Jika Kepolisian Daerah Jawa Barat menerapkan "jam malam" di Bandung, tentu ini bukan karena film Lewat Djam Malam dulu mengambil latar di kota itu. Kondisi memang berbeda. Jam malam pada 1945 diterapkan pemerintah kolonial untuk membatasi aktivitas kaum pergerakan. "Jam malam" 2014 dilakukan untuk mengurangi potensi kekerasan oleh mereka yang menghabiskan waktu di restoran, rumah hiburan, bahkan di pinggir-pinggir jalan.

Akhir-akhir ini Kota Kembang memang rawan. Geng motor meneror banyak orang. Perkelahian di tempat hiburan cukup kerap terjadi. Yang tampaknya membuat polisi meradang adalah pembacokan Kepala Kepolisian Sektor Astana Anyar Komisaris Sutorih di sebuah tempat karaoke. Sutorih terluka karena melerai pengunjung yang bertengkar.

Menjaga keamanan warga tentu perlu. Tapi memberlakukan "jam malam"--membatasi waktu buka restoran, kafe, dan tempat hiburan hanya hingga pukul 24.00--diragukan efektivitasnya. Aturan ini memang memungkinkan polisi merazia mereka yang masih kongko di jalan, taman, dan ruang publik selewat tengah malam. Polisi meyakini kekerasan biasanya terjadi antara pukul 01.00 dan 03.00 dinihari. Maka, seperti Cinderella, para penikmat malam harus angkat kaki sebelum sirene--ya, sirene dalam pengertian sebenarnya--dibunyikan polisi.

Masalahnya, siapa pun bisa berkelahi di mana saja: tempat hiburan, pasar, bahkan rumah ibadah. Para begundal juga bisa tawuran kapan pun, tak harus selewat tengah malam. Tak ada jaminan, setelah kafe tutup, pengunjung akan cuci kaki dan menarik selimut, lalu Kota Bandung aman sentosa.

Pembatasan itu nyatanya berdampak buruk bagi bisnis hiburan dan restoran. Diperkirakan omzet para pengusaha turun 40 persen akibat kebijakan itu. Di Bandung ada ratusan tempat hiburan, kafe, dan restoran. Kelompok inilah yang kini menjerit akibat beleid baru tersebut.

"Jam malam" versi polisi ini juga bertabrakan dengan peraturan daerah yang memberi keleluasaan bagi pengelola tempat hiburan untuk membuka lapaknya hingga pukul 03.00 dinihari. Benturan aturan ini harus segera diakhiri. Pemerintah Kota Bandung harus mengambil peran untuk mengakhiri dualisme ini.

Pembatasan bukannya tak bisa dilakukan. Apa yang terjadi di sejumlah kota di Eropa bisa dicontoh. Di sana, pada akhir pekan, pub-pub diizinkan buka hingga menjelang pagi. Namun pemesanan minuman keras dibatasi hingga tengah malam saja. Pembatasan waktu pemesanan ini untuk mengurangi kesempatan pengunjung terus-terusan minum hingga mabuk. Meski tak lagi minum, pengunjung tetap bisa kongko hingga pub tutup.

Hakikat keamanan, sesungguhnya, adalah penegakan hukum. Jika polisi bisa tegas terhadap pelaku kekerasan dan biang onar, tanpa "'jam malam" pun kriminalitas bisa dikurangi. Jangan lembek, apalagi takut atau pilih kasih. Tindak tegas rumah hiburan yang melanggar, misalnya yang menjual narkotik atau membiarkan tempat usahanya menjadi arena transaksi barang terlarang itu. Tangkap mereka yang berkelahi, tak peduli korbannya orang biasa atau polisi.