Purnawan Andra, anggota staf Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Kemdikbud

Seragam tidak hanya menjadi penanda identitas dalam hal status sosial, agama, hingga profesi. Dalam politik, seragam menjadi alat komunikasi semiotis yang dimainkan dalam kontestasi kepemimpinan, karena kekuasaan memerlukan seperangkat pakaian yang berwibawa. Sukarno memiliki seragam kebesaran sebagai "Presiden, Panglima, dan Pemimpin Besar Revolusi" yang dandy, modis, dan trendi pada masanya.

Logika ini dipahami betul oleh negara yang menjadikan seragam sebagai representasi atas segala aspek kehidupan manusia Indonesia, dari sebagai material perekonomian, presentasi budaya, dan sekaligus sebagai penanda keberhasilan politik pemerintahan. Seragam tidak hanya merupakan simbolisme identitas dan komunalitas, tapi juga menegaskan kuasa negara atas nama nasionalisme yang ideologis. Negara menghendaki kepatuhan rakyat terhadap kuasa politik. Oleh karenanya, seragam dihadirkan untuk mencipta ketertiban dan kontrol. Seragam diartikan sebagai sebuah kesatuan, kesamaan yang mengesankan suatu kebersamaan dan kekuatan sekaligus. Seragam menjadi sarana penting untuk mengurangi individualitas, membentuk dan mereproduksi identitas kolektif dan solidaritas kelompok sehingga terlihat jelas dan sulit ditembus.

Sekimoto (2005) mencatat bahwa pada masa Orde Baru seragam mempunyai arti penting dalam konteks (re)presentasi sebuah identitas kelompok yang menjadi bagian atau, bahkan, melampaui pertunjukan arak-arakan kebesaran dan upacara. Seragam terlihat jelas, baik secara fisik maupun maknanya, terutama dalam peristiwa seremonial publik, seperti saat upacara hari nasional. Seragam pada upacara bukan hanya produk suatu pola induk mengenai tata cara berpakaian. Seragam berfungsi sebagai tanda kedekatan si pemakai dengan negara.

Hal ini terjadi karena upacara pada dasarnya merupakan suatu kumpulan orang di dalam dan di sekeliling perlengkapan negara. Pemakaian seragam merupakan cara yang tepat bagi orang-orang yang merupakan alat negara untuk membedakan diri dari massa tanpa nama (rakyat), yang tidak memiliki seragam dan dianggap tidak memiliki peran dalam cara berpikir negara dan bangsa. Agar dapat mengenakan suatu seragam pada masa Orde Baru, seseorang harus menjadi anggota organisasi yang diakui resmi, yang secara langsung atau tidak langsung menyatakan otorisasi pemerintah.

Seragam menjadi penanda makna sekaligus tafsir atas dominasi ideologi maupun kampanye. Seragam tidak hanya membentuk barisan atau serdadu untuk berkontestasi, tapi juga mempertegas jarak antara aku, kami, dan Anda. Seragam menciptakan imajinasi untuk membentuk kekuatan solidaritas maupun perlawanan terhadap sebuah rezim (Munawir Aziz, 2012). Seperti halnya seragam kampanye Jokowi berupa baju kotak-kotak warna merah, biru, dan putih yang menggambarkan pluralitas masyarakat secara suku, etnis, maupun agama, tanda kompleksitas kebinnekaan yang harus mampu dihadapi seorang (calon) pemimpin.

Seragam adalah penanda politisasi tubuh massa (rakyat). Melalui seragam, politik berbaur dengan imaji estetis sebuah konstruksi identitas yang dibangun atas nama kekuasaan. Tunjukkan seragam yang Anda gunakan, akan saya jelaskan siapa Anda dan berada di pihak mana.*