TEMPO.CO, Jakarta - Eh Kartanegara, wartawan

Tampak mesra dan intim, penyanyi Shakira dan pasangannya, pemain belakang klub sepak bola Barcelona, Gerard Pique, berfoto hampir telanjang. Tubuh Shakira terlihat tambun; perutnya membalon, hamil tua. Adapun Pique berpose frontal menghadap kamera, memamerkan dadanya yang, konon, digilai banyak perempuan.

Setelah foto nekat Demi More bugil dalam keadaan hamil dipampangkan di halaman depan majalah terbitan Amerika Serikat, Vanity Fair, pada 1991, tak ada lagi gambar telanjang perempuan hamil yang bikin heboh. Tidak juga perdebatan seru tentang gambar-gambar porno yang batasnya cuma selembar benang dengan foto-foto yang diklaim sebagai art nude photography.

Di samping nama kondang fotografernya, Annie Leibovitz, sasaran yang hendak diraih majalah itu adalah kue empuk untuk menaikkan tiras. Alasan dampak atau efek komersial pemuatan foto itulah rupanya yang, antara lain, menyelamatkan citra baik Vanity Fair dari gunjingan "turun kelas" gara-gara memuat gambar polos Demi More.

Di AS sekalipun, negara yang sering dijadikan rujukan longgarnya pornografi, tak ada ampun bagi foto-foto yang masuk kategori obscenity. Tak ada pasal dalam freedom of speech atau dalih kebebasan berekspresi yang memberikan toleransi pada kemesuman, kejorokan, atau kecabulan semacam itu.

Dampaknya amat mengerikan; rusaknya berbagai tatanan sosial, kehamilan remaja, keretakan rumah tangga, perbudakan seks, aborsi, wabah AIDS, orang tua tunggal, serta kekejaman dan eksploitasi seksual. Berbagai studi menunjukkan, pornografi menghancurkan tubuh dan jiwa, merendahkan harkat dan martabat manusia.

Perilaku porno, dalam bahasa filsuf media Jean Baudrillard, merupakan "cerminan rasa pedih dari 'keremukan' hasrat yang didesakkan" demi melampiaskan dendam rasa sakit. Ia naluri cabul yang ditumpahkan habis sampai pada taraf menjijikkan. Pornografi bukan sekadar sebagai "penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi", misalnya, seperti disebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 2002).

Menelisik pengertian yang lebih luas, pornografi seringkali justru tak berpaut dengan erotisme, perilaku seksual untuk membangkitkan nafsu berahi. Dalam kadar, derajat, dan format yang berbeda, seperti digeledah Baudrillard, Faucault, juga Durkheim, ia membias jauh ke arah moral yang longsor.

Porno dalam konteks itulah yang, antara lain, dapat disaksikan secara terbuka di panggung politik kita. Itulah buah getir warisan budaya politik yang, menurut sosiolog Ignas Kleden (2004), mendera sepanjang empat abad dalam sejarah kekerasan kita.

Era reformasi yang tampak gaduh sekarang ini tak lain adalah anak yang lahir cedera dari rahim kekerasan Orde Baru. Sedangkan Orde Baru, kita tahu, adalah anak kandung Orde Lama yang revolusioner, dan juga bocah yang dulu-dulunya memberontak dari kekejaman dan kekerasan kolonial.

Sejarah warisan turun-temurun yang di satu sisi, meminjam judul prosa naratif Jorge Luis Borges, A Universal History of Infamy, penuh borok, kepalsuan, kecabulan, serta kekejian para tokoh yang di mata awam terlihat sebagai pejuang tak bernoda. Di sisi lain kita juga punya sejarah kearifan, kemuliaan, dan segala kebaikan; bekal hidup lebih menjanjikan di masa depan.