Kadir
Bekerja di Badan Pusat Statistik
Di tengah membubungnya harapan terhadap pemerintahan mendatang, duet Jokowi-JK tampaknya bakal dihadapkan pada tantangan yang tak mudah di masa awal periode pemerintahan mereka. Salah satunya, soal seretnya ruang fiskal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 akibat tekanan subsidi BBM.
Konsekuensinya, ambisi menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen akan sulit diwujudkan. Begitu pula dengan program-program unggulan yang telah dijanjikan saat kampanye, kemungkinan besar tak sepenuhnya bisa direalisasi pada 2015.
Seperti diketahui, APBN 2015 didasari asumsi bahwa harga BBM tidak mengalami penyesuaian. Akibatnya, subsidi BBM, yang pada tahun ini telah mencapai Rp 246,5 triliun, bakal melonjak hingga Rp 291,1 triliun pada 2015. Pendek kata, mau tidak mau, kenaikan harga BBM menjadi pilihan yang harus diambil oleh pemerintah Jokowi-JK.
Repotnya, kebijakan menaikkan harga BBM amat tidak populer dan kerap menuai penolakan dari banyak kalangan. Pasalnya, kebijakan ini dipandang bakal menyengsarakan wong cilik, terutama kelompok warga miskin.
Pengalaman menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM selalu memicu inflasi. Faktanya, dampak inflasi tersebut lebih dirasakan oleh wong cilik dalam bentuk penurunan daya beli. Soalnya, kenaikan harga BBM selalu berujung pada kenaikan harga komoditas lainnya, terutama bahan makanan, yang proses produksi dan rantai distribusinya menggunakan BBM. Padahal, 60-70 persen pengeluaran untuk penduduk miskin dan hampir miskin dialokasikan untuk kebutuhan makanan.
Pada 2005, misalnya, kenaikan harga BBM terjadi dua kali, antara lain pada 1 Maret dan 1 Oktober, telah memacu inflasi tahunan hingga mencapai 17,11 persen. Akibatnya, 4,2 juta orang jatuh miskin sepanjang Februari 2005-Maret 2006. Menurut Bank Dunia, memburuknya kondisi kemiskinan kala itu lebih disebabkan oleh lonjakan harga beras (Making The New Indonesia Work For The Poor, 2006). Diketahui, 20-25 persen pengeluaran bagi penduduk miskin dan hampir miskin dialokasikan untuk beras. Pengalaman serupa juga terjadi pada 2013. Kenaikan harga BBM pada akhir Juni mengerek inflasi pada Juli 2013, sehingga mencapai 3,29 persen. Akibatnya, 0,48 juta orang terjerembap ke jurang kemiskinan sepanjang Maret-September 2013.
Meski demikian, Jokowi-JK tak boleh ragu untuk menaikkan harga (baca: menghapus subsidi) BBM. Sebab, dengan mekanisme pemberian kompensasi yang tepat sasaran dan pengendalian inflasi (kelompok bahan makanan) yang efektif, dampak kenaikan harga BBM terhadap kemiskinan bisa ditekan.
Selain itu, dalam jangka panjang, penghapusan subsidi BBM sejatinya bakal berdampak penurunan angka kemiskinan. Dengan demikian, ada ruang untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk program-program anti-kemiskinan dapat ditingkatkan. Banyak bukti memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi, yang dibarengi dengan pemerataan, merupakan resep terbaik untuk menyelesaikan ihwal kemiskinan.
Sebaliknya, dalam jangka panjang, subsidi BBM justru bakal menghambat berbagai program anti-kemiskinan akibat keterbatasan anggaran. Ditengarai, selama ini, subsidi BBM juga telah berkontribusi terhadap kesenjangan ekonomi yang kian melebar. Pasalnya, 60-70 persen dari subsidi BBM, yang menyedot 20 persen anggaran negara, justru dinikmati golongan mampu. *
Berita terkait
Pembatasan BBM Bersubsidi Samarkan Kenaikan Harga, YLKI Dorong Subsidi Tertutup
50 hari lalu
Pengurus YLKIAgus Suyatno menilai kebijakan pembatasan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Bio Solar distorsi terminologi kenaikan harga.
Baca SelengkapnyaKuba Bangkrut, Harga BBM Naik Hingga 500 Persen per 1 Februari
11 Januari 2024
Kuba di ambang krisis ekonomi yang parah. Harga BBN naik hingga lima kali lipat membuat warganya menjerit.
Baca SelengkapnyaBEM UGM Beri Gelar Jokowi Alumnus UGM Paling Memalukan, Berikut Deretan Kritik BEM Seluruh Indonesia
10 Desember 2023
BEM UGM memasang baliho bergambar Jokowi bertuliskan Alumnus UGM Paling Memalukan. Berikut deretan kritik dari BEM se Indonesia terhadap Jokowi.
Baca Selengkapnya50 Tahun Puan Maharani, Begini Perjalanan Karier Politik Anak Megawati
7 September 2023
Ketua DPR RI Puan Maharani berulang tahun ke-50, pada 6 September kemarin. Tahun lalu, ulang tahunnya jadi masalah karena dilaporkan ke MKD.
Baca SelengkapnyaGubernur BI Prediksi Inflasi Pangan pada Semester Pertama 2023 Masih Tinggi: Perlu Dikendalikan
17 Januari 2023
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memprediksi inflasi pada paruh pertama tahun ini masih akan tinggi.
Baca SelengkapnyaKaleidoskop 2022: 11 Peristiwa Ekonomi, Sengkarut Kelangkaan Minyak Goreng hingga Impor Beras
30 Desember 2022
Berbagai peristiwa mewarnai perekonomian nasional tahun 2022, dari sengkarut minyak goreng, resesi global, kenaikan harga BBM hingga impor beras.
Baca SelengkapnyaDemo Sopir Truk Korea Selatan Picu Kelangkaan BBM
6 Desember 2022
Demo sopir truk Korea Selatan telah menyebabkan hampir 100 pompa bensin di seluruh negeri mengalami kelangkaan BBM
Baca SelengkapnyaDaftar Harga BBM Pertamina Terbaru Per Desember 2022 di 34 Provinsi
2 Desember 2022
Kenaikan harga BBM ini terjadi pada bahan bakar non-subsidi.
Baca SelengkapnyaMulai Hari Ini Hingga 7 Desember, Buruh Gelar Demo Besar-besaran Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta
1 Desember 2022
Sejumlah serikat buruh dan Partai Buruh dijadwalkan menggelar demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk penolakan kenaikan UMP DKI Jakarta 2023.
Baca SelengkapnyaSurvei Charta Politika, Kepuasan terhadap Jokowi 69,5 Persen
29 November 2022
Yunarto menyebut kepuasan terhadap Jokowi sempat ajlok ke angka 63,5 persen pada September 2022 akibat kenaikan harga BBM.
Baca Selengkapnya