TEMPO.CO, Jakarta - Ivan Hadar, Direktur Eksekutif IDE (Institute for Democracy Education)

Akhirnya disepakati gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Hal ini bisa terjadi setelah Israel mengurangi tuntutannya dalam membatasi gerakan Hamas di Jalur Gaza. Bukan hanya itu. Israel juga telah menyetujui tuntutan utama delegasi Palestina, yang menginginkan penghentian blokade terhadap Jalur Gaza. Hal ini sesuai dengan persyaratan Hamas, seperti yang diungkapkan pemimpin Hamas, Ismail Haniya, bahwa "besarnya korban dari rakyat kami tidak mengizinkan kami untuk bernegosiasi terkait dengan tuntutan tersebut" (Franfurter Rundschau, 14 Mei 2014).

Namun, lebih dari "sekadar" gencatan senjata, untuk mencapai perdamaian dibutuhkan kemauan kedua belah pihak untuk saling mengakui eksistensi sebagai negara merdeka. Solusi dua negara merupakan opsi perdamaian paling realistis yang mengatur Palestina dan Israel hidup berdampingan dengan damai. Untuk itu, perlu dirundingkan masalah permukiman Israel di tanah Palestina, serta sejumlah persoalan penting yang menanti diselesaikan ihwal perbatasan Palestina, kewarganegaraan Palestina yang baru, status pengungsi Palestina yang berada di luar perbatasan, status warga Arab Israel, dan masa depan Yerusalem Timur.

Perang 50 hari, meski telah memakan korban dan kerusakan yang jauh lebih parah di pihak Hamas dan rakyat Palestina dibanding yang harus ditanggung Israel, telah menimbulkan kecemasan luas dalam masyarakat Israel. Gencatan senjata dan perdamaian yang langgeng dipastikan akan memperoleh dukungan luas. Termasuk dari warga Israel, yang sejak awal menentang perang dan menginginkan kehidupan damai dengan rakyat Palestina.

Mengutip laporan dari lamanJerusalem Post (2 Juli 2014), misalnya, ratusan anggota organisasi anti-rasisme Tag Meir dari Tel Aviv telah berupaya untuk hadir dalam pemakaman Khudair, remaja Palestina yang dibakar hidup-hidup sebagai balas dendam atas kematian tiga remaja Israel yang menyebabkan perang di Jalur Gaza. Yang menarik, sebelum terjadinya kekerasan, pemimpin umat Katolik, Paus Fransiskus, ketika mendatangi kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, juga menyeru umat Kristen, Yahudi, dan muslim agar bekerja sama untuk keadilan dan perdamaian, serta tidak mengatasnamakan Tuhan untuk melakukan kekerasan.

Sejatinya, konflik Palestina-Israel bukanlah konflik agama, suku, atau ras. Bagi pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk situasi hak asasi manusia (HAM) di Palestina, Makarim Wibisono, konflik berkepanjangan Israel-Palestina adalah masalah pencaplokan wilayah yang diklaim oleh Israel sehingga memicu konflik berkepanjangan dengan Palestina.

Akar persoalan ini, menurut dia, terjadi sejak 1948, tepatnya setelah penduduk Israel yang tersebar di mana-mana mendapatkan lahan sebagai tanah air mereka. Dalam perjalanan waktu, jumlah populasi Israel meningkat dan mulai memperluas wilayahnya ke Palestina.Baginya, yang paling tepat adalah mengambil pendekatan HAM dalam penyelesaian konflik berdarah dan sudah menewaskan ribuan orang di Palestina itu. Dengan isu HAM, semua pihak akan tersentuh, termasuk (keluarga) warga Yahudi yang pernah menjadi korban HAM selama pemerintahan Nazi-Hitler di Jerman.

Tentu saja, ada penghalang psikologis. Psikolog terkenal Israel, Dan Bar-On, menulis, "Warga Israel masih merasa dirinya sebagai korban. Puluhan tahun lalu, di Eropa, bangsa Yahudi menjadi korban Nazi-Hitler dan negara-negara lainnya. Salah satu tujuan utama eksodus ke Israel adalah untuk meninggalkan peran sebagai korban. Namun, di Timur Tengah, mereka juga diserang oleh negara-negara Arab. Merasa menjadi korban dan sebagai bagian dari kebaikan, memunculkan pandangan dunia yang simplistik dan percaya harus melakukan pembalasan dengan semboyan 'siapa yang mencoba membunuhmu, bunuhlah dia sebelum itu terjadi'."

Sebenarnya, pada nurani terdalamnya, rakyat Israel dipastikan menginginkan hidup damai. Namun mereka diberondong opini para politikus dan militer tentang tiadanya alternatif selain perang. Kalkulasinya, ketika melakukan agresi di Gaza, setelah kehancuran total, setelah bantuan kemanusiaan pun dilarang masuk dan dihancurkan, rakyat Palestina akan jenuh dan berhenti melawan. Logika militer yang patut diragukan.

Tentu saja, selain upaya melakukan perubahan "cara berpikir" tadi, diperlukan terus-menerus tekanan internasional terhadap Israel untuk terlibat dalam perundingan dengan Palestina. Sebab, terkadang, pada saat-saat "terkucil", Israel akhirnya mengalah. Itulah, misalnya, yang terjadi pada masa Bill Clinton dan George Bush Sr dalam perundingan damai Oslo dan Taba.

Indonesia bisa berperan aktif sebagai mediator dalam mengupayakan perdamaian Palestina-Israel. Pada era Gus Dur, Indonesia pernah membuka hubungan dagang dengan Israel dengan maksud sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia serta sebagai media bagi Republik Indonesia untuk terlibat penuh dan ikut serta secara aktif dalam upaya mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina.