Tom Saptaatmaja,
alumnus Seminari St. Vincent de Paul

Meski ke-34 menteri dalam Kabinet Kerja sudah dilantik Presiden Jokowi pada 27 Oktober lalu, hingga kini masih ada pertanyaan ke penulis mengapa tak ada lagi menteri yang beretnis Tionghoa. Pertanyaan itu terlontar karena sejak 1945-2014 memang selalu ada menteri beretnis Tionghoa.

Sebenarnya, terkait dengan etnis, apa pun etnisnya, kalau sudah ditunjuk presiden menjadi menteri, setiap menteri harus siap membantu presiden mewujudkan janji-janji beliau selama kampanye pilpres lalu. Lagi pula jika etnisitas menjadi pertimbangan utama dalam memilih menteri, boleh jadi presiden bisa pusing, mengingat di negeri ini ada ratusan etnis atau suku.

Memang, kalau kita perhatikan, ke-34 menteri dalam Kabinet Kerja, dari Aceh, Nias, Padang, Sunda, Jawa, Bali hingga Papua, sudah terwakili. Keterwakilan etnis itu menunjukkan kemajemukan Indonesia.

Maka, ada yang agak heran, mengapa kali ini tidak ada etnis Tionghoa di susunan kabinet. Padahal, sejak Indonesia merdeka hingga berumur 69 tahun, seperti disebutkan di atas, selalu ada menteri beretnis Tionghoa yang duduk dalam kabinet. Dari era 1945-1950, dalam kabinet Sjahrir kedua, Mr. Tan Po Gwan menduduki pos Menteri Negara Urusan Tionghoa. Lalu saat Amir Sjarifoeddin membentuk kabinet, Siauw Giok Tjhan menjadi Menteri Negara Urusan Tionghoa dan Ong Eng Die dari PNI sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Pada masa Demokrasi Parlementer (1950-1959), seperti dalam kabinet Ali Satroamidjojo, juga ada nama Dr Ong Eng Die sebagai Menteri Keuangan dan Lie Kiat Teng untuk pos Menteri Kesehatan. Di masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), tepatnya dalam Kabinet Kerja IV, Kabinet Dwikora, dan Kabinet Dwikora yang disempurnakan, ada nama Oei Tjoe Tat sebagai Menteri Negara yang diperbantukan kepada Presiden RI dan David Gee Cheng diangkat menjadi Menteri Cipta Karya dan Konstruksi.

Di era Seoharto 1966-1998, juga pernah ada yang jadi menteri, yakni Bob Hasan sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Sedangkan di era Reformasi (1998-2009), kita mengenal Kwik Kian Gie sebagai Menteri Koordinator Ekonomi (1999-2000) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional serta Ketua Bappenas (2001-2004). Sedangkan di era SBY-Kalla (2004-2009), ada Mari Elka Pangestu sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Mari kemudian menjadi Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif (2009-2014).

Itu selintas nama-nama Tionghoa di kabinet selama 69 tahun. Nama-nama itu ditampilkan sekadar untuk pemaparan sejarah. Jadi, ada fakta menteri beretnis Tionghoa dalam kabinet kita. Menginformasikan fakta itulah yang menjadi tujuan utama tulisan ini. Tidak ada pretensi untuk menyalahkan, membebani, atau menuntut Presiden Jokowi agar memilih menteri beretnis Tionghoa.

Kabinet yang fungsional tidak mengutamakan unsur representatif, melainkan produk: kerja, kerja, dan kerja. Yang penting, di atas semuanya, siapa pun, dari etnis apa pun, selama sudah dipilih Presiden untuk menjadi menteri, silakan bekerja sebaik-baiknya. Jangan lupa, menjadi menteri adalah amanah untuk membantu Presiden guna menyejahterakan rakyat. Sebab, rakyat adalah pemegang kedaulatan sejati.