowi-JK sebenarnya sudah terlihat dengan "membelotnya" sebagian kader Golkar.

Sikap mendukung Prabowo-Hatta dari Partai Demokrat yang hanya dilakukan Ketua Harian DPP Partai, bukan oleh Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono, patut dibaca sebagai strategi politik dua kaki yang juga dilakukan kubu Yudhoyono. Di kubu PPP, sikap bekas wapres dan Ketua Umum PPP Hamzah Haz juga dapat dibaca strategi PPP, apalagi setelah Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dinyatakan sebagai tersangka korupsi dana haji.

Dalam konteks ini, kita membaca ada kebutuhan di kubu Jokowi-JK untuk memperkuat barisan koalisi, terutama di parlemen. Sementara itu, ada kebutuhan di sebagian partai pendukung Prabowo-Hatta untuk bergabung di pemerintahan. Belajar dari pengalaman pengesahan UU MD3, apakah kubu Jokowi-JK akan bertahan dengan koalisi ramping, tapi selalu kalah di parlemen?

Dengan demikian, pilpres pun pada akhirnya tak lebih sebagai politik dagang sapi yang menguntungkan elite politik ketimbang rakyat yang sudah susah payah memberikan suaranya. Ketegaran Jokowi-JK untuk tetap prorakyat, dengan tidak membagi-bagikan kursi menteri ke partai yang tidak berkeringat, dinantikan.