DUNIA tampak sedikit lebih tenang di Dumbarton Oaks hari itu. Musim gugur mendekat, udara bertambah sejuk seperti lazimnya bulan September, dan di rumah yang dihiasi lukisan dari zaman Bizantium dan Abad Tengah itu, di antara petak-petak kebun yang asri, empat menteri luar negeri bertemu—seakan-akan setelah itu, tak ada musim dingin yang akan mencengkeram.

Sebuah cita-cita tinggi sedang hendak dicapai, sebuah rencana besar disusun: mereka menyiapkan cetak-biru sebuah lembaga yang disebut "Perserikatan Bangsa-Bangsa". Mimpi mereka perdamaian, niat mereka keamanan dunia. Mereka—wakil Amerika Serikat, Inggris, Rusia, dan Cina—datang karena rasa ngeri, tapi juga karena sangka baik.

Betapa berbeda tahun 1944 itu dengan tahun 2003. Di Dumbarton Oaks, harapan sedang naik. Posisi keempat negeri yang bertemu itu di atas angin dalam perang besar yang melanda Eropa, Afrika, dan Asia. Musuh mereka, Jerman, Italia, dan Jepang, sudah terdesak. Tapi para calon pemenang itu toh tahu betapa besar ongkos konflik selama lima tahun itu. Seusai perang, tercatat 21 juta orang sipil tewas—setelah Hitler bunuh diri di bunkernya di Berlin dan bom atom jatuh di Hiroshima dan Nagasaki.

Dunia gentar. Para pemimpin pelbagai negeri berupaya untuk menemukan cara dan institusi yang dapat menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Ide untuk mendirikan PBB bahkan bermula sebelum pertemuan di Dumbarton Oaks.

Hulunya bisa ditemukan dalam Atlantic Charter yang disusun Presiden AS Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Churchill pada tahun 1941. Atau bahkan jauh sebelumnya, setiap kali manusia baru merasakan luka busuk peperangan. Immanuel Kant telah memikirkannya pada tahun 1795. Presiden Wilson melaksanakan gagasan yang sama pada tahun 1918, dengan mendirikan Liga Bangsa-Bangsa.

Kant, Wilson, dan pertemuan di Dumbarton Oaks sama-sama bertolak dari sebuah sangka baik, bahwa setelah sebuah perang besar, bangsa-bangsa akan bersedia bekerja sama, dan berunding, untuk perdamaian.

Tapi tak jarang memang sangka baik itu ditertawakan oleh mereka yang bisa menunjukkan bahwa dunia bukanlah sebuah resepsi perkawinan. PBB dianggap telah keliru dalam memandang bagaimana dunia "sebenarnya".

Mungkin karena PBB berangkat dari cita-cita yang terlampau luhur hingga harus dilaksanakan dengan sikap pragmatik—tapi sebuah sikap pragmatik yang sering membingungkan.

Dalam cita-cita itu, perdamaian dunia akan dikaitkan dengan perkawanan dan kesetaraan. Tapi tak mudah untuk memutuskan apa dan siapa yang berdamai dan setara di dunia ini. Akhirnya, "bangsa"-lah yang dipilih untuk menjadi sang subyek.

Sebagai konsekuensinya, "bangsa" harus dianggap homogen dalam tubuhnya. Sebuah "bangsa" harus diasumsikan punya struktur, punya batas dan otoritas yang mewakilinya. Walhasil, "negara-bangsa"-lah yang diakui sebagai subyek. PBB pada akhirnya memang sebuah perkumpulan "negara-bangsa", lain tidak.

Tapi "bangsa" bukanlah sebuah subyek yang kukuh apalagi kekal. Pada tahun 1971, misalnya, "bangsa Pakistan" tak lagi berarti mencakup mereka yang hidup di sebelah timur. Bangla Desh menjadi sebuah bangsa tersendiri, dan diterima sebagai anggota PBB pada tahun 1974.

"Negara" juga tak dengan sendirinya identik dengan "bangsa". Kekuasaan yang berada di pucuk "negara", yang dalam sidang PBB mengatasnamakan orang banyak yang hidup di sebuah wilayah, belum tentu sebuah kekuasaan yang diterima orang banyak itu. Yakinkah kita, bisakah "bangsa" Korea Utara diwakili rezim yang sekarang bertakhta? Begitu juga "bangsa" Saud?

Dalam pada itu, "negara" juga bisa berganti secara radikal, seperti setelah robohnya Tembok Berlin pada tahun 1989. USSR atau Uni Soviet tak lagi sebuah federasi komunis, dan Rusia berdiri sendiri pada tahun 1991.

"Negara-bangsa", subyek itu, memang sebuah pengertian yang sering meragukan—dan juga tanpa kesetaraan: begitu besar beda India (penduduknya lebih dari semiliar), misalnya, dari Brunei (penduduknya cuma 300 ribu), meskipun kedua-duanya punya suara yang sama di PBB. Sebenarnya sejak pertemuan di Dumbarton Oaks, telah tampak perbedaan itu: ada bangsa yang menang dan ada yang kalah perang. Itu sebabnya sampai dengan hari ini ada "negara-bangsa" yang duduk dalam Dewan Keamanan dengan kekuasaan memveto keputusan yang diambil. Tapi rupanya di awal abad ke-21, Amerika, salah satu "negara-bangsa" yang punya posisi istimewa itu, kian merasa privilese itu tak memadai.

PBB, bagi pemerintahan Bush, adalah gangguan bagi kedaulatan nasionalnya. Kini Amerika tegak seperti sebuah benteng besar yang memandang ke luar dengan sikap seperti memelototi sebuah wilayah barbar yang mengancam—dalam bentuk Al-Qaidah ataupun AIDS. Dan ia merasa bisa membereskan sendiri wilayah barbar itu. Maka buat apa PBB?

Tapi mari kita bayangkan PBB bubar. Bayangkan sebuah dunia yang tanpa lembaga untuk merundingkan konflik bersenjata antara pelbagai negeri. Bayangkan sebuah dunia tempat penyelesaian sengketa sepenuhnya ditentukan oleh perang dan oleh siapa yang paling kuat dalam perang itu.

Mungkin itulah yang sedang terjadi. Tapi sepenuhnya? Kini sebuah hegemon akan tak cukup dengan hanya menggertak dan menyuap. Dunia kian berliku dan tak terduga. Kekuatan—setidaknya dalam perekonomian—tak pernah bisa bertahan sendirian terus-menerus. Pada akhirnya akan diperlukan juga sebuah daya yang bukan cuma militer, tapi daya untuk meyakinkan tentang apa yang dianggap "adil" dan "tak adil". Dengan kata lain, sebuah "ideologi", yang palsu ataupun setengah palsu, tapi memerlukan percaturan pendapat. Kita tak berada di masa pra-1944, sebelum Dumbarton Oaks, sebelum orang di dunia merasa saling membutuhkan.

Goenawan Mohamad