Partai politik memperoleh jatah kursi menteri yang cukup besar dari presiden terpilih Joko Widodo alias Jokowi. Realitas politik tak memungkinkan Jokowi membentuk kabinet yang ideal. Tapi Jokowi diharapkan tetap selektif dalam mengambil figur dari partai.

Jokowi mengalokasikan 16 dari 34 kursi kabinet untuk figur yang berasal dari partai politik pendukungnya. Rencana ini mungkin membuat kecewa orang yang sudah telanjur berharap Jokowi merekrut banyak ahli atau kaum profesional. Impian adanya zakenkabinet ini tidak terwujud. Hanya, keinginan itu memang kurang realistis.

Tidaklah mungkin mengabaikan keberadaan partai-partai yang menyediakan tiket pencalonan bagi pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam pemilihan presiden yang lalu. Tujuan partai politik antara lain memang mencari kekuasaan. Apalagi partai penyokong ini pula yang kemudian diharapkan menjaga kekuasaan pemerintah Jokowi sekaligus mendukung kebijakannya dalam percaturan politik di parlemen.

Kini, yang masih bisa diharapkan, Jokowi mesti sangat berhati-hati dalam merekrut figur yang mewakili partai politik. Integritas para calon harus menjadi pertimbangan, selain kompetensinya. Masalah ini penting agar tak muncul menteri yang masuk penjara gara-gara terlibat kasus korupsi. Jangan sampai pula kabinet diisi figur yang memiliki rekam jejak buruk, atau yang masih tersandera kasus korupsi. Jokowi bisa berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memastikan hal itu.

Banyaknya menteri yang masuk bui selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mesti menjadi pelajaran. Mereka adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Menteri Agama Suryadharma Ali, dan terakhir Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik. Sebagian orang seolah tak percaya mereka bisa terjerat kasus korupsi, lantaran rekam jejak mereka lumayan bagus sebelum diangkat menjadi menteri.

Jokowi juga perlu mengupayakan semaksimal mungkin agar figur dari partai politik yang diangkatnya tidak menjabat pengurus, apalagi ketua umum partai. Sangatlah tak mungkin seorang menteri dapat bekerja optimal ketika berdiri di atas dua kaki. Sebagai menteri, ia wajib membantu presiden. Di sisi lain, ia dituntut mengelola partai dan memperjuangkan kepentingan partai.

Sering kali pula kursi menteri hanya digunakan oleh partai politik demi mengumpulkan dana politik, di samping untuk memperkaya diri sendiri. Kecenderungan seperti ini harus dihentikan. Setidaknya, Jokowi bisa meredamnya dengan memilih wakil partai secara selektif dan jangan mau terlalu didikte oleh partai politik.

Harus diakui, tidak gampang menyusun kabinet yang ideal sekaligus bisa menampung aspirasi partai politik. Di sinilah kepemimpinan Jokowi benar-benar diuji. Diperlukan kemampuan untuk berkomunikasi dengan partai politik sekaligus publik, yang selama ini telanjur berharap terlalu banyak pada presiden terpilih.