MENTERI Luar Negeri kita berdebat dengan tokoh parlemen kita. Siapa bilang di Indonesia tak ada demokrasi? Sang tokoh parlemen bahkan menyebut kata "pikun" untuk sang Menteri. Dan orang-orang Amerika yang jadi turis di sini pada mengangguk-angguk kagum "Seperti seorang Senator yang menggenjot Henry Kissinger atau Cyrus Vance saja", konon kata seorang dari mereka. Tentu saja di sini yang diperdebatkan berbeda. Bukan perkara strategi "global policy" atau akibat krisis energi bagi "detente" Kita 'kan bukan negara liberal-kapitalis. Jadi yang diperdebatkan sang Menteri Luar Negeri dengan sang tokoh Parlemen adalah soal keterlibatan masing-masing dalam "bursa komoditi", yang (menurut pemerintah) mirip dengan perjudian dan dilarang. Tapi mengapa sampai begitu "kasar" bahasa yang dipergunakan? Mengapa pakai kata "pikun"? Mengapa disindir soal nama -- "Syekh" atau "Johny"? Dalam hal ini, seorang yang tak mau hanya bicara yang negatif bisa menunjukkan: bahasa "kasar" itu mungkin memang kurang terhormat. Tapi hahasa semacam itu enak bagi wartawan. Menarik untuk dikutip dan gurih bagi pembaca. Tak membosankan. Sebab akan siallah para wartawan dan juga para pembaca yang budiman (maupun yang kurang budiman), seandainya "debat" antara sang Menlu dengan sang tokoh DPR berlangsung dalam bahasa "tertib" seperti ini: Menlu: "Bursa komoditi itu sesuatu yang harus ditinjau dalam rangka mensukseskan Repelita, dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD '45" Sang tokoh DPR: "Justru bursa komoditi itu harus dinilai dalam rangka amanat penderitaan rakyat, cita-cita nasional yang sesuai dengan Pancasila dan UUD '45, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti yang digariskan oleh GBHN". Jawab Menlu pula: "Ya, tetapi kita perlu meningkatkan kewaspadaan. Perbedaan pendaat harus sesuai dengan asas kebebasan yang bertanggungjawab". Sang tokoh DPR: "Menurut saya, kita malah harus menjaga stabilitas yang dinamis, dalam rangka ketahanan nasional". Dapat dilihat di situ: yang terjadi bukanlah suatu dialog yang terbuka, melainkan suatu monolog yang dilakukan secara bergiliran. Bila dialog bisa mempertajam dan memperjelas masalah, maka kalimat-kalimat "tertib" di atas malah membikin tak jelas apa pun. Apa sebenarnya beda pendapat antara keduanya, melihat bahasa mereka yang nyaris seragam? Mungkin beda itu tersembunyi di kepala masing-masing. Tapi, seperti halnya beda antara Harian Bakyat dengan Bendera Merah di Peking, masing-masing pihak berlindung di balik bahasa yang uniform. Keseragaman itu jadi facade. Bahasa jadi bahasa dinas, seperti jaket Mao atau baju safari pejabat. Adanya sangkutan antara bahasa itu dengan diri pribadi kita tak ditampakkan. Apa yang hidup dalam masing-masing kita jadi terselubung. Kita takut membuka diri -- atau kita memang tak punya kekayaan jiwa dan hati Dan bila kata-kata tak nampak sangkutannya dengan batin, maka kata-kata itu bisa jadi kedok kemunafikan. Juga, membosankan. Hubungan manusia jadi formil, tanpa warna, seperti hubungan dari belakang meja kerja atau kursi tamu. Dalam situasi itu tak mengherankan jika pribadi-pribadi yang bebas dari bahasa seragam menjadi sangat menarik lalu memikat. Dia tak melontarkan imagenya sebagai birokrat. Dia menampakkan "personalitas". Mungkin itulah sebabnya orang berbondong datang ke pembacaan puisi Rendra. Bukan hanya karena puisinya, tapi karena "personalitas" itu ada di sana. Dia mungkin burung merak. Dia superstar. Tapi adakah kita tak perlu superstar? Bintang-bintang di langit terlalu bermiripan. Malam bisa jadi jemu. Orang banyak selalu butuh sebuah wajah yang hidup, gilang gemilang, bukan sebuah daftar nama dan angka, bukan?