TEMPO.CO, Jakarta - Komarudin Watubun, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Papua (2014-2019)

Fenomena pemerintah kali ini, dengan segala bentuk inovasi dan aksesori yang berbeda dengan pemerintah sebelumnya, tentu memberikan harapan baru kepada masyarakat. Susunan kabinet yang ada juga mendapat penilaian yang beragam. Idealnya, kurang afdal menilai (kerja) orang sebelum ia memberikan bukti. Namun tentu tidak salah juga-bahkan wajib hukumnya-melakukan pengawasan sejak masa awal pemerintah baru bekerja, termasuk memaknai pesan dan kampanye yang disampaikan dalam dua kunjungan Jokowi ke Papua.

Jika pemerintah Jokowi-JK dan Kabinet Kerja gagal memberi makna yang sejati, jangan harap Papua berubah. Papua akan tetap seperti zaman dulu kala, menjadi sumber eksploitasi pusat yang tiada henti. Sebaliknya, jika berhasil, pemerintah Jokowi akan menorehkan catatan sejarah bermakna, yakni rakyat Papua yang sejahtera dan bermartabat.

Selama berkampanye di Papua, Jokowi telah banyak mengemukakan pandangannya tentang apa yang ingin ia lakukan untuk Papua. Dalam bidang ekonomi, salah satu hal yang membuat masyarakat Papua antusias dan berharap banyak kepada Jokowi adalah konsep Presiden untuk mengatasi masalah kenaikan harga-harga barang. Konsep tol laut juga banyak memikat masyarakat Papua. Konsep ini memang lain daripada yang lain, "menohok" langsung ke arah jantung persoalan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua.

Pesan lainnya adalah soal pengelolaan sumber daya alam (SDA) Papua. Dalam dua kali kunjungannya ke Papua, Jokowi mengatakan SDA Papua harus sebesar-besarnya diperuntukkan bagi kemakmuran Papua, bukan wilayah lain. Hingga saat ini, rakyat Papua yakin janji tersebut bukan sebatas retorika Jokowi. Terbukti, Jokowi-JK telah berhasil merebut hati dan pikiran rakyat Papua, sehingga suara pasangan ini mencapai lebih dari 72 persen untuk Provinsi Papua dan 67 persen lebih untuk Provinsi Papua Barat. Jokowi "berhasil" memandang permasalahan Papua dari sudut pandang hati dan pikiran orang Papua, bukan memaksakan kehendak Jakarta.

Kini, rakyat Papua menunggu implementasi riil dari janji itu sejak awal kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden. Pemerintah Jokowi-JK harus segera menunjukkan langkah-langkah nyata dalam semua aspek. Sebab, kekecewaan atas ihwal inilah yang sering memicu kemarahan masyarakat Papua, sehingga berdampak meningkatnya masalah keamanan dan aksi-aksi gerakan sipil bersenjata yang ingin keluar dari negara kesatuan republik indonesia.

Selama lebih dari 10 tahun, Jakarta sering berkelit bahwa di Papua sudah ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Namun, sayangnya, otonomi tersebut tidak sejalan dengan tujuannnya. Seringkali otonomi diidentikkan dengan jumlah dana untuk Papua. Padahal, masyarakat Papua sendiri "bingung" soal angka yang dimaksudkan. Jangan sampai ada klaim pemerintah pusat telah menyalurkan dana ke Papua dalam rangka otonomi khusus. Padahal dana itu hanya menumpang atau transit di Papua untuk selanjutnya kembali ke Jakarta dan dimanfaatkan oleh penguasa serta pengusaha dari pusat dan sebagian kalangan elite di Papua semata.

Saatnya menyongsong Jokowi-JK dan kabinetnya untuk bekerja dengan hati yang tulus, layaknya matahari menyinari bumi yang tidak meminta kompensasi apapun.