Ironi mencuat dari pembangunan republik ini. Ketika angka pertumbuhan ekonomi meningkat, angka kematian ibu saat melahirkan justru melambung. Masalahnya tentu bukan soal anggaran kesehatan yang kurang, melainkan ketidakseriusan pemerintah pusat dan daerah melaksanakan program khusus bagi keluarga miskin.

Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia yang dilaksanakan pada Mei hingga Agustus 2012 amat memprihatinkan. Dirilis pada akhir tahun lalu, hasil riset itu menunjukkan angka kematian ibu saat melahirkan mencapai 359 per 100 ribu penduduk. Angka ini naik 57 persen dibanding pada 2007, yang sebesar 228. Padahal, dalam kurun waktu ini, pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata 5,9 persen per tahun-periode makmur setelah krisis ekonomi 1998.

Realitas itu membuat Millennium Development Goals (MDGs) di bidang kesehatan menjadi impian kosong. Sulit mencapai target yang dipatok pemerintah: menekan angka kematian ibu hingga 102 per 100 ribu penduduk pada 2015. Pemerintah semestinya tak hanya memasang target, tapi juga memikirkan bagaimana mencapai sasaran itu.

Pelaksanaan program kesehatan rakyat sekarang tak mudah karena pertumbuhan penduduk terus meningkat dan sistem pemerintahan telah berubah. Berbeda dengan era Orde Baru, pemerintah pusat kini tidak mengurusi secara langsung masalah sosial dan kesehatan. Urusan penting ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Celakanya, hanya sedikit pemerintah kabupaten dan kota yang mempedulikan masalah kesehatan ibu dan anak.

Sebagian besar anggaran daerah justru dihabiskan untuk fasilitas yang berlebihan bagi para pejabat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dana alokasi umum dan khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat pun sering kali dikorupsi. Daerah banyak menghamburkan dana ke masyarakat lewat bantuan sosial dan hibah, tapi tidak tepat sasaran dan lebih banyak bermotif politik.

Pemerintah seharusnya tak perlu malu mengadopsi program Orde Baru, seperti Keluarga Berencana, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu. Program ini terbukti ampuh meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah bisa diwajibkan menerapkan program ini demi mengurangi angka kematian ibu.

Kesulitan pemerintah daerah dalam mengadakan tenaga bidan juga perlu diperhatikan. Jumlah bidan sebetulnya telah mencapai 250 ribu orang. Artinya, sudah mencapai rasio ideal 1 per 1.000 penduduk. Tapi sebagian besar dari mereka menetap di Jawa dan kota-kota besar di luar Jawa. Akibatnya, kekurangan bidan terasa di desa-desa di pelosok Indonesia bagian timur.

Anggaran kesehatan yang mencapai puluhan triliun rupiah dalam APBN akan mubazir bila tak digunakan secara tepat sasaran dan diawasi ketat. Kesehatan ibu dan anak dari kalangan tidak mampu seharusnya menjadi prioritas. Pemerintah pusat juga perlu memastikan pemerintah daerah memiliki kepedulian yang besar terhadap masalah penting ini.