7 NOPEMBER 1978, Harian Rakyat Peking memuat sepucuk surat. Penulisnya seorang prajurit, bernama Kao Chen-tung. Isinya mengejutkan. Surat itu mengandung tuntutan ke arah suatu sistem politik yang lebih demokratis. Pak Mao mungkin merasakan gempa sejenak dalam kuburnya. "Kenapa massa rakyat tak dapat memilih para pejabat yang akan mengatur mereka, dan akan mencerminkan kepentingan serta tuntutan mereka?", si surat bertanya. Pagi hari itu di RRC pertanyaan tadi seakan menodong dan harapan yang dikemukakan seolah menggampar. Sebab Kao Chen-tung menulis: "Pemilihan akan memberi rakyat rasa yang lebih kuat sebagai yang berdaulat." Di RRC, di mana para pemimpin sebagian besar ditentukan dari atas, Pak Mao mungkin merasa listrik menyelomot di musoleumnya. Tapi di dua pojok jalan di Peking, dan mungkin di ruang-ruang tersembunyi para inteligensia, bahkan di rapat tertutup Partai sendiri barangkali, sejarah Cina modern sedang dicoba tulis ulang. Atau akan diberangkatkan lagi -- dengan suasana lain. Bayangkan. Seorang prajurit Tentara Pembebasan Rakyat menulis surat macam itu! Mungkin ia sebuah nama palsu, tapi toh koran resmi Partai sendiri yang memasangnya .... Pak Mao memang sudah mati. Tapi agaknya terlampau cepat untuk memperkirakan, bahwa demokratisasi akan segera terorak dari sebuah sistem kediktaturan seperti di RRC. Para pemuda, ribuan jumlahnya, yang beberapa hari yang lalu berkumpul di lapangan Tienanmen, agaknya tahu untuk berhati-hati. Banyak di antara mereka yang mungkin kecewa, bahwa pemegang kekuasaan, termasuk Teng Hsiao-p'ing si bekas musuh Mao itu, tidak mau berangkat lebih jauh. Kediktaturan proletariat akan terus. Tapi jika para pemuda itu membelot juga, apakah yang akan terjadi? Sejarah RRC sendiri memberikan cukup contoh. Di musim semi 1957 Mao mengumandangkan slogan "Biarkan Seratus Bunga Merekah dan Seratus Aliran Fikiran Berbantah!" Semboyan ini sendiri berasal dari Tiongkok kuno, guna mengilhami perdebatan bebas agar fikiran berkembang maju. Ketika dihidupkan kembali oleh Mao, semangat itu pun disambut hangat oleh para cendekiawan Cina. Suasana demokratis pun tiba-tiba hadir. Partai Komunis misalnya dengan tandas dikecam oleh Menteri Kebudayaan Chang Hsi-jo (ia bukan seorang komunis, tapi didudukkan di atas) sebagai sebuah partai yang anggotanya hanya berpegang kepada dogma. Para pejabat dilabrak sebagai congkak, munafik dan tak mengenal "dukacita massa rakyat. " Tiga minggu semburan semacam itu dibiarkan. Tiba-tiba, segalanya distop. Mereka yang sudah terlanjur ngomong ditangkap. Beberapa penulis kiri sendiri disingkirkan. Agaknya sastrawan revolusioner Lu Hsun benar: "Sebelum kemenangan revolusi, kaum revolusioner menyetujui para penulis berbuat itu, tapi sejak saat revolusi berhasil, politisi mulai berbuat terhadap para penulis dengan cara yang dipergunakan para penindas sebelumnya dan jika para penulis itu terus saja menyuarakan ketidakpuasan, . . . mereka pun ditindas." Yang mengherankan, dan menakjubkan, ialah bahwa suara itu toh terus saja. Semacam estafet. Revolusi Kebudayaan sepuluh tahun kemudian cukup bisa menghimbau anak-anak muda bukan hanya karena mereka diagungkan dan ditantang Mao untuk jadi pejuang. Tapi juga karena kepada mereka disajikan apa yang disebut "demokrasi yang diperluas." Mereka boleh memaki-maki, menangkap dan menghukum tokoh-tokoh yang berkuasa. Meskipun korban mereka hanya terbatas kepada para pemimpin musuh Mao dalam Partai, "demokrasi" buat anak-anak muda selama Revolusi Kebudayaan itu cukup membuktikan kehausan untuk ikut bersuara dari bawah adalah kehausan yang tak habis-habisnya. Apakah sebabnya? Adakah para pemuda terlalu banyak membawa buku Barat, yang susah didapat? Ataukah karena mereka muda, dan hidup dengan pengalaman tertekan yang pahit? Siapa tahu mereka tak mengerti adakah mereka inginkan suatu demokrasi liberal. Yang jelas: sesuatu yang tak menghimpit seperti kemarin.