Ali Rif'an
Peneliti Poltracking.
Ide Joko Widodo (Jokowi) yang akan membuat blusukan virtual, seperti lewat Facebook ataupun Twitter, untuk mendengar aspirasi rakyat, menarik untuk diulas. Gagasan yang diberi nama e-blusukan ini memang masih dalam taraf penggodokan oleh tim transisi Jokowi-JK.
Gagasan e-blusukan ini, seperti dikatakan Jokowi, tidak akan meninggalkan blusukan darat atau tatap muka langsung. E-blusukan dilakukan untuk mengantisipasi keterbatasan seorang presiden yang tidak bisa mengunjungi seluruh sudut Nusantara selama masa jabatannya. E-blusukan berfungsi untuk mengetahui titik-titik permasalah kronis di Indonesia yang kemudian akan didatangi oleh Jokowi. Konsepnya, sebelum melakukan blusukan darat-atau dalam istilah tim transisi disebut blusukan tematik-blusukan virtual dilakukan terlebih dulu. Hal itu dilakukan supaya blusukan darat nantinya tepat sararan.
Menurut saya, ide blusukan virtual ini menarik karena tiga hal. Pertama, e-blusukan dapat mendatangkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan. Dengan begitu, Jokowi dapat memahami apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan rakyat. Hal ini penting karena, seperti kata pakar kepemimpinan Robert K. Greenleaf (1970), salah satu ciri kepemimpinan yang baik adalah mampu berkomunikasi secara interaktif-dialogis dengan rakyatnya, yakni mengirim dan menyampaikan pesan; berbicara dan mendengarkan.
Kedua, e-blusukan akan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Di sinilah keterbukaan informasi akan terjadi. Paling tidak, berbagai keluhan dari masyarakat dari Sabang hingga Merauke langsung bisa didengar oleh sang presiden. Pada titik inilah laporan ajudan yang terkenal dengan istilah "ABS" (asal bapak senang) dapat dihalau. Sebab, seorang presiden akan dapat mengetahui secara langsung jantung persoalan masyarakat tanpa melalui tahapan perantara yang kadang sangat birokratis.
Ketiga, e-blusukan dapat mempercepat sekaligus memperbaiki kinerja pemerintah. Ada beberapa bukti kenapa partisipasi publik dalam pemerintahan akan berdampak besar dalam membantu kinerja pemerintah. Sebagai contoh, sebut saja kinerja penegak hukum yang dilakukan oleh kepolisian dan KPK. Kedua penegak hukum ini rata-rata menjalankan kinerjanya dengan dimulai dari aduan warga atau laporan publik.
Selain itu, bukti lain menunjukkan bahwa blusukan virtual dapat membantu kinerja pemerintah juga telah diuji coba oleh tim transisi Jokowi-JK. Mereka melakukan blusukan virtual di sektor pendidikan dan berfokus untuk mencari tahu daerah dengan angka putus sekolah paling tinggi pada 2013. Hasilnya, melalui blusukan virtual tersebut ditemukan bahwa angka putus sekolah tertinggi ternyata ada di Depok, dengan jumlah 7.000 anak. Tentu jika hal tersebut terus dilakukan, dalam waktu singkat, problem-problem mendasar bagi bangsa ini akan dengan cepat terdeteksi sehingga pemerintah dapat bergerak cepat mengatasinya.
Karena itu, gagasan blusukan virtual ala Jokowi ini harus diakui sebagai terobosan segar yang patut disambut positif. Sebab, di tengah pekatnya gaya kepemimpinan yang elitis-berjarak, Indonesia hari esok membutuhkan pemimpin yang benar-benar bisa menjadi abdi masyarakat, supaya cita-cita Indonesia sebagai negara hebat dapat segera terwujud.
Berita terkait
Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang
27 Desember 2021
Dalam survei tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya dipilih 0,1 persen responden.
Baca SelengkapnyaDPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
Baca SelengkapnyaSetya Novanto: Golkar Siap Menangkan Jokowi di Pilpres 2019
27 Maret 2017
Setya Novanto mengungkap hitung-hitungan apabila Jokowi kembali berhadapan dengan Prabowo dalam pilpres 2019.
Baca SelengkapnyaGagal Pilkada DKI, AHY Punya Modal Besar Ikut Pilpres 2019
22 Maret 2017
Qodari mengatakan masyarakat cukup mengenal figur Agus Yudhoyono atau AHY ini
Baca SelengkapnyaTiap Parpol Bisa Ajukan Calon Presiden, Jokowi: Masih Proses
16 Januari 2017
RUU Permilu Diperkirakan selesai sekitar bulan empat ke depan.
Sindrom I Want SBY Back, Sinyal Ani Yudhoyono Maju Capres?
10 September 2015
Ada spekulasi bahwa Demokrat memunculkan sindrom I Want SBY Back untuk mempersiapkan Ani Yudhoyono.
Baca SelengkapnyaJokowi Tak Butuh, Relawan Bakal Membubarkan Diri
28 Oktober 2014
Sampai saat ini mereka masih menunggu kepastian dari Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Dilantik, Relawan Jokowi-JK Berevolusi
13 Oktober 2014
Relawan Jokowi-JK turut mengontrol realisasi program pemerintah di pedesaan.
Baca SelengkapnyaFahri: Koalisi Pro-Prabowo Tidak Berencana Pilpres MPR
9 Oktober 2014
"Enggak ada agenda itu. Makanya, tidak perlu ditanyakan,"
kata
Fahri Hamzah soal agenda mengubah pemilihan presiden dari
langsung menjadi lewat MPR.
Giman Membawa Ratusan Pesan untuk Jokowi
30 September 2014
Dalam perjalanannya, pria yang kesehariannya berjualan kue putu keliling itu membawa buku catatan yang berisi ratusan pesan ditulis tangan.
Baca Selengkapnya