Ali Rif'an,
Peneliti Poltracking

Meskipun tanpa drama meninggalkan sidang alias walk out, pemilihan paket pimpinan MPR 2014-2019 ternyata lebih alot dan melelahkan ketimbang pemilihan pimpinan DPR. Suasana sidang di Senayan pun terlihat gemuruh karena hujan interupsi tak kunjung reda. Tarik-menarik dukungan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) makin trengginas sehingga menyebabkan Partai Persatuan Pembangunan banting setir merapat ke KIH.

Meski begitu, KIH tak lantas mampu merebut kursi pimpinan MPR. Melalui voting tertutup, KIH yang mengusung opsi A hanya mendapatkan 330 suara, sementara KMP dengan opsi B mengantongi 347 suara. Tak pelak, paket pimpinan MPR pun dimenangi oleh KMP.

Jika ditilik dari optik matematika politik, ujung dari pemilihan pimpinan MPR ini sebenarnya sudah dapat ditebak, bila model pemilihannya menggunakan voting. Pasalnya, KMP jauh lebih gemuk ketimbang KIH. Meski pada pemilihan pimpinan MPR, KIH mendapat kucuran suara dari DPD dan PPP, mereka tetap saja kalah. Alasannya sederhana, suara DPD gampang dipecah, sedangkan sumbangan suara dari Partai Kakbah belum memadai untuk mengalahkan jumlah kursi KPP.

Bayangkan saja, KMP memiliki 353 kursi (63 persen) di parlemen, sementara jumlah total kursi KIH adalah 207 kursi (37 persen). Dengan komposisi kursi seperti itu, dominasi kekuatan KMP sulit tertandingi. Boleh jadi, tirani politik di Senayan akan terus berlangsung dalam agenda-agenda politik mendatang jika tidak ada strategi politik untuk mengatasinya. Sebab, sejauh ini, KMP telah sukses meloloskan UU MD3, memenangi voting UU Pilkada, Tata Tertib DPR, Pimpinan DPR, dan Pimpinan MPR.

Bukan tidak mungkin beberapa agenda politik mendatang, seperti pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan DPR serta penetapan Perpu Pilkada menjadi undang-undang, bakal kembali disapu bersih oleh KMP. Bahkan, upaya mengganggu pemerintahan dengan mengganjal pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden, mempersulit perubahan APBN 2015 oleh pemerintah pimpinan Jokowi, dan mengubah pilpres lewat MPR melalui amendemen UUD 1945, juga dapat dilakukan oleh KMP.

Tentu dengan realitas seperti itu, KIH tidak boleh berdiam diri dan menunggu keajaiban dari langit. KIH harus melakukan langkah-langkah strategis untuk menangkis manuver politik KMP. Pertama, KIH harus mampu menarik teman baru di koalisi. Pindahnya PPP ke KIH belumlah cukup untuk menandingi gemuknya KMP. Karena itu, mereka butuh tambahan baru seperti Partai Demokrat atau Partai Golkar.

Dua partai tersebut paling berpeluang untuk bergabung ke KIH ketimbang partai-partai lainnya. Dalam konteks ini, bergabungnya Partai Demokrat ke KIH tentu amat bergantung pada sikap Susilo Bambang Yudhoyono sebagai veto player Partai Demokrat dan sikap Megawati Soekarnoputri sebagai simbol dari KIH. Buntunya komunikasi Yudhoyono dengan Mega selama 10 tahun terakhir menjadi kendala berat bagi bergabungnya Demokrat ke KIH. Karena itu, sebagai solusi, rekonsiliasi politik antara dua elite politik tersebut harus segera dilakukan.

Sementara itu, dalam kasus Partai Golkar, peluang untuk bermigrasi ke KIH sangat bergantung pada hasil musyawarah nasional Partai Golkar pada April 2015 mendatang. Jika munas tersebut menghasilkan pergantian roda kepemimpinan di Golkar, kuat kemungkinan bandul politik akan berubah. Sebab, kasus sama pernah terjadi pada pilpres 2009 lalu, di mana setelah Aburizal Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Golkar, bandul politik Partai Beringin segera berubah, dari yang awalnya di luar pemerintah kemudian bergabung ke barisan pemerintah.

Kedua, KIH harus mampu melihat fakta politik, bukan sekadar idealitas politik. Fakta politik sekarang adalah oposisi KMP bukan lagi menjadi penyeimbang, melainkan berusaha menjadi penghalang pemerintahan. Karena itu, idealitas politik ihwal koalisi ramping pada titik ini sangat tidak relevan. Sebab, pemerintah membutuhkan dukungan dari DPR untuk mensukseskan agenda-agendanya. Tanpa ketok palu parlemen, agenda pemerintahan akan tersendat. Untuk itu, menambah porsi dalam koalisi bukanlah "dosa politik" yang harus dihindari dalam sistem presidensial multipartai. Langkah tersebut sah-sah saja untuk memastikan dukungan di parlemen.

Ketiga, KIH harus mampu membangun komunikasi politik tepat sasaran. Sebab, gaya komunikasi saat kampanye berbeda dengan ketika berada di pemerintahan. Saat kampanye, komunikasi secara total memang diarahkan ke masyarakat luas, tapi setelah memerintah, komunikasi harus dilakukan dua arah: ke bawah (masyarakat) dan ke atas (elite). Tanpa komunikasi dua arah, sulit bagi KIH untuk menjalankan roda pemerintahan.

Kita tentu tidak ingin bangsa ini berjalan mundur karena dikuasai oleh tirani. Sebab, dengan dikuasainya berbagai posisi stretegis di DPR dan MPR oleh KMP, aroma bahwa Orde Baru jilid II akan kembali muncul sudah mulai tercium. Karena itu, jika KIH hanya diam tidak segera menghimpun kekuatan baru, bukan tidak mungkin bangsa kita akan kembali menuju lingkaran setan, dari sistem demokrasi menuju sistem otoriter.