TEMPO.CO, Jakarta - Muhidin M. Dahlan, kerani @warungarsip

Ketika Prabowo Subianto merayakan ulang tahunnya yang pertama, 17 Oktober 1952, sejumlah jenderal di bawah komando Kolonel A.H. Nasution melakukan show force di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Saat Prabowo dikecup banyak tamu pada hari ulang tahunnya yang pertama, sejarah politik Indonesia geger oleh ulah koboi-koboian Nasution. Pada pagi itu, pasukan yang dikawal Kemal Idris mengarahkan moncong tank ke arah kediaman Presiden Sukarno. Anda pasti tahu, menodongkan bedil ke muka presiden bukan suatu candaan yang lucu. Apalagi menodongnya dengan senjata berat. Ini gertakan paling kasar yang satu trip di bawah status "pemberontakan".

Prabowo Subianto masih belajar merangkak saat Nasution berjudi dengan karier militernya yang cemerlang. Dan 17 Oktober adalah pertaruhan nasib Nasution yang paling heroik, tapi sekaligus menentukan langkah politiknya.

Prabowo Subianto masih teramat suci indra pendengarannya dari frasa "DPR" dan politik parlemen ketika Nasution mengajukan tuntutan kepada Presiden Sukarno untuk membubarkan DPR. Bagi Nasution, komposisi DPR yang ada masih merupakan sisa-sisa kekacauan Revolusi. Nasution menganggap, mestinya tentara yang sudah mati-matian di garis depan pertempuran mendapatkan privelese untuk melakukan pembenahan internal tanpa campur tangan sedikit pun dari parlemen.

Pembenahan internal yang dimaksud Nasution adalah penyingkiran semua unsur Laskar Rakyat yang menempuh pendidikan militer secara "nonformal" dari Jepang. DPR yang dikuasai unsur-unsur revolusioner tidak membiarkan ide Nasution itu menggelinding mulus. Karena kesal, Nasution mengambil langkah berani, yaitu menggertak Sukarno dengan tank untuk menghabisi parlemen.

Namun sial, dalam perjudian itu, Nasution justru terjungkal. Ia disingkirkan dari jabatan menterengnya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Namun sang kolonel tak menyerah. Dengan sisa-sisa optimisme politiknya untuk mendapatkan panggung, ia bersama serdadu "17 Oktober" membikin partai politik Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), yang kemudian kalah telak pada Pemilu 1955.

Nasution memang kembali mendapatkan posisi tertingginya di Angkatan Darat pada Oktober 1955. Namun hal itu terjadi berkat kemurahan hati Sukarno. Nasution setelah itu adalah jenderal tanpa pasukan, tanpa inisiatif. Hingga Sukarno terjungkal oleh politik berdarah, sinar Nasution tetap meredup untuk selamanya.

Tanggal 17 Oktober adalah kutukan bagi Nasution, dan sekaligus koinsidensi jalan militer untuk Prabowo Subianto. Sebagaimana Nasution, karier militer Prabowo begitu cemerlang. Sosoknya gagah dan kecakapan bahasa dan intelejensi di atas rata-rata serdadu tidak mampu menyelamatkannya dari "kutukan 17 Oktober". Bintang-gemintang jenderal muda itu dicopot Presiden B.J. Habibie pada 1998 atas rekomendasi Dewan Kehormatan ABRI.

Namun, 63 tahun kemudian, Prabowo Subianto berbeda sama sekali dengan Nasution. Walau karier militernya berakhir cepat 1998, ia kembali ke puncak politik lewat kendaraan partai politik yang didirikannya, Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Dan ikhtiar yang sungguh-sungguh dari Prabowo itu hampir saja menjadikannya Presiden RI ke-7, jika tak ada wong ndeso dari Solo bernama Joko Widodo. Si kurus itulah yang melumatkan, tidak saja impi-impi pribadinya, tapi juga impian keluarga besarnya yang kerap dimamahnya di meja makan.