Gerakan busway kick bukanlah perbuatan iseng dan asal menantang. Tindakan ini perlu dipahami sebagai bentuk protes pengguna angkutan umum yang terampas haknya. Pemerintah tidak bisa terus-menerus memanjakan pengguna kendaraan pribadi yang menjadi biang kemacetan di Jakarta.

Busway kick bermula dari kemarahan penumpang di halte bus Transjakarta. Mereka mengacungkan jempol secara terbalik sembari mengayunkan kaki kepada para penerobos busway. Menurut Muhammad Daivi, 62 tahun, pelopor gerakan itu, tindakan ini dilakukan lantaran jalur khusus transportasi publik dirampok para pengendara sepeda motor dan mobil. Karena tak punya wewenang menilang dan mensterilkan busway, ia hanya bisa membuat protes kreatif yang dikampanyekan lewat media sosial.

Di era pers bebas dan mudahnya media sosial menyebarkan segala isu, protes sipil seperti busway kick niscaya mudah menular. Ketika kemacetan lalu lintas semakin menjadi-jadi dan membuat frustrasi, sedangkan penerapan aturan sterilisasi busway lengkap dengan ancaman denda tak bergigi, busway kick bisa menjadi gerakan massal dan masif. Apalagi bila komunitas penumpang bus TransJakarta dan orang yang punya keberpihakan pada masalah transportasi publik kemudian bergerak mengkampanyekan protes ini.

Itulah cara alternatif memperbaiki keadaan. Sebelumnya juga muncul gerakan "reresik sampah virtual" yang memiliki misi membersihkan lingkungan dari iklan komersial dan politik yang mengganggu ruang publik serta ruang terbuka hijau. Gerakan yang bermula dari Yogyakarta ini pun meluas ke wilayah sekitarnya. Foto-foto iklan politik yang merusak pemandangan di berbagai kota disebarkan melalui berbagai kanal media sosial.

Gerakan busway kick juga menggambarkan kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan keinginan khalayak. Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota terlalu lamban membenahi Jakarta. Sedangkan publik sudah lama mengimpikan sebuah kota metropolitan yang ideal. Orang membayangkan adanya angkutan umum terpadu yang murah, layak dan aman, serta trotoar yang nyaman, bahkan ada jalur buat sepeda.

Keadaan Jakarta jauh dari impian itu. Pemerintah DKI kewalahan mengatur arus mobil pribadi dan sepeda motor yang setiap hari selalu bertambah. Tak ada upaya dari pemerintah pusat untuk mengendalikan pertumbuhan mobil pribadi. Kebijakan yang dilakukan malah sebaliknya: memanjakan mereka dengan bensin bersubsidi dan pajak yang relatif rendah. Belakangan pemerintah malah meluncurkan proyek mobil murah.

Angkutan umum justru dianaktirikan. Tak ada kebijakan yang memberikan fasilitas kepada perusahaan angkutan umum agar tumbuh sehat dan sanggup menyediakan bus yang layak. Masalah ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi juga di kota-kota sekitarnya, seperti Bekasi, Depok, Bogor, dan Tangerang.

Gerakan busway kick tidak bisa disepelekan, karena bisa berdampak luas. Pemerintah harus secepatnya membenahi angkutan umum yang menjadi hajat hidup orang banyak.