Tuhan, kata Bunda Teresa, bersahabat dengan diam. Kembang tumbuh tanpa kata dan bulan bergerak tanpa berisik. Tiap agama menghargai tafakur. Tuhan sebenarnya tak pernah mengisyaratkan agar manusia memasang pengeras suara di pagi buta; yang dianjurkan adalah sebuah salat sejenak dengan suara rendah. Lebih ketat dari tafakur sehari-hari adalah para biarawan Trappis, sebuah ordo dalam Gereja Katolik yang berdiri di Prancis pada abad ke-17. Di biara mereka yang sunyi, para rahib itu menjalani hidup tanpa bicara. Mereka hanya berdoa dan bekerja. Hening memang sebuah pengakuan tentang Tuhan sebagai yang tak terungkapkan dalam bahasa—sebab Ia senantiasa misteri yang kekal. Di Jawa, orang kebatinan, yang terpengaruh oleh sufisme Islam, menggambarkan bahwa kehidupan batin yang aktif cenderung berkaitan dengan sikap tidak-omong. Bahasa Jawa menyebut "berkata dalam hati" sebagai "mbatin"—meskipun tak berarti bahwa dalam Kongres Kebatinan semua orang tak bicara sepatah kata pun. Dalam tradisi Hindu ada saat religius yang disebut dalam bahasa Sanskerta sebagai sunyata, yang berarti "kekosongan", atau "suwung". Ketika kata Sanskerta itu tumbuh di Jawa, ia hampir sinonim dengan pengertian "realitas yang lebih mulia". Tuhan, "realitas yang lebih mulia" itu, memang bersahabat dengan diam. Tetapi apa yang terjadi seandainya Tuhan sendiri adalah Yang Maha Tak Bicara? Pengalaman religius memang bisa tumbuh tanpa kitab yang menghadirkan titah Tuhan. Tak semua agama mempunyai Qur'an. Tak semua iman memiliki Musa yang membawa 10 Perintah. Tetapi setidaknya bagi manusia, Tuhan, sebagai Zat yang mungkin bisa disebut "Differance Yang Absolut" sekalipun—karena "tak suatu pun yang menyamai-Nya"—selalu dibayangkan sebagai Tuhan yang membuka, atau memungkinkan, komunikasi. Kata, percakapan, akhirnya memang tak terelakkan. Ia bahkan bisa menentukan. Manusia—dan juga Tuhan—tidak sendiri, melainkan selalu "dalam-bahasa". Bahasa mengasumsikan adanya sebuah dialog, dan dialog mengasumsikan sebuah ruang bersama. Bahasa memang menjadi kurang relevan ketika kita berhubungan dengan Yang Maha Tak Terumuskan, dan di situ "ruang bersama" adalah sebuah momen tafakur, saat sunyata, sebuah "samadhi". Tetapi di luar itu, ruang itu adalah sebuah polis, tempat di mana kita berurusan dengan sesama. Itulah sebabnya tak ada kehidupan politik yang tanpa kata. Megawati Soekarnoputri mungkin punya asas, siasat, atau sifat sendiri bila ia tak banyak bicara dan menganggap sebuah perdebatan politik tak sesuai dengan "adat Timur". Dengan mudah orang akan bisa membantah ini. Seandainya kata dan argumentasi tak perlu, Bung Karno tak akan punya kumpulan tulisan dan pidato Dibawah Bendera Revolusi, sebuah dokumen penting perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan "adat Timur"? Kehidupan politik, di Barat dan di Timur, sedemikian meniscayakan kata—untuk mengajak sesama, untuk menghadapi sesama—sehingga diam pun jadi kata tersendiri. Diam adalah sebuah statemen yang terbalik diekspresikan. Tapi kita, menghadapi itu, tak akan selalu bisa mengintai apa makna sang sphinx. Diam, sebagaimana ekspresi patung mitologis di makam Fir'aun itu, adalah pernyataan yang tak bisa dibantah. Memang, bahasa mengandung unsur kekuasaan—dalam dirinya ada kesepakatan sosial yang harus dipatuhi—tapi kesepakatan itu sesuatu yang berkembang. Ia tumbuh tak sari satu sisi. Diam, sebaliknya, sebagai statemen, tak bisa berkembang. Ketika diam berkuasa, ia memonopoli makna. Itu sebabnya dalam sejarah kezaliman kekuasaan, terutama dalam "despotisme Timur", politik mati. Percakapan bukan percakapan, kata bukan kata, melainkan—kalaupun masih ada—satu dari sekian alat penindasan. Kata menjadi sebilah pedang berat yang membebani manusia. Dalam khazanah Jawa ada keyakinan "sabda pandhita ratu": sekali diucapkan, ujar Sang Ratu pantang ditarik kembali. Kalau ditarik, kekacauan akan terjadi—satu hal yang menunjukkan betapa dahsyatnya implikasi setiap sabda. Sang Ratu harus ekstrahati-hati. Ia dianggap tak boleh salah. Di sini tak pernah diakui bahwa kesalahan adalah bagian dari tiap percakapan. Suasananya sama mencengkamnya dengan yang tergambar dalam pepatah "Mulut kamu, harimau kamu, mengerkah kepala kamu". Ketika setiap ucapan bisa mencelakakan, sebenarnya yang tengah berlangsung adalah teror dan kebisuan. Dalam kebisuan itu tak ada politik. Wilayah kekuasaan yang ada bukanlah sebuah polis, melainkan bagian perpanjangan pribadi sang despot. Di situ orang memang bisa memilih diam sebagai perlawanan. Itulah yang dilakukan orang Prancis di akhir tahun 1930-an, di bawah pendudukan Jerman dan sabda Nazi yang menguasai bahasa. Di tahun-tahun itu Sartre menggambarkan kehidupan sebagai "Republik Diam"—sebuah republik yang tak nampak dan tak terdengar, sebuah republik yang dibangun oleh orang-orang yang menampik untuk berdialog dengan kezaliman hari itu, juga sebuah republik yang gentar tapi bebas. Republik itu tak terjangkau Hitler. Diam terdengar luhur di sini, namun secara tak langsung dicatat sebagai perbuatan haram. Haram dalam arti membangkang titah, dan haram karena ia tak tersentuh tangan yang najis. Pada akhirnya, diam-haram itu berujung kekerasan. Ketika orang Prancis menampik dialog, mereka menyiapkan bedil. Hitler tidak lengser karena negosiasi. Diam, di situ, tumbuh dalam konteks darurat. Tapi seseorang bisa memilih diam bukan sebagai siasat, melainkan sebagai kebajikan. Namun dengan itu ia menampik politik. Politik memang milik orang ramai. Keramaian jarang memberi tempat bagi pribadi yang autentik. Politik, seperti halnya pasar, bisa mengandung kepalsuan. Yang berkhalwat tak akan mendekati plasa dan pasar. Ia akan membangun sebuah menara, dari gading ataupun dari batu. Ia menampik jadi sebutir garam di antara ribuan butir yang lain, dan tak hendak jadi bagian papan yang dirampatkan. Ia manusia bebas. Salahkah dia? Bagi saya tidak. Selalu ada saat untuk "politik" dan ada saat untuk "a-politik", ada saat tafakur dan ada saat berseru-seru. Ia tak salah, selama ia tahu bahwa Tuhan (dan kebebasan) memang bersahabat dengan diam, tapi terkadang diam tak bersahabat dengan siapa pun. Goenawan Mohamad