Bandung Mawardi,
Esais

Siapa pemilih Joko Widodo-Jusuf Kalla? Fitri Hari dari Lingkaran Survei Indonesia memberi jawaban: wong cilik. Janji-janji untuk program pendidikan dan kesehatan menjadi pemicu dukungan wong cilik (rakyat kecil) bagi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Koran Tempo, 9 Juli 2014). Jargon wong cilik masih bertahan sampai sekarang. Megawati Soekarnoputri semakin menguatkan pengaruh jargon wong cilik saat memimpin PDI Perjuangan. Sekarang, Joko Widodo dianggap ikon pemimpin bagi wong cilik.

Jargon politik muncul di kalangan pergerakan politik untuk menumbuhkan nasionalisme dan imajinasi dalam membentuk Indonesia. Sejak awal abad ke-20, para tokoh pergerakan politik akrab dengan istilah kromo. Tjipto Mangoenkoesoemo menjuluki diri sebagai "anak si kromo" alias anak dari "rakjat djelata" (M. Balfas, 1952). Julukan ini mengacu kepada pengabdian Tjipto Mangoenkoesoemo bagi kesehatan kaum jelata dan pendidikan politik. Predikat sebagai dokter Jawa menjadi modal untuk berbaur dan membela kaum kromo dalam represi kolonialisme dan arogansi feodalisme.

Penggunaan jargon kromo masih bertahan sampai masa 1930-an. Sukarno dalam pidato dan tulisannya masih menggunakan jargon kromo, selain mempropagandakan penggunaan jargon marhaen. Risalah Indonesia Menggugat (1930) garapan Sukarno memuat penjelasan: "Di dalam tangannja kaum kromo dan kaum marhaen itulah terutama letaknja nasib Indonesia." Sukarno pun memberi tuduhan bagi gerakan politik berpamrih elitisme. Sukarno berkata: "…siapa jang mendjalankan politiek 'salon-salonan' atau 'menak-menakan', siapa jang tidak memperusahakan marhaenisme atau kromoisme - walaupun ia seribu kali sehari berteriak tjinta bangsa, tjinta rakjat, ia hanjalah mendjalankan politiek jang tjuma 'politiek-politiekan' belaka!"

Kesejarahan jargon politik menjadi referensi pembelajaran politik mutakhir. Joko Widodo (2014) mengakui bahwa Sukarno adalah mentor dalam berpolitik. Risalah Indonesia Menggugat dianggap mengandung relevansi dengan situasi sekarang. Sejarah bersambung melalui kesadaran untuk membela dan memartabatkan kromo, marhaen, wong cilik. Sekarang, jargon paling akrab adalah wong cilik ketimbang kromo dan marhaen. Jargon selalu memuat situasi zaman dan efek bahasa politik. Zaman untuk jargon kromo dan marhaen sudah berlalu, kita mengingatnya sebagai sejarah.

Pendokumentasian jargon marhaen pernah dilakukan oleh Sanoesi Pane melalui gubahan puisi berjudul Marhaen. Sanoesi Pane menulis: Kami berdjalan berabad-abad/ Dalam djoerang jang gelap goelita/ Tidak berharap tidak berhadjat/ Tidak berpikir tidak bertjinta// Dewata loepa kepada kami/ Kaoem marhaen anak sengsara/ Kami berkerdja setengah mati/ Orang bersenang tertawa-tawa. Sekarang, Joko Widodo semakin memberi pengesahan atas kebermaknaan wong cilik sebagai "sambungan" dari produksi bahasa politik sejak awal abad ke-20: kromo dan marhaen. Kita menganggap ada kesetaraan makna jika menempatkan pemimpin sebagai pembela bagi rakyat.

Joko Widodo justru mengimbuhi perspektif dari pengaruh penggunaan jargon politik, mengacu ke pemahaman agama. Joko Widodo menganggap marhaen, wong cilik, dan kaum duafa menunjuk pada lapisan sosial sama: kalangan tak berdaya secara ekonomi. Kita menantikan Joko Widodo membuktikan pengharapan kromo, marhaen, wong cilik, dan kaum duafa sesudah mendapat amanat melalui peristiwa dramatis berdalih demokrasi, 9 Juli 2014.