TEMPO.CO, Jakarta - Ali Rif'an, Peneliti Poltracking

Riuh rendah bursa kabinet yang beredar di berbagai media massa dan media sosial belakangan ini menarik untuk disimak. Jokowi Center dan Radio Jokowi, tim relawan pemenangan Jokowi-JK, misalnya, membuat polling menteri untuk 34 posisi dalam susunan kabinet yang diberi nama Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR). Mereka memberi tiga pilihan nama dari setiap pos menteri untuk dipilih dan hasil polling tersebut diunggah di situs www.jokowicenter.com .

Centre for Local Government Reform (Cegor) juga sama, mengusulkan nama-nama susunan kabinet yang mereka namai Kabinet Indonesia Raya. Ada pula Kabinet Trisakti Jokowi-JK, kabinet versi Indo Barometer, dan lain-lain.

Meski penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden, beredarnya pengusulan nama-nama menteri-apalagi diusulkan oleh rakyat-patut disambut positif. Pertama, publik luas akan memiliki kesempatan yang panjang untuk menilai aspek kepantasan calon menteri, baik soal integritas, moralitas, dan kapabilitas. Hal ini penting, karena sebagai pembantu presiden, sang menteri harus terdiri atas orang ahli sekaligus bersih. Jika presiden salah memilih pembantunya, itu awal petaka bagi periode pemerintahan mendatang.

Kedua, partisipasi publik dalam penyusunan kabinet dapat menghindarkan politik dagang sapi. Jamak diketahui bahwa setelah pilpres usai, kebiasaan bagi-bagi kursi menteri di antara partai koalisi selalu muncul. Konsekuensinya, presiden kerap terbelenggu sehingga aspek profesionalitas sering dikorbankan. Pada titik inilah pemerintah biasanya akan tersandera.

Ketiga, dengan melibatkan partisipasi publik, komitmen untuk membentuk kabinet kerja akan dapat terlaksana. Hal ini sesuai dengan janji Jokowi saat kampanye kemarin yang ingin membentuk "kabinet kerja", bukan "kabinet politik". Kabinet kerja adalah kabinet yang diisi oleh orang-orang yang-selain ahli di bidangnya-mau bekerja, bukan hanya ingin mendapat keuntungan semata.

Sebab, jangan sampai pemerintah mendatang hanya terlihat kuat di permukaan sementara di dalam terus digembosi. Karena itu, Jokowi-JK menyusun kriteria terlebih dulu di setiap pos kementerian, baru kemudian dicari orang yang cocok untuk menjabat. Hal ini merupakan tindakan selangkah lebih maju. Sebab, dengan begitu, siapa pun orangnya, asalkan memenuhi kriteria, ia dapat duduk di pos kementerian tersebut.

Kita berharap kabinet anggitan Jokowi-JK mendatang terdiri atas orang-orang bersih dan bebas indikasi masalah (hukum), sekecil apa pun. Sebab, menteri yang punya indikasi masalah namun tetap dipilih, alih-alih akan membantu presiden, pada kemudian hari justru dapat merepotkan presiden. Hal seperti itu terlihat telanjang misalnya pada kabinet SBY-Boediono yang kerap direpotkan oleh pembantunya karena tersangkut kasus korupsi dan lain-lain.

Jokowi-JK harus benar-benar mampu mewujudkan kabinet selera rakyat yang berorientasi pada kerja, yang siap "tancap gas" untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar bagi rakyat, seperti lapangan kerja, kemiskinan, pemberantasan korupsi, jaminan kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Semoga.