Kemampuan Jokowi mengatasi persoalan sosial diuji lagi. Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota ini mesti membereskan urusan Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan, yang dipersiapkan sebagai depo mass rapid transit. Tertundanya penataan Lebak Bulus jelas menghambat proyek MRT, yang amat diandalkan buat mengatasi kemacetan lalu lintas.
Problem muncul karena bus-bus lintas provinsi masih berkeberatan dipindahkan ke terminal lain, seperti Kampung Rambutan, Kalideres, dan Pulogadung. Perlawanan juga datang dari para pedagang, penjual tiket, dan sopir angkutan kota yang merasa dirugikan. Mereka sempat berdemonstrasi sehingga Jokowi untuk sementara menunda penutupan Terminal Lebak Bulus.
Popularitas Jokowi yang semakin melejit sebagai calon presiden-sekalipun belum diusung resmi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan-bisa memudahkan upaya mengatasi urusan konkret seperti kasus Lebak Bulus. Orang juga sudah mengenal rekam jejaknya yang amat peduli terhadap kepentingan masyarakat bawah. Tapi hal itu bisa pula berakibat sebaliknya: justru menyulitkan penyelesaian masalah. Kalangan yang dirugikan oleh perubahan di Terminal Lebak Bulus akan menaikkan daya tawar jika mereka paham urusan seperti itu menjadi pertaruhan bagi reputasi Jokowi.
Itu sebabnya, Jokowi tetap harus berhati-hati. Pemerintah DKI Jakarta perlu mencari solusi yang memuaskan bagi pihak yang dirugikan oleh penataan Terminal Lebak Bulus. Urusan yang tampak kecil ini bisa memicu persoalan lebih besar bila tak ditangani secara bijak. Ia harus memastikan para pejabat DKI telah melakukan sosialisasi dan pendekatan secara maksimal terhadap operator bus dan pedagang yang masih menentang.
Penataan Terminal Lebak Bulus amat penting untuk memuluskan pembangunan proyek MRT. Pembenahan ini mesti dilakukan sebelum pengerjaan koridor MRT tahap I, yang membentang dari Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia. Panjang koridor I ini 15,7 kilometer dan ditargetkan selesai pada 2016. Diharapkan, proyek MRT ini menjadi solusi bagi kemacetan kronis di Jakarta. Kemacetan lalu lintas selama ini tak hanya menyiksa penduduk Jakarta, tapi juga menimbulkan kerugian besar secara sosial dan ekonomi.
Dengan kata lain, proyek MRT jelas menyangkut kepentingan lebih besar. Para operator bus jarak jauh, sopir, dan pedagang di Lebak Bulus semestinya rela berkorban. Tapi argumen seperti ini bisa tidak mempan untuk meluluhkan para pemrotes. Mereka tetap perlu didengarkan keinginannya agar tidak menimbulkan kisruh yang berkepanjangan.
Jokowi, yang sudah terbiasa menyelesaikan masalah pedagang kaki lima, permukiman liar, hingga pembebasan lahan untuk jalan tol, semestinya tidak kehabisan kiat untuk mengatasi masalah di Lebak Bulus. Ia juga dituntut bersikap tegas dalam menyelesaikan kisruh ini tanpa harus mengorbankan reputasinya sebagai pembela kepentingan rakyat kecil.
