Musyafak,
Staf di Balai Litbang Agama Semarang
Tujuh belas tahun silam, tepat pada 20 Oktober 1997, Soeharto, sang prabu Orde Baru, menyatakan dirinya hendak lengser keprabon madeg pandhita. Sang prabu bermaksud melepaskan jabatannya sebagai presiden, kemudian menjadi seorang pendeta. Keinginan makzul itu disampaikan di hadapan pengurus partai beringin yang ditanam dan dirawat sang prabu hingga tumbuh besar. Namun sang prabu tetap dicalonkan sebagai presiden oleh partainya. Pada 10 Maret 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat menobatkan kembali sang prabu sebagai presiden ketujuh kalinya, meski akhirnya penolakan rakyat terhadapnya kian masif, yang memaksanya mundur jabatan pada 21 Mei 1998. Sang prabu itu tak lain adalah Pak Harto.
Ungkapan lengser keprabon mandeg pandhita itu tak mudah dimaknai, sekalipun oleh orang Jawa. Sebab, sepanjang sejarah kerajaan-kerajaan Jawa, tak ada pakem yang mengatur kapan seorang raja mesti turun takhta. Kecuali keikhlasan untuk mewariskan kekuasaan kepada anak-cucu keturunannya, makzulnya sang raja lumrahnya terjadi karena kekerasan, perang, atau tipu daya politik. Namun, di masa krisis politik itu, Pak Harto, yang njawani, berupaya mendekonstruksi ungkapan lengser keprabon sebagai laku meninggalkan takhta secara sukarela untuk kemudian hidup di pertapaan sebagai begawan yang mulia nan bijaksana (madeg pandhita). Begawan atau pendeta cuma akan berperan memberi nasihat seperlunya kepada penguasa berikutnya.
Tapi tafsir lain pun muncul di tengah gelombang reformasi penjungkiran Orde Baru. Emha Ainun Nadjib, dalam wawancaranya dengan Tempo (Edisi 34/2-25 Oktober 1997), menengarai hal itu sebagai sandiwara yang diciptakan Pak Harto agar terkesan bahwa dia diminta kembali oleh rakyat melalui MPR untuk memimpin bangsa Indonesia. Adapun Golkar, yang mencalonkannya kembali, adalah satu adegan untuk meyakinkan publik bahwa Pak Harto masih dikehendaki oleh rakyat.
Itu riwayat Pak Harto, yang selepasnya lengser keprabon entah dianggap sebagai begawan atau tidak. Hari ini tafsir rakyat tentang itu tentu lain-lain.
Pada 20 Oktober ini, SBY lengser keprabon secara konstitusional. Joko Widodo naik takhta kepresidenan setelah dipilih rakyat pada pilpres 9 Juli lalu. Terlepas dari prestasi dan berbagai kritik pedas terhadapnya, rakyat ingin SBY madeg pandhita setelah lengser keprabon. SBY diidamkan menjadi seorang pendeta atau begawan politik untuk memberi nasihat-nasihat kepada Joko Widodo supaya mampu memimpin bangsa dengan baik. Bahkan SBY dielu-elukan sebagai tokoh yang potensial mencairkan ketegangan antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Pendukung Prabowo (KPP).
Pengidaman SBY sebagai begawan tentunya tak kalis dari pandangan-pandangan pesimistik. Pertama, posisi SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat akan menuntutnya berperan aktif dalam politik. Jabatan kepartaian itu takkan mengizinkan SBY bertapa di "kesunyian" dan hanya "turun gunung" ketika keadaan sudah genting. Kedua, selama ini SBY dinilai publik kerap melakukan sandiwara politik. Dari pernyataan politik SBY yang netral (tidak berpihak kepada KIH ataupun KPP) ketika pemilu, drama walk-out sidang pengesahan UU Pilkada, sampai drama Perppu Pilkada langsung di ujung jabatannya.
Mampukah SBY lengser keprabon madeg pandhita? Waktu yang akan menjawabnya. *
Berita terkait
Gelar RUPSLB Hari Ini, Bos Garuda Pastikan Tak Ada Copot-Pasang Direksi dan Komisaris
27 Desember 2022
Bos Garuda Indonesia Irfan Setiaputra memastikan dalam RUPSLB pada hari ini tidak akan ada agenda pergantian direksi dan komisaris perseroan.
Baca SelengkapnyaRekam Jejak Tuhiyat yang Diangkat Heru Budi jadi Dirut Baru MRT Jakarta
26 Oktober 2022
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengangkat Tuhiyat sebagai Dirut PT Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta. Seperti apa rekam jejak Tuhiyat?
Baca SelengkapnyaRekam Jejak Winarto yang Ditunjuk jadi Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol
18 Agustus 2022
RUPST Pembangunan Jaya Ancol hari ini memutuskan merombak seluruh jajaran direksi perseroan. Bagaimana rekam jejak para direktur perseroan tersebut?
Baca SelengkapnyaSeluruh Direksi Pembangunan Jaya Ancol Diberhentikan, Tom Lembong: Penyegaran untuk Perbaikan
18 Agustus 2022
RUPST PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk yang digelar hari ini memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat seluruh jajaran direksi BUMD tersebut.
Baca SelengkapnyaEks Pejabat BI Ini Didapuk jadi Komisaris Utama OVO Gantikan Mirza Adityaswara
7 Agustus 2022
Eks pejabat Bank Indonesia (BI), Dyah NK Makhijani, didapuk menjadi komisaris utama PT Visionet International (Ovo).
Baca SelengkapnyaErick Thohir Tanggapi Pengunduran Diri TGB dari Wakil Komisaris BSI
7 Agustus 2022
Menteri Erick Thohir angkat bicara menanggapi Tuan Guru Bajang (TGB) yang mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Komisaris Utama BSI.
Baca SelengkapnyaErick Thohir Rombak Direksi dan Komisaris Kimia Farma, Ada Nama Wiku Adisasmito
12 Mei 2022
Erick Thohir resmi merombak jajaran direksi dan komisaris PT Kimia Farma (Persero) Tbk. Terjadi pergantian nomenklatur dan perampingan jumlah direksi.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Budi Karya Rombak Pejabat Eselon I, IKN Disebut Kota 10 Menit
11 Mei 2022
Berita terkini bisnis hingga Rabu siang ini dimulai dari Menteri Budi Karya Sumadi yang melantik sejumlah pejabat eselon I di Kemenhub.
Baca SelengkapnyaBudi Karya Lantik Sejumlah Pejabat Eselon I, Dirjen Perhubungan Udara Diganti
11 Mei 2022
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melantik tiga pejabat tinggi madya (Eselon I) di lingkungan Kementerian Perhubungan. Siapa saja mereka?
Baca SelengkapnyaAbdee Slank Komisaris Telkom, Erick Thohir: Masak Musisi Tak Boleh Naik Kelas?
2 Juni 2021
Erick Thohir menanggapi adanya pro kontra soal penunjukan Abdee Slank menjadi komisaris independen Telkom.
Baca Selengkapnya