Firdaus Cahyadi,
Aktivis Lingkungan
September 2014 adalah bulan yang membahagiakan bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pasalnya, pada 23 September lalu waktu New York, Amerika Serikat, Presiden SBY secara resmi diangkat sebagai Presiden Majelis Global Green Growth Institute (GGGI). GGGI adalah organisasi yang bertujuan meningkatkan semangat pertumbuhan hijau, sebuah paradigma yang ditandai oleh keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan, khususnya di negara-negara berkembang. Apakah kira-kira hal yang menjadi dasar GGGI untuk mengangkat SBY menjadi Presiden Majelis di organisasi internasional itu? Apakah SBY memiliki jejak ekologi yang bagus dalam mengimplementasikan pertumbuhan hijau di Indonesia?
Untuk menjawab hal itu, mari kita lihat jejak ekologi SBY selama menjadi Presiden Republik Indonesia. Di tengah hiruk-pikuk pilpres 2014, Presiden SBY ternyata menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita). Salah satu poin terpenting dari aturan tersebut adalah mengubah peruntukan perairan Teluk Benoa dari kawasan konservasi perairan menjadi zona budi daya yang dapat direklamasi maksimal seluas 700 hektare.
Perpres itulah yang menjadi payung hukum bagi pemilik modal untuk mereklamasi Teluk Benoa. Sebelumnya, upaya pemilik modal untuk mereklamasi Teluk Benoa terbentur oleh aturan Perpres Nomor 45 Tahun 2011 karena kawasan Teluk Benoa masuk area konservasi perairan.
Padahal, menurut pakar geomorfologi dari Universitas Udayana, R. Suryanto, seperti ditulis oleh portal balipost.co.id pada 2013, reklamasi Teluk Benoa akan mengubah sirkulasi air di kawasan itu. Adapun berubahnya sirkulasi air di sekitar Teluk Benoa juga akan berdampak terganggunya perkembangan hutan bakau (mangrove) dan kehidupan biota laut di sekitarnya. Perpres SBY, yang menjadi payung hukum bagi reklamasi Teluk Benoa, mendapat perlawanan dari aktivis lingkungan hidup di negeri ini.
Kebijakan di bawah rezim pemerintah SBY, yang justru mendorong kerusakan lingkungan hidup, tidak berhenti sampai di situ. Sebelumnya, pada Juli 2013, pemerintah di bawah Presiden SBY juga mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2013 tentang pengembangan produksi kendaraan bermotor yang hemat energi dan harga yang terjangkau. Mobil itu kemudian disebut low-cost green car (LCGC).
Meski diklaim sebagai mobil yang hemat energi, faktanya mobil LCGC tetap menggunakan bahan bakar minyak. Artinya, LCGC masih menggunakan energi fosil. Hal itu akan semakin menambah emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim. Bahkan, di lapangan, mobil LCGC banyak menggunakan BBM bersubsidi yang memicu jebolnya anggaran negara. Jejak ekologi pemerintah SBY yang terburuk adalah penanganan kasus lumpur Lapindo.
Pengangkatan SBY menjadi Presiden Majelis GGGI tak lebih sekadar keberhasilan sebuah proyek pencitraani rezim pemerintahan Presiden SBY justru kerap memproduksi kebijakan yang anti-lingkungan hidup. Sayang, organisasi internasional sebesar GGGI kurang cermat melihat kasus-kasus lingkungan hidup di Indonesia sebelum mengangkat SBY menjadi presiden majelis organisasinya. *
Berita terkait
Penghargaan Daesang untuk Moving, Serial Fantasi Laga Korea
4 jam lalu
Drakor Moving mendapat Daesang atau Grand Prize dan menjadikannya sebagai penerima penghargaan tertinggi dalam kategori tersebut
Baca SelengkapnyaKapolri Beri Penghargaan bagi Polisi yang Bertugas di Papua Pegunungan: Dari Pin Emas hingga Kenaikan Pangkat
12 jam lalu
Kapolri memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada lima polisi di Papua, yaitu KPLB satu tingkat lebih tinggi dari pangkat lama.
Baca SelengkapnyaJurnalis Palestina Peliput Perang Gaza Menangkan Penghargaan Kebebasan Pers UNESCO
5 hari lalu
Kepala UNESCO menyerukan penghargaan atas keberanian jurnalis Palestina menghadapi kondisi 'sulit dan berbahaya' di Gaza.
Baca SelengkapnyaUniversitas Jember Raih Dua Penghargaan Bergengsi dari Kemendikbudristek
5 hari lalu
Penghargaan itu diharapkan akan semakin memotivasi keluarga besar Universitas Jember untuk menjadi yang lebih baik lagi.
Baca SelengkapnyaDaftar Keluarga Jokowi yang Terima Penghargaan dari Pemerintah: Iriana, Anwar Usman, dan Bobby Nasution
9 hari lalu
Sejumlah keluarga Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendapat penghargaan dari pemerintah: Iriana, Bobby Nasution, dan Anwar Usman.
Baca SelengkapnyaDipenjara Israel 20 Tahun, Penulis Palestina Menangkan Hadiah Arab Bergengsi
9 hari lalu
Penulis Palestina Basim Khandaqji, yang dipenjara 20 tahun lalu di Israel, memenangkan hadiah bergengsi fiksi Arab pada Ahad
Baca SelengkapnyaBanyuwangi Terima Penghargaan Tertinggi dari Jokowi
9 hari lalu
Atas pencapaian hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2022, dan mendapatkan nilai terbaik nasional dengan status kinerja tertinggi.
Baca SelengkapnyaIOM Dapat Penghargaan Hasan Wirajuda Pelindungan WNI
11 hari lalu
IOM merupakan organisasi internasional pertama yang menerima Penghargaan Hasan Wirajuda Pelindungan WNI
Baca SelengkapnyaInovasi ID FOOD Raih Penghargaan Digital Technology Award 2024
14 hari lalu
Sejumlah inovasi ID FOOD mendapat apresiasi dari pelaku teknologi informasi di Tanah Air karena efektif mendukung aktivitas bisnis pangan.
Baca SelengkapnyaWartawan Perang Semyon Yeryomin Dapat Penghargaan dari Moskow
14 hari lalu
Wartawan Semyon Yeryomin gugur akibat serangan drone Ukraina pada akhir pekan lalu. Dia mendapat penghargaan dari Moskow
Baca Selengkapnya