Sering saya ingat anak-anak yang bernyanyi di halaman sebuah sekolah yang tak jauh dari danau. Pagi itu bersih. Lagu itu sudah biasa saya dengar di mana-mana, tapi pada saat macam itu terasa menggetarkan, mungkin karena tempat di dekat Danau Tamblingan itu sunyi, di ujung hutan, rindang oleh pohon yang lebat dan rimbun seperti rahasia. Atau mungkin karena di sudut itu, saya sempat merenung.

Melodi itu bersahaja dan kata-kata itu bukan puisi yang cemerlang. Tanah airku, demikian paduan suara itu terdengar, tak bisa kulupakan, juga dalam pengembaraan yang jauh.

Dari sekolah dusun itu mungkin tak ada anak yang pernah jauh berjalan. Tapi agaknya mereka bisa membayangkan, dari keteduhan Bali Utara itu, bahwa ada sebuah negeri yang senantiasa melekat pada diri—sebuah negeri yang bukan hanya sebuah tempat di peta bumi.

Ada sebentuk nyanyian lain yang dilagukan hampir setiap orang Indonesia sejak kecil. Di sana disebut negeri ini sebagai "tempat lahir", "tempat berlindung di hari tua", dan "tempat akhir menutup mata". Tapi kita tahu "tempat" di kalimat itu juga berarti tanah "tumpah-darah".

"Darah" selalu menerbitkan imaji yang dramatis, apalagi darah yang "tumpah". Kata itu dekat dengan nyawa dan tubuh. "Darah" yang tumpah berasosiasi dengan luka, sengsara, risiko, bahaya, dan sengketa.

Ada beda antara sebuah negeri sebagai sebuah "tempat" dan sebuah negeri sebagai sebuah pengalaman khusus yang melibatkan "nyawa", "tubuh", "luka", "bahaya", dan "sengketa". Dari perbedaan itu kita akan lebih mengerti mengapa sebuah negeri bisa begitu berarti bagi diri kita. Sebab politik, dalam arti proses, prosedur, dan prasarana mengatur kehidupan bersama di sebuah negeri, tak selamanya hanya bersangkutan dengan negosiasi di sekitar ruang dan bahan ("tanah" dan "air"), melainkan juga dengan trauma.

Hampir semua negeri mempunyai trauma, meskipun tak selamanya diakui atau diingat lagi. Yang sulit melupakannya adalah orang Indonesia, Spanyol, atau Afrika Selatan. Mereka, lebih dari orang Singapura atau Abu Dhabi, akan mengerti mengapa sebuah negeri disebut "tumpah darah". Tanah itu sebuah arena publik yang pernah mengalami luka dan melihat diri sendiri tak bisa diterangkan bahkan oleh seorang Habermas.

Dengan darah yang pernah tumpah kemarin, bagaimana kita bayangkan arena publik ini sebagai "demokrasi rembukan" (deliberative democracy) yang menggunakan nalar untuk mencapai kemufakatan? Demokrasi Habermas hanya akan tampak seperti sebuah ruang sidang yang bersih dan rapi, jauh dari jalanan yang dihambat lubang dan reruntukan. Dengan bekas luka yang masih nyeri, tiap rembukan akan dilihat sebagai sekadar siasat. Tak banyak orang percaya bahwa yang kuat dan korup membutuhkan rasionalitas. Posisi si lemah tak selamanya bisa diutarakan dengan nalar. Negara tak selamanya bisa dipercaya.

Habermas menyadari ini dan menunjukkan peran civil society sebagai wali penjaga agar "demokrasi rembukan" bisa berjalan baik dan benar. Harus ada pelbagai perkumpulan masyarakat yang menolak diatur oleh pasar dan dikungkung oleh Negara. Itulah inti civil society atau "masyarakat madani".

Tapi bisa yakinkah kita bahwa "masyarakat madani" akan bisa mendukung rasionalitas? Bisakah ia berada di posisi yang tak akan berat sebelah ketika konflik terbit?

Terus terang, saya tak pandai memahami Habermas. Bagi saya ia begitu yakin akan terjadinya konsensus, berkat laku komunikatif, berkat rasionalitas yang tak egosentris. Mungkin ia tak pernah membayangkan sebuah negeri sebagai "tumpah darah". Dalam bahasanya, "negeri [kelahiran]" memang berarti Vaterland, "tanah bapak". Bukan "tanah ibu", bukan "ibu pertiwi" yang merasakan sakit dan cemas ketika si orok dilahirkan.

Dengan metafor "bapak", yang terbayang adalah rasa terlindung, tanpa kekhawatiran. Dengan bayangan "bapak", sengketa Insya Allah akan dikelola hingga terpecahkan. Bahkan konflik hanya akan tampak sebagai lintasan peristiwa di luar proses, semacam aksiden di arena publik.

Tapi mungkin karena Habermas hidup di Eropa, tempat politik dan demokrasi begitu rapi dan mudah ditebak hingga terasa kehilangan élan. Di Indonesia, saya selalu ingat akan "darah" yang "tumpah" dalam kelahiran, perjalanan, dan kematian. Di sini orang hidup dengan risiko, bahaya, sengsara, tapi juga gairah dan pathos. Di sini konflik bukanlah sesuatu di luar proses, bukan "kecelakaan".

Maka orang pun bermimpi tinggi tapi juga kecewa berat. Tapi tidakkah dengan begitu demokrasi penting? Saya mencoba bilang "ya" dan jadi pragmatis. Richard Rorty mengatakan bahwa agenda dan laku politik adalah persoalan "pembaruan yang pragmatis, jangka-pendek, dan kompromi". Bagaimana dengan mimpi dan gelora hati? "Saya akan menyimpan radikalisme dan pathos untuk saat-saat privat," kata Rorty, tapi akan "tetap jadi reformis dan pragmatis bila saya harus berurusan dengan orang lain."

Persoalannya, bagaimana membatasi saat yang privat dengan komitmen politik, di sebuah masyarakat di mana teror dan pengekangan bisa merasuk ke dalam lubuk pikiran yang sendiri. Demokrasi memang sebuah proses politik dengan kerendahan hati. Demokrasi ada karena kita tahu betapa terbatasnya diri, hingga keputusan jangka pendek dan kompromi pun jadi pilihan yang arif.

Tapi apakah itu berarti kita tak perlu mengakui ada hal-hal yang sebenarnya tak terselesaikan, misalnya "keadilan"—dan sebab itu keputusan jangka pendek dan kompromi selalu mengandung cacat? Tidakkah kita harus selalu ingat bahwa ada hal-hal yang retak dan runtuh dan darah yang mungkin tumpah ketika konsensus dibulatkan?

Saya dengarkan terus nyanyian di tepi hutan itu. Mungkin saya salah. Mungkin di dalamnya ada kata "terkenang sayu".

Goenawan Mohamad