Rencana Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memanggil Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen sebaiknya segera dilakukan. Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) ini terang-terangan mengaku mengetahui penculikan aktivis politik pada 1997/1998. Kendati amat terlambat, kesaksian sang Jenderal amat penting untuk membongkar peristiwa kelam ini.

Kivlan mengungkapkan pernyataan yang mengejutkan itu lewat sebuah acara televisi. Ia mengklaim mengetahui pelaku penculikan, lokasi penembakan, serta kuburan para korban. Pengakuan Kivlan tak bisa disepelekan. Ia pernah dekat dengan Prabowo Subianto. Ketika Kivlan menjadi Kepala Staf Kostrad pada 1998, Prabowo menjabat Panglima Kostrad.

Setelah 15 tahun lebih, peristiwa itu masih gelap. Sembilan korban penculikan dilepaskan, dan para pelaku sudah diajukan ke pengadilan militer, tapi sebagian korban belum ditemukan. Lewat pengadilan militer terungkap bahwa penculikan terhadap sejumlah aktivis pro-demokrasi itu dilakukan oleh 11 personel Kopassus Grup IV. Kelompok penculik ini disebut sebagai Tim Mawar. Saat itu Kopassus dipimpin Letnan Jenderal Prabowo Subianto, yang kini maju sebagai calon presiden dari Partai Gerindra.

Prabowo, yang disidang oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP), kemudian dipecat. Tapi masalah ini belum tuntas. Kalau benar Prabowo cuma menjalankan perintah seperti yang dikesankan selama ini, tak terungkap siapa petinggi militer yang memerintahnya. Hingga kini setidaknya 13 aktivis yang diperkirakan diculik juga masih misterius.

Sulit membongkar kasus itu bila hanya dilakukan lewat pengadilan militer atau DKP. Kasus penculikan itu semestinya dibawa ke pengadilan hak asasi manusia agar menjadi terang-benderang. Inilah pentingnya pengakuan Kivlan yang kini menjadi politikus Partai Persatuan Pembangunan-terlepas apakah pernyataannya itu sekadar manuver politik atau memang serius ingin membongkar kejahatan HAM.

Bola kini ada di tangan Komnas HAM. Lembaga ini mesti segera memanggil Kivlan secara resmi, lalu menggunakan pengakuannya untuk memulai penyelidikan baru kasus penculikan aktivis. Dengan cara ini, Komnas bisa mengusulkan lagi pembentukan pengadilan HAM. Di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pengungkapan kasus ini mandek karena pemerintah enggan membentuk pengadilan HAM, meskipun sudah direkomendasikan Komnas HAM pada 2009.

Dibentuknya pengadilan HAM juga akan memberikan preseden untuk mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM berat lain yang pernah terjadi. Tidak usah pura-pura lupa, bangsa ini masih dibebani sejarah kelam menyangkut pelanggaran HAM berat seperti Tragedi 1965 dan kasus 27 Juli.

Seperti kejahatan HAM yang lain, kasus penculikan aktivis akan semakin sulit diungkap bila pengusutannya ditunda. Para saksi dan pelaku keburu tiada. Padahal tragedi ini masih menyisakan tanda tanya besar mengenai nasib para aktivis yang hilang sekaligus menggoreskan luka dalam bagi bangsa kita.