TEMPO.CO, Jakarta - E.H. Kartanegara, Wartawan
Politik titipan. Dua kata itu kembali sering terdengar di antara pembicaraan dan analisis politik kontemporer kita.
Dari berbagai kajian sejarah politik di Indonesia, politik titipan ini menjadi salah satu tema menarik sekaligus menantang untuk ditelaah mendalam. Dalam sejarah pergerakan para tokoh politik kita pada dekade awal abad ke-20, misalnya, banyak momen dramatis muncul di sekitar makna "titip-menitip" ini. Kepada Cindy Adams, penulis buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia yang terkenal itu, konon, dengan suara bergetar, Presiden RI pertama itu menceritakan kisahnya pada masa remaja ketika oleh orang tuanya, Soekemi Sosrodihardjo, ia dititipkan pada H.O.S. Tjokroaminoto.
Di rumah pendiri Syarikat Islam itulah Sukarno yang masih berumur 16 tahun menimba ilmu sekaligus mereguk pengalaman dan mempelajari dinamika politik kala itu. Membaca banyak buku dan berdiskusi dengan sejumlah tokoh yang kemudian dikenal sebagai Bapak Pergerakan Nasional, seperti Sutomo, Wahidin Sudirohusodo, juga Abdul Muis, Agus Salim, Ahmad Dahlan, dan Tan Malaka.
Dari kajian sangat serius Benedict R.O'G. Anderson, Language and Power, Exploring Political Cultures in Indonesia, misalnya, kita dapat membaca perilaku politik para tokoh itu yang sebenarnya berangkat dari politik tradisional Jawa dengan gaya dan aturan Barat. Maklum, sebagian dari mereka bukanlah politikus kelas bangsawan, melainkan berasal dari kalangan priayi rendah. Kelas inilah yang dari awalnya adalah orang-orang desa yang dititipkan di keraton-keraton oleh orang tua mereka. Dari sinilah kata sowan tetap dilestarikan hingga sekarang.
Sowan-ungkapan kesopanan dalam bahasa Jawa yang menyatakan kedatangan "kawula" menghadap pihak yang lebih "dituakan", lebih dihormati-ini masih kita lihat di pesantren-pesantren saat para orang tua menitipkan anak-anak mereka kepada para kiai agar dididik menjadi santri. Bukankah dalam urusan politik, kita juga sering mendengar ungkapan "sowan politik" yang seolah menunjukkan mereka masih satu keluarga?
Tema politik keluarga yang diselewengkan Soeharto dijadikan fokus kajian Saya Sasaki Shiraishi dalam Young Heroes: The Indonesian Family in Politics (Cornell; 1997), untuk menyoroti sepak terjang politik titipan yang dikendalikan Soeharto pada era Orde Baru. Dalam studi ringkas ini, kita menemukan pemahaman bahwa sungguh pun banyak ideologi dan buah pemikiran besar yang memukau, politik kita belum sepenuhnya bebas dari rekatan keluarga.
Dalam keluarga versi Orde Baru, politik tidak terbatas pada kelihaian mengelola kepentingan (management of interest), tapi yang lebih menentukan adalah kuasa Soeharto sebagai center of interest membagi berbagai paket politik titipan kepada kroninya. Di sinilah terletak kekuatan sekaligus kelemahan politik titipan versi Soeharto.
Ya, politik titipan bukan tidak memiliki kaitan dengan masa lalu. Tinggal bagaimana para wakil rakyat menggalang keberanian politik untuk meningkatkan kontrol yang menjadi hak mereka agar sejarah kelam Orde Baru tidak terulang lagi.
Bukankah dalam demokrasi, presiden, wakil presiden, dan para wakil rakyat sesungguhnya juga titipan? Mereka pemegang amanat rakyat, dan segala bentuk penyelewengan akan dibaca secara kritis oleh rakyat.
Berita terkait
Putera-puteri Mantan Presiden di Peluncuran Yudhoyono Institute
11 Agustus 2017
Sejumlah mantan menteri serta anak mantan presiden hadir dalam peluncuran The Yudhoyono Intitute yang dipimpin Agus Yudhoyono.
Baca SelengkapnyaAgus Yudhoyono Resmikan Yudhoyono Institute, Sandiaga Pesan Ini
10 Agustus 2017
Hadir dalam peresmian The Yudhoyono Institute yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono, Sandiaga Uno ikut berkomentar.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla: Pengusaha Sebaiknya Tak Terjun ke Politik, tapi...
24 April 2017
Menurut Jusuf Kalla, saat ini sudah banyak pengusaha yang kadung terjun ke dunia politik di usia muda.
Baca SelengkapnyaSoal Program DP 0 Rupiah, Bos Lippo Tertarik Bantu Anies
20 April 2017
John Riady mendukung program yang diluncurkan oleh Gubernur
terpilih, Anies Baswedan.
Simak Penjelasan Bank BRI Sebelum Tagih Janji Anies DP Rp 0
20 April 2017
Berdasarkan aturan, program Anies menyalahi aturan DP kredit
pemilikan rumah (KPR).
Hanura Berjanji Dukung Jokowi Lagi di Pilpres 2019
22 Desember 2016
Partai Hanura akan terus mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga akhir masa jabatannya.
Baca SelengkapnyaCak Imin Curhat ke Jokowi Soal Kursi PKB
29 November 2016
Presiden Jokowi mengatakan pemerintah tidak menomor-duakan PKB.
Baca SelengkapnyaMengapa Ahok Kerap Marah di Depan Publik? Begini Ceritanya
24 Mei 2016
Pakar komunikasi politik menjelaskan kenapa Ahok kerap seperti tak bisa mengontrol emosinya.
Baca SelengkapnyaKualitas Politikus Perempuan Dinilai Merosot
15 Maret 2016
Yayasan Satu Nama dan Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta menggelar diskusi untuk memperingati Hari Perempuan Internasional.
Baca SelengkapnyaJanji Kampanye Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah Ditagih
20 Agustus 2015
Kartu petani dan kartu nelayan adalah janji kampanye Ganjar Pranowo sebelum jadi Gubernur Jawa Tengah.
Baca Selengkapnya