Aminuddin, Peneliti Sosial Dan Politik Di Bulaksumur Empat Yogyakarta
Mereformasi penegakan hukum yang bebas dari korupsi merupakan salah satu "zikir" politik Joko Widodo semasa kampanye. Cita-cita itu terus menjadi komoditas Jokowi dalam melakukan petualangan kampanye di berbagai daerah. Tak pelak, publik berharap janji kampanye tersebut menempatkan orang-orang berintegritas di kabinet maupun di lembaga negara yang tergolong krusial.
Baru-baru ini, Presiden Jokowi menunjuk Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Polri menggantikan Jenderal Sutarman yang akan memasuki masa pensiun pada akhir 2015. Penunjukan tersebut menuai pertanyaan dari banyak kalangan. Pasalnya, Jokowi mengabaikan eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dan PPATK untuk menelusuri rekam jejaknya. Hal itu juga dinilai sebagai inkonsistensi Jokowi dalam menegakkan penyelenggaraan negara yang bersih serta bebas dari praktek korupsi. Ini kontras dengan apa yang dilakukannya ketika membentuk Kabinet Kerja, di mana KPK dan PPATK dilibatkan.
Perlu digarisbawahi, bahwasanya Budi Gunawan merupakan mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri periode 2001-2004. Hal itu pulalah yang disinyalir oleh banyak pengamat bahwa keputusan Jokowi penuh dengan kepentingan politik sekaligus pesanan partai politik tertentu. Terlebih, Hasto Kristiyanto (pelaksana tugas Sekjen PDIP) mengakui bahwa Budi Gunawan adalah usulan PDIP.
Secara detail, Presiden Jokowi tidak dibebani oleh undang-undang bahwa ia harus melibatkan KPK dan PPATK dalam mengajukan calon Kepala Polri. Jika tidak ada arang melintang, Budi Gunawan akan menjadi Kepala Polri setelah disetujui oleh DPR sesuai dengan amanat konstitusi.
Terlepas dari polemik tersebut, kursi Kepala Polri merupakan tempat ideal sekaligus kunci utama dalam menegakkan hukum. Dengan begitu, orang-orang yang duduk pun harus memiliki integritas, kapabilitas, rekam jejak yang bagus, serta tidak pernah memiliki masalah hukum. Dengan begitu, menjadi relevan apabila publik bertanya-tanya keputusan Jokowi mengusulkan Budi Gunawan sebagai calon Kepala Polri. Terlebih, ia memiliki rekam jejak yang mencurigakan.
Menurut catatan majalah Tempo pada 2010, Budi memiliki rekening gendut yang mencurigakan. Lonjakan jumlah harta bekas ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri ini mengherankan. Pada 2008, ia memiliki kekayaan senilai Rp 4,6 miliar. Lima tahun kemudian, harta yang dilaporkan ke KPK meningkat drastis menjadi Rp 22,6 miliar (Editorial Koran Tempo, 12/01).
Langkah Jokowi sekaligus adalah ekspresi antiklimaks atas kepemimpinannya selama ini. Antiklimaks tersebut dapat dicatat dalam dua hal. Pertama, Jokowi yang mengutamakan transparansi sekaligus aspirasi KPK dan PPATK, kini mulai pudar. Kedua, keputusannya juga sebagai antiklimaks dari kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada era SBY, lembaga seperti KPK diminta mengkaji Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para calon yang selanjutnya diserahkan kepada SBY sebagai pertimbangan. Namun Jokowi tidak melakukannya.
Keputusan Jokowi yang tidak melibatkan KPK dan PPATK dalam menentukan calon Kepala Polri tidak menerobos rambu-rambu konstitusi. Namun sangat disayangkan jika keberadaan lembaga negara tersebut diabaikan. Ini juga sebagai preseden buruk terhadap pembelajaran politik ke depannya.
Berita terkait
Simak Lagi, Ini 5 Profil Calon Kapolri yang Akan Dipilih Jokowi
11 Januari 2021
Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah menerima lima nama calon Kepala Polri atau Kapolri dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Simak profilnya
Baca SelengkapnyaSoal 5 Calon Kapolri, Politikus Demokrat: Mereka Bintang 3, Sudah Lolos Ujian
9 Januari 2021
Benny menyebut Presiden Jokowi memiliki hak eksklusif untuk memilih siapa dari lima nama calon Kapolri yang bakal diajukan kepada DPR
Baca SelengkapnyaKompolnas Telah Kantongi Nama Calon Kapolri Pengganti Idham Azis
25 Desember 2020
Kompolnas mengatakan sudah memiliki nama calon Kapolri pengganti Idham Azis. Nama-nama ini akan diserahkan ke Presiden Jokowi dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaKompolnas Jamin Kapolri Pengganti Idham Azis Punya Rekam Jejak Baik
20 Desember 2020
Kompolnas sedang menjaring kriteria untuk calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis.
Baca SelengkapnyaKompolnas Segera Serahkan Rekomendasi Nama-nama Calon Kapolri ke Jokowi
20 Desember 2020
Kompolnas mengatakan akan segera menyerahkan rekomendasi nama-nama calon Kapolri pada Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaIPW Catat 13 Orang Masuk Bursa Calon Kapolri, 5 Nama Punya Potensi Besar
30 November 2020
Indonesia Police Watch (IPW) mencatat ada 13 perwira tinggi Polri berpangkat Komisaris Jenderal yang bisa ikut dalam bursa calon Kapolri.
Baca SelengkapnyaDicopot dari Kapolda Metro, Peluang Karir Nana Sudjana Dinilai Masih Terbuka
18 November 2020
Dicopotnya dia dari jabatan Kapolda Metro Jaya, Bambang menilai tak menghancurkan peluang Nana Sudjana menjadi salah satu calon Kapolri
Baca SelengkapnyaIrjen Nana Sudjana Dicopot, IPW: Makin Berat Masuk Bursa Calon Kapolri
17 November 2020
IPW menilai pencopotan Kapolda Metro Jaya dimanfaatkan sebagai manuver dalam persaingan bursa calon Kapolri
Baca SelengkapnyaIPW: Calon Kapolri akan Terlihat pada Awal November
21 Juni 2020
Dari data IPW, delapan nama calon Kapolri itu terdiri dari lima jenderal bintang tiga dan tiga jenderal bintang dua.
Baca SelengkapnyaIPW: Delapan Nama Kuat Masuk Bursa Calon Kapolri
11 Juni 2020
Menurut prosedur, nama-nama yang masuk dalam bursa calon Kapolri itu akan digodok Dewan Kebijakan Tinggi Polri.
Baca Selengkapnya